Kebijakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang menginisiasi skema business to business (B to B) antara PT Pertamina (Persero) dan SPBU swasta dinilai sebagai langkah strategis vital untuk menjaga stabilitas pasokan energi nasional. Mekanisme ini diharapkan mampu menciptakan ketahanan energi yang lebih kuat di tengah dinamika pasar global.
Prof. Andy N. Sommeng, Guru Besar Tetap Fakultas Teknik Universitas Indonesia, menegaskan bahwa model impor BBM melalui Pertamina bukan sekadar solusi teknis, melainkan strategi jitu untuk memperkokoh posisi Indonesia di pasar energi global. Hal ini memberikan dampak positif yang signifikan bagi kepentingan nasional.
“Melalui skema B to B, Pertamina dapat melakukan pembelian dalam volume yang jauh lebih besar. Ini secara otomatis meningkatkan bargaining power kita di pasar internasional, menjadikan logistik lebih efisien, dan pada akhirnya menjamin stok nasional yang lebih aman,” jelas Prof. Andy, pada Selasa (23/9).
Penguatan kebijakan impor ini semakin dipertegas dengan adanya kesepakatan empat poin penting yang dicapai dalam rapat pemerintah, Pertamina, dan SPBU swasta terkemuka seperti Shell, BP, dan Vivo. Rapat tersebut berlangsung pada 19 September 2025, menandai komitmen bersama menjaga ketersediaan energi.
Kesepakatan krusial tersebut mencakup beberapa poin inti: pertama, pembelian base fuel oleh SPBU swasta dari Pertamina; kedua, keterlibatan surveyor independen untuk menjamin kualitas pasokan; ketiga, penerapan mekanisme harga terbuka (open book) guna memastikan keadilan harga bagi semua pihak; dan keempat, jaminan pasokan BBM dapat diterima dalam kurun waktu tujuh hari, menunjukkan efisiensi rantai pasok.
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia telah menyampaikan bahwa kuota impor untuk SPBU swasta tahun ini mengalami peningkatan 10 persen dari tahun 2024. Peningkatan ini menjadikan kuota mencapai 110 persen dari realisasi tahun lalu, menegaskan prioritas pada ketersediaan.
“Jika pasokan masih dirasa kurang, kesempatan untuk berkolaborasi dengan Pertamina terbuka lebar. Sebab, energi adalah hajat hidup orang banyak dan menjadi prioritas utama negara,” tegas Bahlil di Jakarta, pada 17/9 lalu. Pernyataan ini menunjukkan fleksibilitas pemerintah dalam menjaga ketersediaan.
Menteri Bahlil juga meyakinkan publik bahwa cadangan BBM nasional saat ini sangat mencukupi, dengan estimasi ketahanan hingga 18–21 hari ke depan. “Dengan data ini, tidak ada alasan bagi publik untuk meragukan ketersediaan pasokan di Tanah Air,” ujarnya, menepis kekhawatiran masyarakat.
Prof. Andy N. Sommeng lebih lanjut menggarisbawahi bahwa peran Pertamina jauh melampaui sekadar importir tunggal. Pertamina bertindak sebagai penyangga vital yang mampu meredam volatilitas harga minyak global dan menjaganya agar tetap stabil demi memenuhi kebutuhan domestik yang konstan.
“Apabila harga BBM dilepaskan sepenuhnya ke mekanisme pasar bebas, fluktuasi harga akan dengan mudah dimainkan oleh pasar. Pada akhirnya, publik, khususnya masyarakat kecil, yang akan menanggung beban dampaknya. Oleh karena itu, kehadiran negara adalah sebuah kewajiban yang tak terhindarkan,” jelasnya, menekankan pentingnya intervensi pemerintah.
Data dari Kementerian ESDM menunjukkan bahwa pangsa pasar SPBU swasta saat ini telah mencapai 15% dari total distribusi nasional. Angka ini menegaskan peran penting mereka dalam ekosistem energi negara.
Mengingat porsi tersebut, keterlibatan SPBU swasta memang esensial, namun harus tetap berada dalam kerangka regulasi yang ketat. Ini diperlukan agar peran Pertamina sebagai representasi negara dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan energi tidak terganggu.
Meskipun kebijakan impor melalui Pertamina memberikan manfaat signifikan dalam jangka pendek, Prof. Andy mengingatkan agar kebijakan ini tidak dipandang sebagai solusi permanen. Pemerintah harus terus mempercepat pembangunan kilang dan melakukan diversifikasi energi secara masif sebagai langkah jangka panjang.
“Kebijakan ini harus dilihat sebagai jembatan strategis menuju tercapainya kemandirian energi bangsa. Keberhasilan jangka panjang akan sangat ditentukan oleh transparansi kompensasi kepada Pertamina serta percepatan proyek kilang yang telah dicanangkan,” tutupnya, memberikan pandangan visioner.
Dengan seluruh langkah proaktif dan strategis ini, publik diharapkan semakin yakin bahwa pasokan BBM nasional akan tetap stabil, harga BBM terkendali, dan tata kelola energi di Indonesia berjalan sesuai dengan amanat konstitusi yang mengedepankan kepentingan rakyat.
