Ketegangan diplomatik memanas setelah Rusia dengan tegas menyatakan bahwa pencegatan kapal tanker yang berlayar dari wilayahnya di Samudra Atlantik oleh Angkatan Laut Prancis merupakan tindakan “ilegal” dan tidak dapat dibenarkan. Insiden ini dengan cepat memicu perdebatan sengit mengenai kedaulatan dan penegakan hukum maritim di kancah internasional.
Juru Bicara Kremlin, Dmitry Peskov, tidak segan-segan menyebut insiden tersebut sebagai “ilegal” dan bahkan “hampir merupakan pembajakan internasional” dalam konferensi pers di Moskow pada Senin (1/6). Pernyataan keras ini menyoroti seriusnya pandangan Rusia terhadap intervensi maritim tersebut, menegaskan keberatan mereka terhadap tindakan Prancis.
Peskov secara tegas membantah argumen yang menyebut bahwa penahanan kapal yang berlayar dari Rusia itu selaras dengan hukum internasional, menegaskan bahwa tidak ada dasar hukum yang membenarkan tindakan semacam itu. Rusia memandang insiden ini sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap prinsip-prinsip navigasi bebas.
Lebih lanjut, Peskov menggarisbawahi komitmen Rusia untuk mengambil langkah-langkah strategis guna menjamin keamanan kargo kapal-kapalnya. Langkah ini, tambahnya, diambil “dengan mempertimbangkan pengalaman negatif yang telah dialaminya” di masa lalu, mengindikasikan kekhawatiran Rusia terhadap potensi gangguan serupa dan tekad mereka untuk melindungi aset maritimnya.
Di sisi lain, Presiden Prancis Emmanuel Macron sebelumnya pada hari yang sama mengonfirmasi bahwa angkatan laut negaranya memang telah mencegat kapal tanker yang terkena sanksi dan berlayar dari Rusia di Samudra Atlantik. Ia menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian esensial dari upaya Paris untuk menegakkan sanksi internasional dan menjunjung tinggi hukum maritim yang berlaku, sebuah klaim yang kontras dengan pandangan Moskow.
Macron merinci bahwa pencegatan kapal tanker Tagor oleh Angkatan Laut Prancis tersebut berlangsung pada Minggu pagi di laut lepas. Operasi ini, tambahnya, dilakukan dengan dukungan dari sejumlah mitra, termasuk Inggris, dan dipastikan “dengan kepatuhan ketat terhadap hukum laut,” membantah tudingan Rusia mengenai ilegalitas tindakan tersebut dan menekankan legitimasi operasi mereka.
Paris, tegasnya, berkomitmen penuh untuk terus menegakkan sanksi internasional yang telah ditetapkan. Macron juga menyampaikan bahwa “tidak dapat diterima jika kapal-kapal menghindari sanksi internasional, melanggar hukum laut, dan secara tidak langsung membiayai perang yang telah dilancarkan Rusia terhadap Ukraina selama lebih dari empat tahun,” menunjukkan dasar etis dan politik di balik keputusan Prancis yang kuat.
Seiring dengan insiden tersebut, Kedutaan Besar Rusia di Prancis tidak tinggal diam. Mereka secara resmi telah melayangkan permintaan informasi kepada otoritas Prancis mengenai kemungkinan adanya warga negara Rusia di antara awak kapal tanker yang disita, menyoroti perhatian terhadap nasib kru dan status mereka.
Menurut informasi awal yang diperoleh kedutaan, kapten kapal tanker tersebut diketahui merupakan warga negara Rusia. Namun, hingga kini, pihak kedutaan belum menerima pemberitahuan resmi apa pun dari otoritas Prancis terkait dengan tindakan yang telah diambil terhadap kapal maupun awaknya, menambah lapisan ketidakjelasan dalam krisis diplomatik yang terus berkembang ini.
