Jakarta, IDN Times – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa rencana pemerintah untuk menambah 10 persen saham PT Freeport Indonesia ke badan usaha milik negara (BUMN) masih belum diputuskan hingga saat ini. Pembahasan mengenai opsi ini telah berlangsung sejak Bahlil menjabat sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan menjadi bagian penting dari diskusi perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Freeport.
“Gini dulu pernah dibahas, saya waktu itu masih Menteri Investasi. Opsi perpanjangan Freeport sudah pernah kita bahas tapi sampai sekarang belum ada keputusan. Salah satunya penambahan 10 persen saham BUMN,” ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (11/8/2025).
Dalam upaya akuisisi saham tambahan ini, pemerintah menegaskan keinginan untuk mendapatkan harga serendah mungkin. Bahlil menegaskan bahwa pembelian tidak harus mengikuti valuasi harga saat ini, dengan tujuan untuk menghindari nilai yang terlalu tinggi. Strategi ini menekankan pentingnya efisiensi dalam penambahan kepemilikan saham negara di salah satu perusahaan tambang terbesar tersebut.
Meskipun demikian, Bahlil mengakui belum ada perkembangan signifikan terkait rencana akuisisi tambahan saham ini. Saat ditanya mengenai kabar pertemuannya dengan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Tony Wenas, Bahlil menyatakan tidak mengetahui informasi tersebut, mengindikasikan bahwa negosiasi masih dalam tahap yang belum final.
Sebelumnya, Bahlil pernah menargetkan penyelesaian akuisisi tambahan 10 persen saham Freeport Indonesia melalui BUMN pada tahun 2025, dengan harapan dapat rampung paling lambat di awal tahun tersebut. Namun, realisasi target ini sangat bergantung pada intensitas komunikasi dan kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan Freeport-McMoRan, yang merupakan pemilik saham mayoritas lainnya di PTFI. “Insya Allah tahun depan paling lambat awal (tahun), Insya Allah bisa selesai. Tergantung dari komunikasi Freeport dengan kita,” jelas Bahlil kepada jurnalis di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).
Dalam konteks yang lebih luas, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Tony Wenas, diketahui sempat menyambangi Istana, namun batal melakukan rapat dengan Prabowo, memberikan gambaran dinamika yang terus berlangsung seputar masa depan perusahaan tambang raksasa ini di Indonesia.
Ringkasan
Rencana pemerintah untuk menambah 10 persen saham PT Freeport Indonesia ke BUMN masih belum diputuskan. Pembahasan mengenai opsi ini telah berlangsung sejak Bahlil Lahadalia menjabat sebagai Menteri Investasi, dan menjadi bagian penting dari diskusi perpanjangan IUPK Freeport. Pemerintah berkeinginan untuk mendapatkan harga serendah mungkin dalam upaya akuisisi saham tambahan ini.
Bahlil Lahadalia mengakui belum ada perkembangan signifikan terkait rencana akuisisi tambahan saham ini. Sebelumnya, Bahlil menargetkan penyelesaian akuisisi tambahan saham melalui BUMN pada tahun 2025. Realisasi target ini bergantung pada komunikasi dan kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan Freeport-McMoRan.
