Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menyatakan keprihatinan mendalam terhadap situasi yang memanas di Venezuela. Lembaga internasional ini mengecam keras operasi serangan yang dilancarkan oleh Presiden AS Donald Trump terhadap Venezuela, termasuk upaya penangkapan Presiden Nicolas Maduro dan istrinya, dengan menegaskan bahwa tindakan tersebut merusak prinsip dasar hukum internasional. Hal ini menunjukkan betapa seriusnya PBB memandang intervensi tersebut.
“Jelas bahwa sebuah negara tidak boleh mengancam atau menggunakan kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik negara mana pun,” demikian tegas Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip dari CNN pada Selasa (6/1). Pernyataan ini menjadi landasan kuat PBB dalam menyoroti pentingnya penghormatan terhadap kedaulatan negara.
Meskipun demikian, PBB mengakui adanya catatan mengerikan terkait pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintahan Maduro. Namun, PBB menegaskan bahwa hal ini sama sekali tidak membenarkan intervensi Amerika Serikat yang berpotensi menimbulkan konsekuensi yang merusak, tidak hanya bagi Venezuela tetapi juga bagi stabilitas global secara keseluruhan.
“Kami khawatir bahwa ketidakstabilan saat ini dan militerisasi lebih lanjut di negara tersebut yang diakibatkan oleh intervensi AS hanya akan memperburuk situasi,” tambah PBB, menggarisbawahi potensi eskalasi konflik dan penderitaan rakyat Venezuela.
PBB dengan tegas menyatakan bahwa masa depan Venezuela sepenuhnya harus ditentukan oleh rakyatnya sendiri, dengan menghormati penuh hak asasi manusia mereka. Ini mencakup hak untuk menentukan nasib sendiri (self-determination) dan kedaulatan atas kehidupan serta sumber daya alam mereka, tanpa campur tangan asing.
Menyikapi perkembangan ini, Dewan Keamanan PBB (DK PBB) menggelar rapat darurat pada Senin (5/1) untuk membahas krisis di Venezuela. Duta Besar Venezuela untuk PBB, Samuel Moncada, mengutuk keras operasi AS, menyebutnya sebagai serangan bersenjata tidak sah yang tidak memiliki dasar hukum. Kecaman ini turut digaungkan oleh negara-negara lain seperti Kuba, Kolombia, serta anggota tetap DK PBB, yaitu Rusia dan Tiongkok, menunjukkan adanya konsensus kuat di antara sejumlah negara.
Duta Besar Kuba, Ernesto Soberon Guzman, mengkhawatirkan dampak negatif tindakan AS terhadap negaranya. Ia menyoroti praktik AS yang “memaksakan penerapan hukumnya di luar wilayahnya sendiri dan jauh dari pantainya, di mana ia tidak memiliki yurisdiksi, menggunakan serangan dan penyitaan aset,” sebuah tindakan yang dinilai melanggar kedaulatan negara lain.
Senada dengan Kuba, Duta Besar Rusia, Vassily Nebenzia, mengecam tindakan unilateral AS. Ia menyatakan bahwa Amerika Serikat tidak bisa bertindak seolah-olah hakim agung yang memiliki hak untuk menyerang negara mana pun, memberi label pelaku, serta menjatuhkan dan menegakkan hukuman tanpa mengindahkan gagasan hukum internasional, kedaulatan, dan prinsip non-intervensi.
Bahkan, kritik terhadap tindakan AS juga datang dari beberapa sekutu dekatnya, seperti Meksiko dan Denmark. Kedua negara ini, yang dalam setahun terakhir juga sempat mendapat tekanan dari Presiden Trump secara terpisah, menyuarakan keprihatinan mereka.
Duta Besar Meksiko, Hector Vasconcelos, menegaskan bahwa PBB memiliki kewajiban untuk bertindak tegas dan tanpa standar ganda terhadap AS. Ia kembali menekankan bahwa merupakan hak mutlak bagi rakyat berdaulat untuk menentukan nasib mereka sendiri, sebuah prinsip yang harus dihormati oleh semua pihak.
Prancis, anggota tetap Dewan Keamanan PBB lainnya, juga mengkritik AS. Sikap ini menandai perbedaan dari pernyataan awal Presiden Prancis Emmanuel Macron yang sempat menyatakan bahwa warga Venezuela hanya dapat bersukacita setelah penculikan Maduro, menunjukkan adanya perubahan pandangan seiring eskalasi krisis.
Wakil Duta Besar Prancis, Jay Dharmadhikari, secara spesifik menyatakan bahwa “operasi militer yang menyebabkan penangkapan Maduro bertentangan dengan prinsip penyelesaian sengketa secara damai dan bertentangan dengan prinsip tidak menggunakan kekerasan,” menggarisbawahi pelanggaran norma-norma internasional.
Di sisi lain, perwakilan dari Latvia dan Inggris, dua anggota tetap Dewan Keamanan PBB lainnya, memilih untuk memfokuskan perhatian pada kondisi internal di Venezuela yang diciptakan oleh pemerintahan Maduro, menyajikan sudut pandang yang berbeda dalam pembahasan ini.
Duta Besar Latvia, Sanita Pavļuta-Deslandes, menyampaikan kekhawatiran bahwa kondisi di Venezuela di bawah Maduro menimbulkan “ancaman serius terhadap keamanan kawasan dan dunia.” Ia secara spesifik merujuk pada penindasan massal, korupsi, kejahatan terorganisir, dan perdagangan narkoba sebagai pemicu ketidakstabilan tersebut.
Senada dengan Latvia, Duta Besar Inggris, James Kariuki, juga menyatakan bahwa “klaim kekuasaan Maduro adalah penipuan,” mempertanyakan legitimasi pemerintahan yang berkuasa.
Sementara itu, Duta Besar AS Mike Waltz menggambarkan upaya penangkapan Maduro dan istrinya sebagai operasi penegakan hukum yang terencana dengan baik. Ia menegaskan bahwa operasi tersebut difasilitasi oleh militer AS untuk menindak dua buronan yang didakwa melanggar keadilan Amerika, menyajikan narasi yang kontras dengan pandangan negara-negara lain.
Gedung Putih mengklaim bahwa serangan udara di Venezuela dan di perairan dekatnya, serta upaya penangkapan Maduro, adalah tindakan yang diperlukan untuk melindungi keamanan nasional AS. Tindakan ini dilakukan di tengah klaim yang belum terbukti bahwa Maduro mendukung kartel narkoba dalam konteks “narkoterorisme”, sebuah tuduhan yang memicu perdebatan internasional.
Ringkasan
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan keprihatinan mendalam dan mengecam keras operasi serangan Amerika Serikat (AS) terhadap Venezuela, termasuk upaya penangkapan Presiden Nicolas Maduro, dengan menegaskan tindakan tersebut melanggar hukum internasional dan prinsip kedaulatan negara. PBB mengakui adanya pelanggaran hak asasi manusia oleh pemerintahan Maduro, namun menegaskan hal itu tidak membenarkan intervensi AS yang berpotensi memperburuk situasi di Venezuela dan stabilitas global. PBB menekankan bahwa masa depan Venezuela harus sepenuhnya ditentukan oleh rakyatnya sendiri.
Dewan Keamanan PBB (DK PBB) menggelar rapat darurat di mana sejumlah negara, termasuk Venezuela, Kuba, Rusia, Tiongkok, Meksiko, Denmark, dan Prancis, mengecam tindakan AS sebagai serangan tidak sah yang melanggar hukum internasional. Di sisi lain, AS membela tindakannya sebagai operasi penegakan hukum yang terencana untuk menindak buronan dan melindungi keamanan nasionalnya. Sementara itu, Latvia dan Inggris lebih menyoroti kondisi internal Venezuela di bawah Maduro sebagai ancaman serius.
