Polemik data dana Pemerintah Daerah (Pemda) yang mengendap di perbankan kembali menghangat. Kali ini, perbedaan angka memicu adu argumen antara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Di tengah perdebatan tersebut, Bank Indonesia (BI) pun angkat bicara, menegaskan validitas dan transparansi data yang mereka miliki terkait posisi simpanan kas Pemda di seluruh bank di Indonesia.
Kepala Departemen Komunikasi BI, Denny Prakoso, menjelaskan bahwa Bank Sentral memperoleh data krusial ini dari laporan bulanan perbankan. Setiap bank di tanah air secara rutin menyampaikan informasi mengenai posisi simpanan mereka pada akhir bulan. “Dapat kami sampaikan bahwa Bank Indonesia memperoleh data posisi simpanan perbankan dari laporan bulanan yang disampaikan oleh seluruh kantor bank,” ungkap Denny Prakoso dalam keterangan tertulisnya, Rabu (22/10).
Denny melanjutkan, proses yang diterapkan BI tidak hanya sebatas menerima laporan. Mereka juga melakukan verifikasi dan memastikan kelengkapan data yang diserahkan oleh lembaga perbankan. Komitmen BI terhadap akurasi dan transparansi data tidak perlu diragukan, mengingat seluruh data posisi simpanan perbankan ini, dalam bentuk agregat, dipublikasikan secara terbuka. Informasi tersebut dapat diakses oleh siapa saja melalui Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia yang tersedia di situs web resmi Bank Indonesia. “Data posisi simpanan perbankan tersebut secara agregat dipublikasikan dalam Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia di website Bank Indonesia,” tutupnya.
Sebelumnya, polemik tentang dana Pemda yang mengendap ini mencuat setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi pernyataan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (akrab disapa Kang Dedi Mulyadi atau KDM). KDM membantah adanya dana mengendap sebesar Rp 4,1 triliun di perbankan, dan menyebut angkanya hanya Rp 2,3 triliun. Purbaya, dengan tegas, meminta KDM untuk mengecek kembali datanya. Ia bahkan mengindikasikan bahwa informasi yang diterima Dedi Mulyadi bisa jadi tidak akurat, mungkin saja berasal dari internal bawahannya sendiri.
Menurut Purbaya, keyakinannya didasarkan pada data yang selaras dengan milik bank sentral dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). “Tanya aja ke bank sentral. Itu kan data dari sana. Harusnya dia cari, kemungkinan besar anak buahnya juga ngibulin dia,” kata Purbaya, dikutip Rabu (21/10). Ia menambahkan, “Itukan dari laporan perbankan, kan. Data Pemda sekian, ini sekian. Sepertinya data saya sama dengan data Pak Tito waktu saya ke Kemendagri kemarin. Waktu pagi Pak Tito menjelaskan data di perbankan ada berapa. Angkanya mirip kok.” Penegasan ini menggarisbawahi kepercayaan Purbaya terhadap data institusional yang lebih luas.
Lebih lanjut, Purbaya juga mempertanyakan basis data yang digunakan oleh Dedi Mulyadi. Ia berpendapat bahwa Dedi mungkin hanya memiliki akses ke data Bank Jawa Barat, sementara data yang disebut Purbaya berasal dari keseluruhan perbankan nasional, yang secara rutin dilaporkan kepada Bank Indonesia. “Pak Dedy tahu semua bank? Kan dia hanya tahu Jabar aja kan. Saya enggak pernah diskusi describe data Jabar aja kan, kalau dia bisa turunkan sendiri saya enggak tahu dari mana datanya,” ujar Purbaya, menutup argumennya dengan menyoroti perbedaan cakupan data yang mereka miliki.
