Sebuah gelombang besar gangguan melanda sektor penerbangan Amerika Serikat pada Sabtu (8/11), ketika 1.500 penerbangan dibatalkan dan 6.000 lainnya mengalami penundaan. Kekacauan ini dipicu oleh dampak shutdown pemerintah, yang mengakibatkan kekurangan pengontrol lalu lintas udara di 42 menara bandara utama dan pusat-pusat operasional krusial lainnya di seluruh negeri.
Situasi serupa juga terjadi sehari sebelumnya, Jumat (7/11), dengan 1.025 penerbangan dibatalkan dan 7.000 lainnya tertunda. Para pejabat maskapai penerbangan secara pribadi mengungkapkan kekhawatiran mendalam, menyatakan bahwa banyaknya program penundaan telah menjadikan penjadwalan dan perencanaan penerbangan hampir mustahil untuk dilakukan, menciptakan tekanan operasional yang signifikan.
Kondisi darurat perjalanan ini, seperti dilaporkan Reuters pada Minggu (9/11), telah memperparah masalah yang dihadapi para pelancong dan meningkatkan kegelisahan di antara para petinggi maskapai. Penundaan penerbangan di AS tercatat terjadi di setidaknya 12 kota metropolitan besar, termasuk pusat-pusat penting seperti Atlanta, Newark, San Francisco, Chicago, dan New York. Tak hanya itu, penerbangan yang melintasi enam area dengan lalu lintas udara paling padat juga tidak luput dari imbas penundaan.
Pekan Depan Diperkirakan Lebih Buruk
Menyikapi situasi genting ini, FAA (Administrasi Penerbangan Federal) telah menginstruksikan maskapai penerbangan untuk mengurangi 4% penerbangan harian mereka mulai Jumat di 40 bandara utama. Keputusan ini diambil karena masalah krusial terkait keselamatan yang disebabkan oleh minimnya pengontrol lalu lintas udara. Perlu diketahui, shutdown pemerintah AS yang telah mencapai rekor 39 hari telah memicu krisis ini, di mana para pengontrol lalu lintas udara—sama seperti ribuan pegawai federal lainnya—belum menerima gaji selama berminggu-minggu.
Baca juga:
- Wall Street Turun Tertekan Aksi Jual Saham Teknologi dan Shutdown Pemerintah AS
- Frekuensi Penerbangan 40 Bandara AS akan Dikurangi Imbas Shutdown Pemerintah
- Shutdown Belum Berakhir, Ekonomi AS Terancam Rugi Nyaris Rp 300 Triliun
Angka pengurangan ini diproyeksikan akan terus meningkat tajam; maskapai diwajibkan untuk memangkas jumlah penerbangan harian hingga 6% pada hari Selasa, dan targetnya akan mencapai 10% pada tanggal 14 November.
Melihat parahnya kekurangan pengontrol lalu lintas udara, FAA pada Sabtu (8/11) terpaksa memberlakukan program penundaan di darat atau ground delay di sembilan bandara untuk mengelola kapasitas yang terbatas.
Administrator FAA, Bryan Bedford, mengungkapkan pada awal pekan ini bahwa 20% hingga 40% pengontrol lalu lintas udara telah mangkir dari tugas selama beberapa hari sebelumnya, menyoroti dampak langsung dari ketiadaan gaji terhadap kehadiran staf.
Dalam debat Senat AS yang berlangsung pada Jumat, Senator Ted Cruz, seorang Republikan dari Texas yang mengepalai Komite Perdagangan Senat, secara terang-terangan menyalahkan shutdown pemerintah sebagai akar masalah krisis kontrol lalu lintas udara. Cruz menambahkan bahwa ia telah menerima informasi mengenai lebih dari 500 laporan keselamatan sukarela yang diajukan oleh para pilot sejak penutupan dimulai, yang merinci kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pengontrol lalu lintas udara akibat kelelahan ekstrem.
Kondisi memprihatinkan ini diperparah oleh fakta bahwa selama periode shutdown pemerintah, sekitar 13.000 pengontrol lalu lintas udara dan 50.000 petugas pemeriksa keamanan dipaksa bekerja tanpa bayaran, yang secara langsung memicu lonjakan tingkat ketidakhadiran. Lebih lanjut, pada Kamis lalu, banyak pengontrol lalu lintas udara diberitahu bahwa mereka tidak akan menerima kompensasi untuk periode pembayaran kedua berturut-turut di minggu mendatang, menambah beban finansial dan psikologis mereka.
Melihat potensi krisis yang lebih dalam, Menteri Perhubungan AS, Sean Duffy, tidak menampik kemungkinan untuk meminta pengurangan lalu lintas udara hingga 20% jika semakin banyak pengontrol lalu lintas udara memutuskan berhenti bekerja. Duffy menegaskan, “Saya menilai datanya. Kami akan membuat keputusan berdasarkan apa yang kami lihat di wilayah udara,” mengindikasikan bahwa langkah drastis bisa saja diambil jika situasi tidak membaik.
Pemerintahan Trump sendiri telah memanfaatkan isu genting kontrol lalu lintas udara ini sebagai alat tawar menawar, ketika Partai Republik berusaha menekan Senat Demokrat agar mendukung rancangan undang-undang pendanaan pemerintah yang mereka sebut ‘bersih’ dan tanpa syarat. Di sisi lain, Partai Demokrat dengan tegas menyalahkan Partai Republik atas terjadinya shutdown pemerintah, menuding penolakan negosiasi mengenai subsidi asuransi kesehatan yang akan berakhir pada akhir tahun ini sebagai pemicunya.
