Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dengan tegas membantah rumor yang beredar di pasar mengenai potensi penurunan peringkat kredit (downgrade) Indonesia oleh lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings. Bantahan ini disampaikan Purbaya menjelang pertemuan penting dengan perwakilan S&P yang dijadwalkan pada Rabu (3/6) malam, menepis kekhawatiran yang sempat muncul.
“Ketika S&P datang ke sini, ada rumor S&P akan men-downgrade. Padahal saya baru mau ketemu nanti malam,” ungkap Purbaya, saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/6). Bendahara negara ini menegaskan bahwa kondisi fiskal Indonesia saat ini masih terjaga dengan sangat baik, sehingga tidak ada alasan kuat untuk mengkhawatirkan penurunan peringkat kredit. Menurutnya, tekanan di pasar lebih banyak disebabkan oleh sentimen negatif dan berbagai rumor domestik, bukan oleh fundamental ekonomi yang sebenarnya.
Lebih lanjut, menanggapi anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), Purbaya meyakinkan bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih berada dalam kondisi yang sehat dan stabil. Ia mencontohkan tingkat inflasi yang tetap terkendali dan berada dalam rentang sasaran Bank Indonesia (BI). “Inflasi kita sekarang masih di dalam target. Target Bank Sentral kan 2,5 plus minus 1 persen. Jadi masih di dalam rentang target,” jelasnya. Purbaya juga menambahkan bahwa inflasi yang terlalu rendah tidak selalu mencerminkan kondisi ekonomi yang ideal; yang dibutuhkan adalah tingkat inflasi yang cukup untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
Di sisi lain, Purbaya juga menanggapi outlook negatif yang diberikan Moody’s terhadap Danantara. Ia menilai penilaian tersebut merupakan konsekuensi logis dari outlook peringkat utang negara Indonesia yang juga berada pada level serupa dari Moody’s. “Moody’s biasanya mengikuti sovereign. Sovereign kita memang outlook-nya negatif di Moody’s, jadi itu bukan hal yang baru,” kata Purbaya. Ia menjelaskan bahwa peringkat Danantara saat ini sudah setara dengan peringkat pemerintah Indonesia, yang secara prinsip tidak dapat lebih tinggi dari sovereign rating. “Yang paling tinggi di Indonesia adalah pemerintah atau sovereign. Danantara sama dengan pemerintah, itu sudah bagus sekali,” imbuhnya, menekankan kuatnya posisi Danantara.
S&P Keluarkan Peringkat Danantara
Secara terpisah, S&P Global Ratings telah merilis peringkat kredit penerbit jangka panjang BBB dan peringkat jangka pendek A-2 untuk PT Danantara Investment Management (DIM). Lembaga pemeringkat ini juga memberikan outlook stabil, sejalan dengan peringkat kredit sovereign Indonesia. Dalam laporan yang diterbitkan pada Rabu (3/6), S&P mengindikasikan bahwa penurunan peringkat DIM dapat terjadi jika terjadi penurunan peringkat Indonesia atau melemahnya dukungan pemerintah. Sebaliknya, peningkatan peringkat DIM sangat mungkin terjadi jika ada peningkatan pada peringkat sovereign Indonesia.
S&P menyatakan bahwa peringkat DIM mencerminkan pandangan kuat lembaga tersebut bahwa pemerintah Indonesia hampir pasti akan memberikan dukungan luar biasa yang tepat waktu dan memadai apabila dibutuhkan. Alhasil, peringkat DIM disetarakan dengan peringkat kredit Indonesia di level BBB dengan outlook stabil/A-2. Lembaga pemeringkat itu menilai dukungan pemerintah terhadap DIM didorong oleh dua faktor utama yang saling berkaitan. Pertama, peran strategis DIM dalam mengelola aset pemerintah untuk meningkatkan nilai jangka panjang, termasuk menginvestasikan dividen BUMN ke dalam berbagai proyek strategis yang mendukung pembangunan ekonomi dan dampak sosial.
Kedua, hubungan Danantara yang erat dengan pemerintah sebagai pemegang saham tunggal akhir DIM. Pemerintah memiliki pengawasan langsung terhadap rencana kerja dan anggaran perusahaan melalui parlemen, serta dewan pengawas BPI Danantara yang terdiri dari jajaran menteri. S&P Global Ratings secara transparan menyatakan tidak menetapkan profil kredit mandiri untuk PT Danantara Investment Management (DIM) karena hal tersebut bukan menjadi faktor utama dalam penilaian peringkat, mengingat kemungkinan dukungan dari negara yang hampir pasti. “Kami tidak percaya bahwa dukungan pemerintah rentan terhadap risiko transisi,” tulis S&P Global, Rabu (3/6).
Sebagai informasi, BPI Danantara didirikan melalui undang-undang pada Februari 2025 sebagai badan hukum yang sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Lembaga ini mengemban mandat penting untuk mengelola aset BUMN melalui koordinasi dengan Badan Pengelola BUMN (BP BUMN), dengan kepemilikan pemerintah sebesar 99% atas saham BUMN. BPI Danantara juga bertugas menginvestasikan aset pemerintah ke dalam proyek-proyek domestik maupun internasional untuk menghasilkan imbal hasil jangka panjang, sekaligus mendukung prioritas pembangunan pemerintah di delapan sektor strategis. Dalam struktur tersebut, DIM sebagai anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki BPI Danantara menjadi kendaraan utama pelaksanaan mandat investasi tersebut. S&P Global memperkirakan sumber pendanaan utama DIM akan berasal dari dividen tahunan BUMN yang dialirkan kepada BPI Danantara, diproyeksikan berada pada kisaran US$ 5 miliar hingga US$ 6 miliar per tahun.
