Rusia dengan tegas menyatakan tidak akan memasok minyak ke negara-negara yang mendukung kebijakan pembatasan harga. Langkah ini merupakan respons keras Moskow terhadap tekanan dari Barat yang dianggap mengganggu mekanisme pasar energi global.
Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Andrey Rudenko, menyebut kebijakan pembatasan harga sebagai tindakan “anti-pasar” yang berpotensi mengacaukan rantai pasokan energi dunia. “Rusia tidak akan memasok minyak ke negara-negara yang ikut serta dalam skema provokatif ini,” tegasnya dalam wawancara dengan harian Rusia, Izvestia, seperti dikutip dari Anadolu Ajansi, Selasa (31/3). Rudenko secara khusus menyinggung Jepang sebagai salah satu negara yang masih berkomitmen pada kebijakan pembatasan harga minyak Rusia.
Kebijakan pembatasan harga minyak mentah Rusia sendiri telah diberlakukan oleh kelompok G7 sejak Desember 2022. Tujuan utama dari skema ini adalah untuk menekan pendapatan energi Rusia tanpa mengganggu stabilitas pasokan minyak global. Cara yang ditempuh adalah dengan membatasi layanan pengiriman bagi minyak mentah yang dijual di atas harga yang telah ditentukan.
Baca juga:
- Negara-Negara Asia Antre Beli Minyak Rusia, Termasuk Indonesia
- Amerika Serikat Kaji Cabut Sanksi Minyak Rusia untuk Redam Harga
- Bahlil Sebut Indonesia Buka Peluang Impor Minyak dari Rusia
Namun, situasi geopolitik yang semakin memanas, terutama konflik antara AS dan Israel dengan Iran sejak 28 Februari, telah memicu lonjakan harga minyak dunia. Kondisi diperburuk dengan aksi Iran yang menutup Selat Hormuz, jalur krusial yang dilalui seperlima dari pasokan minyak harian global.
Kepala Ekonom JP Morgan, Bruce Kasman, dalam laporan Russia’s Pivot to Asia, memperingatkan bahwa penutupan Selat Hormuz secara permanen dapat mendorong harga minyak mentah hingga menembus angka US$ 150 per barel, atau setara dengan Rp 2,55 juta per barel, bahkan berpotensi lebih tinggi lagi.
Sebagai upaya meredam lonjakan harga minyak, Pemerintah Amerika Serikat, melalui Departemen Keuangan, sempat memberlakukan pengecualian sementara terhadap transaksi minyak Rusia. Kebijakan yang berlaku hingga 12 April tersebut merupakan bagian dari penyesuaian sanksi untuk menstabilkan harga energi global.
Menteri Keuangan Amerika Serikat, Scott Bessent, menjelaskan bahwa langkah tersebut bertujuan untuk menjaga stabilitas harga energi, terutama di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik akibat konflik di Iran.
Meskipun demikian, Rusia telah mengisyaratkan perubahan strategi dalam ekspor energinya. Moskow kini memprioritaskan pasokan gas alam cair (LNG) ke kawasan Asia. Rusia menegaskan bahwa negara-negara yang dianggap “tidak bersahabat” akan berada di urutan terakhir dalam daftar penerima LNG Rusia.
Langkah ini sejalan dengan rencana Uni Eropa yang menargetkan penghentian total impor LNG dari Rusia pada tahun 2027. Menanggapi hal ini, Rusia justru berencana untuk mempercepat pengalihan pasokan ke pasar alternatif yang dinilai lebih menjanjikan.
Negara-negara seperti Cina, India, dan Vietnam kini menjadi fokus utama ekspor energi Rusia, seiring dengan pertumbuhan permintaan energi yang tinggi di kawasan tersebut. Pergeseran ini menandakan perubahan signifikan dalam peta energi global, dengan Rusia yang semakin memperkuat posisinya di pasar Asia.
Ringkasan
Rusia menegaskan tidak akan memasok minyak ke negara-negara yang mendukung pembatasan harga minyak yang diberlakukan oleh Barat, yang dianggap sebagai tindakan anti-pasar yang mengganggu rantai pasokan energi global. Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Andrey Rudenko, secara khusus menyinggung Jepang sebagai salah satu negara yang masih mendukung kebijakan tersebut. Kebijakan pembatasan harga ini diberlakukan oleh kelompok G7 sejak Desember 2022 dengan tujuan menekan pendapatan energi Rusia tanpa mengganggu pasokan global.
Rusia kini memprioritaskan ekspor LNG ke Asia dan menempatkan negara-negara “tidak bersahabat” di urutan terakhir penerima. Langkah ini sejalan dengan rencana Uni Eropa menghentikan impor LNG dari Rusia pada 2027, sehingga Rusia mempercepat pengalihan pasokan ke pasar alternatif seperti Cina, India, dan Vietnam, yang mengalami pertumbuhan permintaan energi yang tinggi, menandakan pergeseran signifikan dalam peta energi global.
