Shoesmart.co.id , JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya merespons tegas keberatan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi terkait data simpanan dana pemerintah daerah (pemda) yang mengendap di perbankan. Purbaya secara lugas menegaskan bahwa dirinya tidak pernah secara spesifik mengungkap data simpanan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar.
Polemik ini bermula ketika Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pada Senin (20/10/2025) mengungkapkan data yang mengejutkan. Berdasarkan olahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dari sistem Bank Indonesia (BI) yang dihimpun dari perbankan, total simpanan pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota secara keseluruhan mencapai Rp233 triliun hingga September 2025. Angka fantastis tersebut terbagi menjadi Rp134 triliun untuk pemerintah kabupaten, Rp60,2 triliun untuk provinsi, dan Rp39,5 triliun untuk kota.
Dalam kategori provinsi, simpanan Pemprov Jabar menduduki peringkat keempat terbesar dengan nilai Rp4,17 triliun. Jumlah ini masih jauh di bawah Provinsi DKI Jakarta yang menempati posisi teratas dengan simpanan mencapai Rp14,6 triliun. Data inilah yang menjadi pangkal keberatan Gubernur Dedi Mulyadi.
Purbaya, yang turut hadir dalam forum tersebut, mengonfirmasi bahwa data yang disampaikan Mendagri Tito sama persis dengan yang dimilikinya. Ia menjelaskan, data tersebut bersumber dari sistem Bank Indonesia yang secara rutin menghimpun laporan dari seluruh perbankan. Oleh karena itu, ia menyarankan agar Gubernur Dedi Mulyadi langsung mengklarifikasi data tersebut kepada bank sentral.
Tanya saja ke bank sentral, itu kan data dari sana.
ujar Purbaya kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (21/10/2025) sore. Ia bahkan berspekulasi, Harusnya dia cari, kemungkinan anak buahnya juga ngibulin dia. Itu dari laporan perbankan kan, dan pemda sekian, sekian.
Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tersebut juga menyoroti respons Dedi yang secara spesifik mempermasalahkan data simpanan Pemprov Jabar di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (BJB/BJBR). Purbaya kembali menegaskan bahwa ia tidak pernah secara eksplisit menyebutkan angka simpanan Pemprov Jabar. Saya tidak pernah mendeskripsikan data Jabar. Kalau dia bisa menurunkannya sendiri, saya tidak tahu dari mana datanya. Dia berdebat dengan dirinya sendiri, saya tidak tahu,
jelas Purbaya. Jadi saya tidak pernah bilang Jabar berapa, kan? Saya hanya menyebutkan data di perbankan sekian adalah milik pemda.
Purbaya bahkan mengungkapkan bahwa ia sendiri masih mempertanyakan data simpanan pemerintah pusat yang tersimpan di perbankan. Ia mencontohkan, saat menghadiri acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Kamis (16/10/2025), dirinya sempat memaparkan data simpanan pemerintah pusat maupun pemda, lengkap dengan rincian kategori seperti giro, tabungan, dan deposito berjangka. Namun, pada kesempatan itu, Purbaya hanya menggambarkan kondisi tersebut secara umum. Menkeu yang baru menjabat kurang dari dua bulan ini kembali menyarankan agar Gubernur Dedi Mulyadi memeriksa sendiri data akurat yang dihimpun oleh BI.
Saya bukan pegawai Pemda Jabar. Kalau dia mau periksa, periksa saja sendiri,
tegas Purbaya. Ia menambahkan, Itu data dari sistem monitoring BI yang dilaporkan oleh perbankan setiap minggu sekali. Ada
flag
[penanda] punya siapa uangnya, jenisnya apa, deposito, giro, dan lain-lain. Jadi jangan Pak Dedi menyuruh saya bekerja.
Di sisi lain, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, melalui pemberitaan Bisnis sebelumnya, telah membantah keras klaim bahwa pemerintahannya memiliki simpanan di BJB dalam bentuk deposito. Ia menyatakan bahwa posisi simpanan Pemprov Jabar di bank pembangunan daerah tersebut hanya sebesar Rp2,4 triliun. Dedi menjelaskan, dana Rp2,4 triliun yang tersimpan di rekening BJB tersebut merupakan bagian dari pendapatan daerah yang dialokasikan untuk membiayai berbagai proyek pembangunan hingga akhir tahun, bukan sengaja dibiarkan mengendap demi mengejar bunga.
Kondisi keuangan di Provinsi Jawa Barat saat ini, uang yang tersedia dan tersimpan di BJB atau Bank Jabar Banten adalah sebesar Rp2.418.701.749.621 [Rp2,4 triliun],
terang Dedi pada Selasa (21/10/2025). Ia menambahkan, Uang itu tersimpan dalam bentuk giro, bukan deposito.
Politisi Partai Gerindra itu kemudian melancarkan tantangan balik kepada Menkeu Purbaya. Ia menuntut agar Purbaya membuka secara transparan data seluruh pemerintah daerah yang menyimpan APBD mereka dalam bentuk deposito. Saya sudah cek, [Pemprov Jabar] tidak ada yang disimpan dalam deposito,
tegas Dedi. Saya tantang Pak Menkeu [Purbaya] untuk membuka data dan faktanya, daerah mana yang menyimpan dana dalam bentuk deposito.
Ringkasan
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi keberatan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait data simpanan dana pemda yang mengendap di bank. Purbaya menegaskan bahwa data simpanan pemda secara keseluruhan, termasuk Provinsi Jawa Barat, berasal dari Bank Indonesia yang menghimpun laporan dari perbankan. Oleh karena itu, Purbaya menyarankan Dedi Mulyadi untuk mengklarifikasi data tersebut langsung ke Bank Indonesia.
Polemik ini muncul setelah Mendagri Tito Karnavian mengungkapkan data simpanan pemerintah daerah mencapai Rp233 triliun, dengan Jawa Barat menduduki peringkat keempat terbesar. Purbaya juga membantah telah menyebutkan secara spesifik angka simpanan Pemprov Jabar dan menyarankan Dedi Mulyadi untuk memeriksa data akurat yang dihimpun oleh BI, karena data tersebut dilaporkan oleh perbankan setiap minggu.
