Jakarta – Tekanan ekonomi global yang semakin menguat dalam beberapa waktu terakhir menjadi sorotan tajam Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah. Sebagai Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai potensi dampak buruknya bagi perekonomian Indonesia. Peringatan ini disampaikan usai FGD bersama sejumlah pakar ekonomi di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Rabu (11/2).
Kekhawatiran Said didasari oleh sikap sejumlah lembaga keuangan internasional, termasuk MSCI, Goldman Sachs, Moody’s, dan FTSE, yang cenderung mengambil posisi wait and see hingga Mei 2026. Menurutnya, sikap hati-hati ini adalah sinyal serius yang tidak boleh diabaikan pemerintah.
“Kita sedang diterpa badai tekanan eksternal yang luar biasa. Kondisi ini memerlukan respons cepat dan terukur dari pemerintah, dan idealnya dipimpin langsung oleh Presiden,” tegas Said.
Lebih lanjut, Said mendesak Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk segera menggelar rapat koordinasi guna membahas dinamika ekonomi global dan merumuskan langkah-langkah antisipasi. Ia menilai bahwa klaim tentang fundamental ekonomi yang kuat atau proyeksi pertumbuhan yang tinggi saja tidak cukup untuk menenangkan pasar. Dibutuhkan bukti nyata perbaikan tata kelola untuk memulihkan kepercayaan investor.
Salah satu isu yang menjadi perhatian khusus Said adalah krisis kepercayaan di pasar modal akibat kurangnya transparansi. Ia menyoroti komitmen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait kewajiban *free float* 15 persen yang belum optimal, serta praktik *coordinated trading behavior* atau “goreng saham” yang masih menghantui bursa.
“Kita bisa melakukan perbaikan internal tanpa harus menunggu vonis dari lembaga asing. Saat ini, yang terpenting bukan hanya menumbuhkan pasar modal, tetapi membangun kepercayaan investor,” jelasnya.
Said juga mengingatkan bahwa Mei 2026 berpotensi menjadi periode krusial karena berbagai evaluasi dari lembaga pemeringkat global akan dirilis.
Oleh karena itu, ia meminta Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan independensi Bank Indonesia (BI) dan OJK tetap terjaga. Independensi kedua lembaga ini krusial agar dapat berfungsi optimal dalam memitigasi dampak ekonomi, terutama pada kuartal pertama dan kedua tahun ini.
“Jika momentum ini akan menjadi titik balik bagi kita, maka sudah seharusnya dipimpin langsung oleh Presiden,” pungkas Said.
Ringkasan
Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai tekanan ekonomi global dan dampaknya bagi Indonesia. Ia menyoroti sikap wait and see lembaga keuangan internasional hingga Mei 2026 sebagai sinyal serius yang membutuhkan respons cepat dari pemerintah, khususnya Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
Said Abdullah juga menyoroti pentingnya membangun kepercayaan investor di pasar modal, dengan mengatasi isu kurangnya transparansi dan praktik “goreng saham”. Ia meminta Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga independensi Bank Indonesia (BI) dan OJK, agar kedua lembaga ini dapat berfungsi optimal dalam memitigasi dampak ekonomi, terutama menjelang evaluasi dari lembaga pemeringkat global pada Mei 2026.
