JAKARTA – Pemerintah Indonesia secara serius membuka peluang signifikan untuk peningkatan porsi kepemilikan saham Pemerintah Daerah (Pemda) Papua di PT Freeport Indonesia. Langkah strategis ini mencuat seiring dengan arahan tegas dari Presiden Prabowo Subianto yang menghendaki pembesaran kepemilikan saham bagi daerah, menegaskan komitmen terhadap pemberdayaan ekonomi lokal di Tanah Papua.
Rencana krusial ini telah dikonfirmasi oleh CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Rosan Roeslani. Meskipun belum bersedia merinci skema pasti atau besaran tambahan saham yang akan dialokasikan, Rosan menegaskan komitmen pemerintah. “Nanti ya kalau sudah, pokoknya porsi daerah harus kita tambahkan,” ujar Rosan di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (8/1/2026), mengisyaratkan bahwa detail lebih lanjut akan diumumkan pada waktunya.
Saat disinggung mengenai kemungkinan penambahan saham hingga 12%, Rosan kembali memberikan respons yang hati-hati. “Ya nanti lihat,” katanya, menunjukkan bahwa angka spesifik masih dalam pembahasan atau belum final untuk dipublikasikan. Kehati-hatian ini mencerminkan kompleksitas negosiasi dan kajian yang mendalam terkait divestasi saham perusahaan tambang raksasa tersebut.
Isu mengenai penambahan saham Freeport untuk daerah Papua bukanlah hal baru. Pembahasan intensif sebelumnya telah dilakukan dalam pengarahan Presiden kepada Komite Percepatan Otonomi Khusus Papua (KEPP-OKP) bersama para gubernur Papua di Istana Negara, Selasa (16/2/2025). Pertemuan penting ini menjadi landasan awal bagi pengkajian skema divestasi yang lebih konkret.
Ketua KEPP-OKP, Velix Wanggai, mengungkapkan bahwa Presiden telah meminta pemerintah untuk segera mengkaji skema divestasi saham Freeport. “Ada arahan dari Bapak Presiden untuk kita membahas tentang skema divestasi Freeport. Terutama 10% yang menjadi hak dari orang asli Papua. Akan kita bincangkan antara Gubernur-Gubernur di Tanah Papua, dan ini masih dalam kerangka anggaran,” jelas Velix. Pernyataan ini menegaskan fokus pada porsi bagi masyarakat adat Papua.
Dalam pertemuan tersebut, turut hadir Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, menunjukkan dukungan penuh dari jajaran kementerian terkait. Rencana divestasi saham ini akan difasilitasi melalui entitas khusus milik pemerintah provinsi Papua, yaitu PT Papua Divestasi Mandiri.
Velix menambahkan, setelah kembali ke daerah, akan segera dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terkait Papua Divestasi. Hasil dari RUPS tersebut nantinya akan dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebagai bagian dari tindak lanjut kebijakan strategis divestasi ini, menjamin transparansi dan akuntabilitas proses yang berjalan.
Ringkasan
Pemerintah Indonesia serius membuka peluang peningkatan kepemilikan saham Pemerintah Daerah Papua di PT Freeport Indonesia. Langkah ini didorong arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memberdayakan ekonomi lokal di Tanah Papua. CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Rosan Roeslani, mengonfirmasi komitmen penambahan porsi saham bagi daerah, meskipun skema dan besaran pastinya masih dalam pembahasan dan belum final.
Isu penambahan saham Freeport bagi Papua telah dibahas intensif dalam pertemuan Presiden dengan Komite Percepatan Otonomi Khusus Papua dan para gubernur. Presiden meminta pengkajian skema divestasi, terutama porsi 10% yang menjadi hak bagi masyarakat asli Papua. Proses ini akan difasilitasi melalui entitas khusus milik pemerintah provinsi Papua, yaitu PT Papua Divestasi Mandiri.
