Shoesmart.co.id, PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau terus memacu produktivitas padi sebagai strategi utama memperkuat ketahanan pangan daerah. Langkah ini berjalan beriringan dengan dukungan Bank Indonesia (BI) Perwakilan Riau dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan komoditas pangan pokok. Sinergi dari hulu hingga hilir ini menjadi fondasi krusial untuk mengurangi ketergantungan Riau pada pasokan beras dari luar daerah secara bertahap.
Wiwik Suryani, Plt Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Riau, mengungkapkan bahwa produksi beras Riau saat ini baru mencukupi sekitar 22% dari kebutuhan masyarakat yang mencapai tujuh juta jiwa. Artinya, sebagian besar pasokan masih bergantung pada daerah lain seperti Sumatra Barat, Jambi, Sumatra Selatan, bahkan Jawa.
“Inilah tantangan besar yang harus kami hadapi. Ke depan, Riau harus mampu mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar,” tegasnya saat diwawancarai Tim Jelajah Ketahanan Pangan Riau, Kamis (30/10).
Melalui program Swasembada Pangan nasional, Pemerintah Provinsi Riau menargetkan peningkatan produksi padi dengan mengoptimalkan dan memperluas lahan sawah yang ada. Program ini menjadi kunci untuk mewujudkan ketahanan pangan yang lebih baik di masa depan.
Tahun ini, Riau menerima alokasi Optimalisasi Lahan Sawah (OPLAH) seluas 21.000 hektare. Dari jumlah tersebut, 19.000 hektare telah memasuki tahap pengerjaan fisik yang melibatkan TNI. Selain itu, program Cetak Sawah Rakyat (CSR) seluas 500 hektare di Rokan Hilir diharapkan rampung pada tahun ini.
“Jika semua berjalan sesuai rencana, lahan-lahan ini akan menjadi lahan produktif tahun depan dan hasilnya akan langsung dirasakan oleh para petani,” ujar Wiwik, optimis.
Provinsi Riau memiliki potensi lahan sawah yang cukup besar, yaitu sekitar 59.000 hektare. Namun, saat ini baru sekitar 30% yang berfungsi optimal. Oleh karena itu, Pemprov Riau menargetkan peningkatan Indeks Pertanaman (IP) dari IP 100 menjadi IP 200, bahkan hingga IP 300 seperti yang sudah dicapai di Siak. Upaya ini melibatkan berbagai pihak, termasuk Dinas PUPR, TNI, BUMDes, perguruan tinggi, serta kerja sama yang erat dengan Bank Indonesia.
Wiwik juga menekankan peran penting BI dalam memperkuat kapasitas petani melalui penerapan smart farming dan modernisasi pertanian di beberapa kabupaten.
“BI sangat mendukung peningkatan kapasitas petani melalui penerapan teknologi pertanian. Kami berharap, penerapan ini dapat diperluas ke daerah-daerah lain di Riau,” jelasnya. Selain fokus pada sektor produksi, Pemprov Riau juga mengajukan bantuan alat pascapanen modern ke Kementerian Pertanian agar gabah tidak perlu lagi dikirim ke luar daerah untuk proses penggilingan.
Sejalan dengan upaya Pemerintah Provinsi Riau dalam meningkatkan produksi padi, Bank Indonesia juga mengambil peran strategis dalam menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan pasokan pangan.
Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Riau, Panji Achmad, menegaskan bahwa penguatan ketahanan pangan memiliki keterkaitan erat dengan pengendalian inflasi, terutama pada kelompok volatile food atau bahan pangan yang harganya mudah berubah.
“Upaya menjaga ketahanan pangan selalu berkaitan erat dengan menjaga stabilitas harga. Oleh karena itu, BI Riau bersama mitra terkait terus memperkuat program dalam kerangka Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP),” kata Panji.
Dua instrumen utama dalam pengendalian harga adalah Gerakan Pangan Murah (GPM) dan penyaluran beras SPHP Bulog yang dilaksanakan di berbagai kabupaten/kota. GPM berperan menstabilkan harga saat terjadi lonjakan permintaan, sementara SPHP memastikan pasokan beras tetap mencukupi dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat.
Peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) juga semakin sentral. Menurut Panji, TPID tidak hanya bertugas mengendalikan harga, tetapi juga memastikan terbentuknya ekosistem pertanian yang produktif dan tangguh.
“Pendampingan dan evaluasi yang dilakukan TPID memastikan bahwa program yang dijalankan tidak hanya sekadar menekan inflasi, tetapi juga membangun fondasi sistem pertanian yang berkelanjutan,” jelasnya.
Dalam konteks Riau, strategi 4K, yaitu Ketersediaan pasokan, Keterjangkauan harga, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif, menjadi pedoman utama dalam menjaga stabilitas pangan. Dua aspek pertama menjadi sangat krusial mengingat produksi padi Riau masih jauh dari cukup dan sangat rentan terhadap gangguan pasokan dari luar daerah.
“Implementasi program GPM dan SPHP secara konsisten telah memberikan kontribusi signifikan terhadap stabilitas inflasi di Riau,” ungkap Panji.
Kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Riau dan Bank Indonesia membentuk alur kerja hulu-hilir yang saling memperkuat. Sinergi ini menjadi kunci untuk mencapai target kenaikan produktivitas padi sebesar 8-10% pada tahun depan, sekaligus memperkuat ketahanan pangan Riau dalam jangka panjang. Dengan dukungan lintas instansi, penerapan teknologi pertanian modern, dan koordinasi kebijakan yang semakin solid, transformasi sektor pangan Riau mulai menunjukkan arah yang lebih kuat dan berkelanjutan.
Ringkasan
Pemerintah Provinsi Riau tengah berupaya meningkatkan produktivitas padi untuk memperkuat ketahanan pangan daerah, dengan dukungan dari Bank Indonesia (BI) dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan komoditas. Saat ini, produksi beras Riau baru mencukupi sekitar 22% dari kebutuhan masyarakat, sehingga sebagian besar pasokan masih bergantung pada daerah lain. Program Swasembada Pangan nasional menjadi kunci untuk mewujudkan ketahanan pangan yang lebih baik di masa depan, dengan mengoptimalkan dan memperluas lahan sawah yang ada.
BI turut berperan strategis dalam menjaga stabilitas harga pangan melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) dan penyaluran beras SPHP Bulog. Kolaborasi antara Pemprov Riau dan BI membentuk alur kerja hulu-hilir yang saling memperkuat, dengan target kenaikan produktivitas padi sebesar 8-10% pada tahun depan. Strategi 4K (Ketersediaan, Keterjangkauan, Kelancaran, Komunikasi) menjadi pedoman utama dalam menjaga stabilitas pangan di Riau.
