Dua isu ekonomi krusial menjadi sorotan utama publik dan berita terpopuler di kumparanBisnis pada Rabu (22/10): respons Bank Indonesia terkait simpanan pemerintah daerah yang mengendap di bank, serta kebijakan penurunan harga pupuk sebesar 20 persen oleh pemerintah. Kedua topik ini tidak hanya menarik perhatian, tetapi juga memiliki implikasi signifikan terhadap stabilitas fiskal daerah dan sektor pertanian nasional.
Polemik mengenai dana pemerintah daerah yang mengendap bermula dari pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yang kemudian dipertanyakan oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM). Menanggapi keresahan ini, Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menjelaskan bahwa data simpanan Pemda diperoleh dari laporan resmi seluruh kantor bank yang disampaikan setiap bulan kepada BI. Proses verifikasi dan agregasi data dilakukan dengan cermat sebelum dipublikasikan dalam Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia (SEKI).
Ramdan mempertegas mekanisme tersebut, menyatakan, “Bank Indonesia memperoleh data posisi simpanan perbankan dari laporan bulanan yang disampaikan oleh seluruh kantor bank. Bank menyampaikan data tersebut berdasarkan posisi akhir bulan dari bank pelapor.” Berdasarkan data BI yang dirilis Kemendagri pada Senin kemarin, per 30 September 2025, total simpanan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di bank telah mencapai angka mengejutkan Rp 233,97 triliun. Rinciannya, simpanan pemerintah provinsi terdiri dari giro sebesar Rp 45,24 triliun, deposito Rp 14,35 triliun, dan tabungan Rp 610 miliar, menunjukkan besarnya likuiditas yang belum termanfaatkan secara optimal.
Beralih ke sektor pertanian, kabar gembira datang dari kebijakan pemerintah yang berhasil menurunkan harga pupuk hingga 20 persen. Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa langkah strategis ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto, bertujuan untuk mendorong peningkatan produksi pangan nasional oleh para petani. Kebijakan ini diharapkan dapat meringankan beban petani secara signifikan, mendukung produktivitas lahan, dan memperkuat ketahanan pangan.
Penurunan harga ini berdampak langsung pada dua jenis pupuk utama. Harga pupuk Urea kini turun dari Rp 2.250 menjadi Rp 1.800 per kilogram, atau dari Rp 112.500 menjadi Rp 90.000 per sak. Sementara itu, pupuk NPK mengalami penurunan dari Rp 2.300 menjadi Rp 1.840 per kilogram, atau dari Rp 115.000 menjadi Rp 92.000 per sak. Amran menegaskan bahwa pencapaian ini adalah “berita gembira, memasuki tahun kedua pemerintahan Presiden Prabowo, dan ini tidak pernah terjadi sepanjang sejarah,” menggarisbawahi urgensi dan dampak positif kebijakan tersebut bagi keberlanjutan sektor pertanian.
Lebih lanjut, Amran menjelaskan bahwa penurunan harga ini dicapai melalui efisiensi anggaran pemerintah, tanpa perlu menambah alokasi dari APBN. Untuk memastikan keberhasilan program ini, pemerintah berkomitmen penuh untuk mencegah pihak-pihak yang mencoba mengambil keuntungan dengan menaikkan harga pupuk secara sepihak. “Kalau ada yang menaikkan harga pupuk, izinnya akan dicabut dan diproses hukum. Ini harus kita kawal bersama,” tegas Amran, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengawal implementasi kebijakan demi kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional.
