Shoesmart.co.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa hari ini, Rabu (22/10), menggelar pertemuan penting dengan jajaran Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Agenda ini menandai kolaborasi strategis antara pembuat kebijakan fiskal dan pengawas sektor keuangan, yang selalu menjadi sorotan publik dan pelaku pasar.
Pertemuan yang berlangsung di Jakarta Pusat ini dihadiri oleh tokoh-tokoh kunci. Ketua DK OJK Mahendra Siregar dan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan yang juga merangkap DK OJK, Dian Ediana Rae, tiba di Kemenkeu secara terpisah sebelum Menkeu Purbaya. Usai pertemuan, Mahendra memilih untuk belum membeberkan detail pembahasan. “Saya bahas dulu, baru saya kasih tahu,” ujarnya singkat, memberikan sinyal bahwa ada poin-poin krusial yang perlu didalami secara internal sebelum disampaikan ke publik.
Di sela-sela agenda pertemuan penting ini, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa juga sempat mengungkapkan kegiatan lainnya. Ia mengaku telah mengunjungi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk meninjau langsung implementasi sistem monitoring dashboard lembaga tersebut. Kunjungan ini, yang turut diisi dengan diskusi mendalam bersama jajaran Bea Cukai, bertujuan untuk memahami efektivitas operasional dan potensi peningkatannya.
Purbaya menilai, sistem pemantauan di Bea Cukai sebenarnya sudah cukup baik. Namun, ia menekankan urgensi optimalisasi, khususnya dalam upaya menekan praktik under-invoicing yang kerap menjadi perhatian serius Presiden. “Sebenarnya sudah cukup bagus, tapi belum sampai ke level di mana saya bisa secara online memonitor kapal dan indikasi under-invoicing. Karena AI-nya belum dikembangkan,” jelas Purbaya, menyoroti kebutuhan pengembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk pengawasan yang lebih komprehensif dan real-time.
Meskipun Mahendra masih enggan bicara, kehadiran spesifik Mahendra Siregar dan Dian Ediana Rae mengindikasikan bahwa inti pembahasan dalam pertemuan Kemenkeu dan OJK kemungkinan besar berpusat pada isu krusial: stabilitas sistem perbankan nasional. Sebelumnya, perhatian publik dan regulator tertuju pada penempatan dana pemerintah senilai Rp 200 triliun di perbankan, sebuah langkah kebijakan yang keberlanjutannya menjadi sangat vital bagi perekonomian.
Oleh karena itu, diskusi dengan OJK, yang memiliki otoritas penuh dalam pengawasan sektor perbankan, diproyeksikan akan mendalam. Pembahasan diperkirakan mencakup analisis dampak dana tersebut terhadap likuiditas bank dan kapasitas penyaluran kredit, sekaligus merumuskan strategi konkret. Tujuannya adalah memastikan dana pemerintah ini tidak hanya efektif mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga terlaksana tanpa menimbulkan risiko yang dapat mengancam stabilitas keuangan secara keseluruhan.
Dengan demikian, hasil dari pertemuan strategis ini sangat dinantikan oleh publik maupun pelaku pasar. Kolaborasi erat antara kebijakan fiskal yang digawangi Kemenkeu, serta kebijakan moneter dan sektor keuangan yang diatur oleh OJK dan Bank Indonesia (BI), merupakan pilar penting dalam menghadapi berbagai dinamika ekonomi global dan domestik. Sinergi ini diharapkan mampu menjaga resiliensi perekonomian Indonesia di tengah ketidakpastian.
Ringkasan
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengadakan pertemuan dengan Dewan Komisioner OJK di Kementerian Keuangan. Ketua DK OJK Mahendra Siregar dan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Dian Ediana Rae hadir dalam pertemuan yang diduga membahas isu krusial terkait stabilitas sistem perbankan nasional.
Pertemuan ini diperkirakan membahas dampak penempatan dana pemerintah senilai Rp 200 triliun di perbankan terhadap likuiditas dan penyaluran kredit. Selain itu, Menkeu Purbaya juga sempat meninjau sistem monitoring dashboard di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, menekankan optimalisasi dalam menekan praktik under-invoicing dengan pengembangan teknologi kecerdasan buatan (AI).
