Shoesmart.co.id, JAKARTA — Wacana pemerintah untuk mendorong repatriasi, atau penarikan kembali, dolar milik Warga Negara Indonesia (WNI) yang kini tersimpan di luar negeri, menuai kritik tajam. Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Partai Golkar, Galih Dimuntur Kartasasmita, menyuarakan keberatannya terhadap rencana tersebut, menyoroti minimnya koordinasi lintas lembaga.
Dalam rapat kerja dengan Bank Indonesia (BI) pada Senin (22/9/2025), Galih secara lugas mempertanyakan peran bank sentral dalam perumusan skema insentif repatriasi ini. Putra Politisi Senior Partai Golkar Ginandjar Kartasasmita itu menegaskan pentingnya keterlibatan BI dalam menyusun mekanisme yang kredibel, bukan sekadar “diajak ngomong” atau “WA-an” (berdiskusi via WhatsApp). “Karena itu perlu skema, enggak bisa sembarang saya mau bawa duit dolar orang ke sini, pasti ada skemanya. Bank Indonesia diajak ngomong,” tegasnya kepada enam anggota Dewan Gubernur BI, termasuk Gubernur BI Perry Warjiyo, di ruang rapat Komisi XI.
Namun, dalam rapat maupun saat menghadapi awak media, Bank Indonesia enggan memberikan respons konkret terkait pertanyaan Galih. Gubernur BI Perry Warjiyo memilih bungkam usai rapat, begitu pula Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti yang menyerahkan tugas menjawab kepada Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso. Kendati demikian, Ramdan hanya memberikan tanggapan umum seputar Laporan Kinerja BI Kuartal III/2025, tanpa menyentuh isu repatriasi dolar WNI. “Secara kesimpulan itu Bapak Gubernur berkali-kali menjelaskan bahwa Bank Indonesia akan siap bersinergi dengan pemerintah, dengan semua pihak,” ujar Ramdan, sebuah pernyataan yang jauh dari spesifik.
: Belanja Daerah Turun 14,1% hingga Agustus 2025, Inpres Efisiensi Anggaran Termasuk jadi Pemicu
Sebagai informasi, rencana pemerintah untuk mendorong repatriasi dolar ini pertama kali diungkap oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa pada Jumat (19/9/2025), usai menghadiri rapat dengan Presiden Prabowo Subianto. Penting dicatat bahwa BI dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) adalah anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), sehingga koordinasi erat antara keduanya menjadi vital dalam setiap kebijakan ekonomi yang signifikan.
: : Menkeu Purbaya Masih Tekor Pajak Rp941,5 Triliun, Pengamat Ingatkan Enam Kondisi
Purbaya Yudhi Sadewa, yang belum genap sebulan menjabat sebagai Menkeu, menjelaskan bahwa metode yang sedang dipertimbangkan pemerintah untuk mendorong repatriasi dolar akan berbasis mekanisme pasar (market-based), bukan pemaksaan. Ia mengakui bahwa detail skema tersebut masih digodok di Istana Kepresidenan dan belum final. “Nanti kalau sudah clear baru dikasih tahu kan. Di Istana yang mikirin,” ujarnya kepada wartawan dalam konferensi pers APBN KiTa di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Senin (22/9/2025).
Menteri Purbaya mencontohkan fenomena umum di mana banyak warga Indonesia memilih menaruh dolar Amerika Serikat (AS) mereka di Singapura. Hal ini terjadi karena mereka mendapatkan keuntungan tertentu dengan menempatkan uang dolar di sana. Kondisi ini, menurutnya, mengakibatkan pergerakan ratusan juta dolar AS pindah ke Singapura atau negara lain setiap bulannya.
Oleh karena itu, Kementerian Keuangan, sebagai bagian dari KSSK, akan serius mencermati masukan dari Istana. Pemerintah saat ini tengah menghitung potensi risiko yang mungkin timbul jika kebijakan mendorong repatriasi dolar ini diimplementasikan. “Kita akan menghilangkan keuntungan itu biar enggak ada lagi orang mempunyai insentif, mempunyai niat untuk naruh di sana. Kira-kira gitu,” ungkap Purbaya.
: : PLTU Ombilin Sawahlunto ‘Disuntik’ Mati, Pemprov Sumbar: Paling Cepat 2030
Meskipun demikian, pria yang telah menjabat di Kantor Staf Kepresidenan hingga Kemenko Kemaritiman dan Investasi ini optimistis bahwa upaya menarik dolar WNI di luar negeri ini dapat terlaksana. “Nanti kita lihat seperti apa. Ini masih kita hitung juga ada risikonya apa enggak. Tapi kelihatannya sih bisa jalan,” pungkasnya. Rencana ambisius ini pertama kali disampaikan oleh Purbaya usai menghadiri rapat terbatas (ratas) dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat (19/9/2025).