Prabowo Bantah Janji RI Sumbang Rp 17 Triliun ke Dana Trump

Prabowo Subianto Klarifikasi Isu Dana Rp17 Triliun untuk Dewan Perdamaian Gaza

Presiden Prabowo Subianto secara resmi membantah kabar mengenai komitmen pendanaan Indonesia untuk Dewan Perdamaian Gaza (Board of Peace atau BoP). Pemerintah Indonesia menegaskan tidak pernah menjanjikan atau berkomitmen untuk menyumbangkan dana sebesar US$ 1 miliar, atau setara dengan sekitar Rp 17 triliun, kepada dewan yang diinisiasi oleh mantan Presiden AS Donald Trump tersebut.

“Jadi, kita tidak pernah mengatakan bahwa kita mau ikut iuran 1 miliar dolar AS,” tegas Prabowo dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu (23/6). Klarifikasi ini penting untuk meluruskan informasi yang beredar di publik.

Lebih lanjut, Prabowo menjelaskan ketidakhadiran Indonesia dalam pertemuan para donor pendiri BoP di Washington DC pada bulan Februari lalu menjadi bukti konkret bahwa tidak ada keterikatan finansial antara Indonesia dan Amerika Serikat terkait BoP. Sementara negara-negara lain memberikan kontribusi signifikan dalam pertemuan tersebut, Indonesia tidak terlibat karena sejak awal tidak pernah memberikan komitmen dana apa pun.

“Tidak, tidak pernah. Dalam pertemuan di Washington pada 19 Februari lalu, itu adalah pertemuan founding donors. Mereka masing-masing menyumbang, mungkin ada yang lebih besar, tetapi Indonesia tidak ada di situ. Karena sejak awal, saat ditanya, saya tidak berkomitmen soal uang sama sekali,” paparnya. Penjelasan ini memperjelas posisi Indonesia dalam inisiatif perdamaian tersebut.

Sebagai alternatif kontribusi, Prabowo menyatakan bahwa Indonesia lebih siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian guna menjaga keamanan warga di Gaza. “Kita menyatakan siap mengirim pasukan perdamaian sesuai kebutuhan,” ungkapnya. Langkah ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam menjaga stabilitas dan keamanan di wilayah konflik.

Meskipun demikian, pemerintah Indonesia tetap membuka peluang untuk berpartisipasi dalam proses rekonstruksi Gaza di masa depan melalui lembaga kemanusiaan seperti Baznas, atau melalui bantuan pembangunan rumah sakit, asalkan gencatan senjata telah berhasil dicapai. Ini menandakan kesediaan Indonesia untuk terlibat aktif dalam upaya pemulihan pasca-konflik.

Isu mengenai komitmen dana fantastis ini sebelumnya mencuat melalui laporan Bloomberg yang mengutip rancangan piagam BoP yang digagas Donald Trump. Dokumen tersebut menyebutkan bahwa setiap negara anggota diberikan masa keanggotaan selama tiga tahun, namun batasan waktu tersebut dapat diabaikan bagi anggota yang menyetorkan dana dalam jumlah besar.

Menurut draf tersebut, status keanggotaan permanen hanya diberikan kepada negara anggota yang menyumbangkan dana tunai lebih dari US$ 1 miliar kepada BoP dalam tahun pertama sejak piagam itu berlaku. Syarat inilah yang kini secara tegas dibantah oleh Pemerintah Indonesia, menegaskan bahwa tidak ada komitmen pendanaan sebesar itu dari pihak Indonesia.