Rupiah Loyo, DPR Kritik Kebijakan BI: Masih Konvensional?

Shoesmart.co.id JAKARTA — Komisi XI DPR RI menyoroti kebijakan Bank Indonesia (BI) dalam merespons fluktuasi nilai tukar rupiah. Menurut mereka, langkah-langkah yang diambil BI cenderung konvensional dan kurang agresif.

Kritik ini dilontarkan oleh Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, di tengah tekanan terhadap rupiah yang sempat menyentuh level Rp17.106 per dolar AS pada Selasa, 7 April 2026.

“Saya melihat pendekatan BI dalam menangani nilai tukar masih sangat konvensional dan terlalu berhati-hati. Menurut saya, BI perlu membuka diri terhadap perspektif yang lebih kuat dalam kebijakan moneter,” ujar Misbakhun dalam acara Outlook Indonesia 2026 di Menara Bank Mega, Jakarta.

: Waspada 3 Jalur Transmisi Konflik Timur Tengah ke Ekonomi RI versi Bank Indonesia

Misbakhun mengakui bahwa BI telah melakukan intervensi yang signifikan melalui berbagai instrumen, termasuk Non-Delivery Forward (NDF), Domestic Non-Delivery Forward (DNDF), dan intervensi langsung di pasar spot. Namun, ia menilai respons BI terhadap kompleksitas permasalahan ekonomi saat ini belum menunjukkan perubahan yang signifikan. Ia mempertanyakan mengapa BI tidak berperan sebagai penyedia likuiditas valuta asing (valas) yang lebih aktif.

: Pertumbuhan Ekonomi Kaltim 2025 Melambat jadi 4,53%, Bank Indonesia Ungkap Penyebabnya

Menurut politisi Partai Golkar tersebut, BI seharusnya sejak awal menjalin kontrak besar untuk pasokan valas guna memenuhi kebutuhan pasar di saat-saat genting seperti sekarang. “Perubahan fundamental seperti ini yang perlu dilakukan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Misbakhun mengungkapkan pernah berdiskusi dengan Gubernur BI Perry Warjiyo mengenai Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) terkait isu likuiditas.

: Bos Maybank Indonesia (BNII) Bicara Peluang Naik Kelas ke KBMI 4

Ia mengkritik rencana Gubernur BI untuk menaikkan imbal hasil SRBI dengan tujuan menarik kembali investor ke pasar domestik. SRBI, sebagai instrumen investasi BI, digunakan untuk kebijakan kontraksi. Kenaikan imbal hasil SRBI diharapkan dapat memicu kembalinya aliran modal ke Surat Berharga Negara (SBN) dan pasar saham domestik ketika terjadi arus modal asing keluar.

Menurut Misbakhun, pasar justru membutuhkan banjir likuiditas agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Ia menilai kebijakan kontraksi melalui SRBI bertentangan dengan strategi pelonggaran likuiditas yang didorong oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

“Menurut saya, perlu ada konsolidasi terkait peran BI dalam menjaga stabilitas nilai tukar. Banyak industri kita bergantung pada bahan baku impor. Ketika nilai tukar mencapai Rp17.000, ini langsung berdampak pada harga pokok produksi dan menyebabkan kenaikan harga,” jelasnya.

STRATEGI BI

Dalam keterangan tertulis, Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti menyatakan bahwa BI memprioritaskan stabilitas di tengah ketidakpastian global yang tinggi.

Untuk mencapai hal tersebut, BI akan mengoptimalkan seluruh instrumen operasi moneter yang dimiliki serta kebijakan operasi moneter untuk menjaga stabilitas nilai tukar.

“BI secara konsisten dan terukur akan selalu hadir di pasar uang, baik di pasar spot, DNDF, maupun NDF di offshore market,” terang Destry pada Selasa, 7 April 2026.

Destry, yang juga merupakan Anggota Dewan Gubernur BI selama dua periode, menjelaskan bahwa dampak konflik di Timur Tengah bersifat dua arah. Kenaikan harga komoditas dapat memberikan efek positif bagi perekonomian Indonesia sebagai negara eksportir.

“Sehingga dapat mengimbangi tekanan terhadap nilai tukar akibat eskalasi tersebut,” ujarnya.

BI juga dapat memanfaatkan cadangan devisa yang dikelola untuk melakukan intervensi di pasar keuangan. Kenaikan harga komoditas berpotensi meningkatkan kinerja ekspor dan berdampak positif pada posisi cadangan devisa.

Berdasarkan data BI hingga Februari 2026, cadangan devisa Indonesia berada di level US$151,9 miliar, mengalami penurunan sebesar US$2,7 miliar dibandingkan posisi Januari 2026 yang sebesar US$154,6 miliar.