Shoesmart.co.id – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dengan tegas memastikan bahwa independensi Bank Indonesia (BI) tetap kokoh terjaga. Pernyataan ini muncul di tengah hangatnya isu mengenai rencana pertukaran pejabat senior antara Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono dan Deputi Gubernur BI Juda Agung.
Menurut Purbaya, dinamika pergantian posisi strategis semacam ini merupakan bagian integral dari mekanisme pertukaran yang lumrah dalam struktur pemerintahan dan lembaga negara. Ia membantah keras anggapan bahwa fenomena tersebut mengindikasikan adanya intervensi dari pemerintah terhadap formulasi kebijakan moneter BI.
Purbaya menepis segala spekulasi yang menyebutkan bahwa kehadiran sosok tertentu di tubuh BI akan membawa agenda atau tekanan dari otoritas pemerintahan. Sebaliknya, ia memandang bahwa proses pertukaran pejabat tersebut berlangsung secara seimbang dan sama sekali tidak melanggar prinsip independensi bank sentral yang sangat dijunjung tinggi.
“Kan tukar, BI juga pemerintah. Makanya saya bingung kalau Juda Agung masuk ke saya jangan-jangan orang Pak Perry menekan saya di dalam. Enggak, itu satu exchange, pertukaran yang saya pikir seimbang, enggak ada yang aneh. Kalau independensi, enggak ada hubungannya,” tegas Purbaya di hadapan awak media di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Senin (19/1).
Ia lebih lanjut menjelaskan bahwa independensi BI baru akan menjadi tanda tanya besar jika terdapat intervensi langsung dari pemerintah dalam setiap pengambilan keputusan moneter. Namun, Purbaya menekankan, hingga saat ini skenario tersebut belum pernah terjadi, menjaga integritas BI sebagai lembaga independen.
“Kecuali nanti pada waktu ambil keputusan ada intervensi langsung dari pemerintah. Selama ini kan enggak ada, jadi BI independen. Kita jalankan fiskal, mereka jalankan moneter,” imbuhnya, membedakan secara jelas ranah tanggung jawab kebijakan fiskal pemerintah dan kebijakan moneter BI.
Purbaya juga menguraikan bahwa hubungan antara pemerintah dan BI selama ini terbangun dalam kerangka koordinasi yang erat, khususnya melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Koordinasi ini bukan bertujuan untuk mencampuri kewenangan masing-masing, melainkan untuk memastikan bahwa kebijakan fiskal dan moneter saling selaras, bersinergi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih optimal.
“Kita koordinasi di KSSK untuk memastikan kebijakannya, walaupun sama-sama independen, tapi memastikan kedua kebijakan bisa menciptakan pertumbuhan yang lebih cepat, seperti yang disarankan di rapat KSSK barusan dengan DPR,” jelasnya, merujuk pada pentingnya keselarasan demi stabilitas dan kemajuan ekonomi.
Yang terpenting, ia menggarisbawahi bahwa setiap pejabat yang menduduki posisi di BI secara otomatis melepaskan statusnya sebagai bagian dari elemen pemerintah. Dengan demikian, tidak ada celah bagi pemerintah untuk turut campur dalam proses perumusan atau pelaksanaan keputusan strategis BI. Pernyataan ini menegaskan batasan yang tegas untuk mempertahankan otonomi bank sentral.
“Harusnya begitu masuk ke BI sudah dia independen, bukan elemen pemerintah. Kalau elemen pemerintah adalah saya akan ngirim orang setiap ada sidang Dewan Gubernur yang berhubungan dengan bunga. Boleh kan di undang-undangnya? Itu unsur pemerintah. Kalau ini bukan, independen kelihatannya,” tandas Purbaya, memastikan bahwa integritas keputusan BI tetap terjaga.
Ringkasan
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa independensi Bank Indonesia (BI) tetap kokoh, menanggapi isu rencana pertukaran pejabat senior antara Kemenkeu dan BI. Ia menyatakan bahwa rotasi ini adalah bagian dari mekanisme pertukaran yang lumrah dan sama sekali tidak mengindikasikan intervensi pemerintah terhadap kebijakan moneter BI. Purbaya membantah spekulasi adanya agenda pemerintah melalui penempatan pejabat di BI.
Lebih lanjut, Purbaya menjelaskan bahwa independensi BI hanya akan terganggu jika ada intervensi langsung dalam keputusan moneter, hal yang belum pernah terjadi. Pemerintah dan BI berkoordinasi melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk menyelaraskan kebijakan fiskal dan moneter demi pertumbuhan ekonomi optimal. Ia menegaskan bahwa setiap pejabat yang menduduki posisi di BI secara otomatis menjadi independen dan bukan lagi elemen pemerintah.
