JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami tekanan yang signifikan akibat sentimen negatif dari Morgan Stanley Capital International (MSCI). Kondisi ini mendorong para ahli untuk segera mengambil langkah konsolidasi dan pertemuan darurat demi menstabilkan pasar modal.
Prioritas utama para pakar adalah merumuskan strategi pemulihan yang efektif. Tujuannya adalah mengembalikan kepercayaan investor asing dan memastikan pasar modal Indonesia kembali bergairah.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap penurunan IHSG. Beliau berencana membahas situasi ini secara mendalam dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mengidentifikasi beberapa faktor kunci yang menyebabkan penurunan indeks komposit.
Airlangga menjelaskan, “Pertama, faktor teknikal dari MSCI. Kedua, Bursa Efek Indonesia (BEI) perlu melakukan evaluasi, menanggapi permintaan dari MSCI,” ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (28/1/2026).
Menyikapi situasi ini, Airlangga mengimbau para investor untuk tetap tenang dan tidak panik. Ia mengingatkan bahwa fluktuasi, baik kenaikan maupun penurunan, adalah bagian alami dari investasi saham.
Lebih lanjut, Airlangga menepis anggapan bahwa anjloknya IHSG terkait dengan pengangkatan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
Penjelasan ini disampaikan Airlangga di hadapan sejumlah tokoh penting, termasuk Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Seskab Teddy Wijaya, Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Ketua OJK Mahendra Siregar, dan Kepala Badan Pengelola BUMN Dony Oskaria.
Menurut Teddy Wijaya, stabilitas dan keberlanjutan perekonomian nasional adalah hasil sinergi dari berbagai sektor, mulai dari perbankan, kebijakan fiskal dan perpajakan, hingga lembaga pengawas dan pengatur perekonomian.
“Jalannya perekonomian yang baik tidak lepas dari peran setiap sektor, baik perbankan, pajak, fiskal, pengawas, maupun pengatur roda ekonomi,” kata Teddy.
Teddy juga menegaskan bahwa seluruh upaya penguatan koordinasi ini dijalankan dalam satu arah kebijakan yang jelas, di bawah arahan langsung Presiden Prabowo Subianto. “Seluruhnya tentunya berjalan dengan arahan langsung dari Kepala Negara,” pungkas Teddy.
Strategi Bursa Efek Indonesia
Sebagai respons terhadap situasi ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memutuskan bahwa Bursa Efek Indonesia (BEI) akan merevisi aturan terkait batas minimal saham publik atau free float, dari 7,5% menjadi 15%.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menyatakan bahwa OJK telah menerima penjelasan dari Morgan Stanley Capital International (MSCI) mengenai free float saham Indonesia. Informasi ini dianggap sebagai masukan yang berharga. Menurutnya, MSCI tetap menunjukkan minat untuk memasukkan saham-saham Indonesia ke dalam indeks global.
Mahendra menilai hal ini sebagai indikasi bahwa pasar modal Indonesia masih sangat layak investasi (investable) bagi investor internasional.
OJK menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti proposal atau penyesuaian yang telah dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).
“Yang sudah dipublikasikan dan saat ini sedang dipelajari MSCI apakah sesuai dengan kebutuhan mereka. Yaitu mengecualikan investor dalam kategori corporate dan others dalam perhitungan free float dan mempublikasikan kepemilikan saham di atas ataupun 5% untuk setiap kategori tadi,” paparnya di Gedung BEI, Kamis (29/1/2026).
Isu Reshuffle Kabinet
Di tengah tekanan pada IHSG, isu reshuffle Kabinet Prabowo kembali mencuat. Isu ini sebenarnya sudah beredar sebelum penurunan IHSG, dipicu oleh penunjukan Thomas Djiwandono, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan, menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia. Akibatnya, posisi Wakil Menteri Keuangan menjadi kosong.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, mengindikasikan bahwa penggantian Wakil Menteri Keuangan menjadi salah satu pertimbangan untuk reshuffle.
“Akan tetapi belum [belum dibahas], kan belum selesai proses menjadi deputi gubernur BI. Harus tunggu dulu,” ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu (28/1/2026).
Setelah proses pengangkatan Thomas Djiwandono selesai, Presiden akan melakukan kajian dan meminta pertimbangan untuk mengisi posisi Wakil Menteri Keuangan yang baru. Namun, Prasetyo juga menjelaskan bahwa reshuffle kabinet belum tentu terjadi pada posisi lain di Kabinet Presiden Prabowo.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, memberikan sinyal bahwa wakil menteri keuangan yang baru akan dilantik pada pekan depan, setelah Thomas Djiwandono disetujui menjadi deputi gubernur Bank Indonesia (BI).
Purbaya memberikan indikasi kuat terkait skema “tukar guling” jabatan antara otoritas fiskal dan moneter. Setelah Thomas terpilih menjadi deputi gubernur BI untuk mengisi kursi yang ditinggalkan Juda Agung pada 13 Januari 2026, Juda Agung dikabarkan akan menggantikan Thomas sebagai wakil menteri keuangan.
Purbaya tidak menampik rumor yang beredar tersebut. Meskipun enggan mendahului keputusan Presiden Prabowo Subianto, dia mengonfirmasi bahwa Juda Agung merupakan kandidat terkuat untuk mendampinginya di Kementerian Keuangan.
“Kelihatannya sih salah satu calon yang kuat ya. Saya sudah ketemu dengan beliau dan kelihatannya dia calon yang kuat,” ungkap Purbaya.
Ringkasan
IHSG mengalami tekanan akibat sentimen negatif MSCI, mendorong konsolidasi dan evaluasi menyeluruh oleh pemerintah. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan perlunya evaluasi mendalam bersama OJK untuk mengidentifikasi penyebab penurunan, termasuk faktor teknikal MSCI dan evaluasi oleh BEI. Pemerintah mengimbau investor untuk tenang dan menepis anggapan bahwa penurunan IHSG terkait dengan pengangkatan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur BI.
Sebagai respons, OJK memutuskan BEI akan merevisi aturan free float saham menjadi 15%. Isu reshuffle kabinet mencuat karena pengangkatan Djiwandono, menyebabkan posisi Wakil Menteri Keuangan kosong. Mensesneg mengindikasikan penggantian posisi tersebut menjadi pertimbangan reshuffle. Menteri Keuangan memberikan sinyal bahwa Juda Agung menjadi kandidat kuat untuk mengisi posisi Wakil Menteri Keuangan setelah Djiwandono resmi menjadi Deputi Gubernur BI.
