Shoesmart.co.id Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengumumkan bahwa Gedung Sentra Pelayanan PAM Jaya di Pejompongan telah dirancang sebagai pusat koordinasi dan pelayanan terpadu yang modern. Bangunan megah setinggi 11 lantai ini nantinya akan menjadi solusi bagi masyarakat yang belum terjangkau layanan digital, memungkinkan mereka mendapatkan pelayanan air bersih secara tatap muka dan langsung.
Pembangunan gedung ini, lanjut Gubernur Pramono, merupakan bagian integral dari persiapan PAM Jaya untuk melantai di bursa saham atau melakukan Penawaran Umum Perdana (IPO) pada tahun 2027. Gubernur secara tegas menyatakan keinginannya agar PAM Jaya tampil dengan citra yang representatif dan profesional sebelum secara resmi melepas sahamnya ke publik. “Saya telah memikirkan kebutuhan hingga tahun 2027. Ketika kita melakukan IPO, PAM Jaya harus sudah memiliki gedung yang representatif, didukung manajemen yang baik, serta sumber daya manusia yang bekerja keras dengan ukuran kinerja yang jelas. Inilah visi yang saya inginkan,” ungkap Pramono penuh keyakinan.
Buruh Kembali Demo, Pramono Sebut Kenaikan UMP DKI Terbesar Dan Berharap Pengusaha Tidak Ajukan Penangguhan
Rencana IPO PAM Jaya telah dipatok pada porsi maksimal 30 persen. Angka ini dipilih secara strategis untuk mendorong akuntabilitas dan efisiensi perusahaan, namun tanpa sedikit pun menghilangkan kendali penuh pemerintah daerah dalam memastikan pelayanan kebutuhan air bersih bagi warga Jakarta. Pramono menjelaskan filosofi di balik pembatasan porsi saham tersebut. “Mengapa saya mendorong IPO dengan porsi tidak boleh lebih dari 30 persen? Tujuannya adalah agar kendali kewenangan sepenuhnya tetap berada di tangan kita. Filosofinya jelas, PAM Jaya hadir untuk memenuhi kebutuhan fundamental masyarakat. Apalagi, karakteristik air di Jakarta berbeda dengan daerah lain karena diolah dari sungai, membutuhkan pengelolaan khusus,” jelasnya.
Lebih dari sekadar penguatan infrastruktur fisik, Pramono juga aktif mendorong profesionalisme tinggi dalam pengelolaan air minum. Ia optimistis bahwa dengan mekanisme yang tepat, PAM Jaya berpotensi menjadi “kiblat” atau standar acuan bagi perusahaan swasta lain dalam hal pengelolaan air publik. “Jika secara profesional saudara-saudara mampu melakukan perbaikan signifikan dalam mekanisme pengelolaan air di Jakarta untuk kebutuhan publik, saya yakin suatu saat perusahaan-perusahaan swasta yang beroperasi di Jakarta justru akan belajar banyak dari model PAM Jaya,” terang Pramono, menggambarkan visinya untuk perusahaan daerah tersebut.
PAM Jaya Bakal IPO di 2027, Gubernur Pramono Anung Batasi Penjualan Saham Maksimal 30 Persen
Fasilitas Gedung dan Target 100 Persen Cakupan Air
Gedung Sentra Pelayanan yang baru ini berdiri kokoh di atas lahan luas dengan total bangunan mencapai 18.853 meter persegi. Proyek ambisius yang telah diusulkan sejak tahun 2022 ini juga dilengkapi dengan satu lantai basement, menambah fungsionalitas dan kapasitas pelayanan PAM Jaya.
Saat ini, cakupan layanan air bersih di ibu kota telah mencapai 80 persen, sebuah capaian signifikan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan target ambisius untuk meningkatkan angka tersebut hingga menyentuh 100 persen pada tahun 2029. Pencapaian ini diharapkan akan semakin memperkuat posisi Jakarta sebagai kota global yang mandiri dan memiliki infrastruktur dasar yang prima, mendukung kualitas hidup warganya.
Said Iqbal Sebut UMP DKI Jakarta Kalah dari Pabrik Panci di Karawang, ini Jawaban Pramono Anung
Ringkasan
PAM Jaya tengah membangun Gedung Sentra Pelayanan modern setinggi 11 lantai di Pejompongan sebagai pusat koordinasi dan layanan terpadu. Gedung ini dirancang untuk melayani masyarakat yang belum terjangkau layanan digital secara tatap muka. Pembangunan ini merupakan bagian dari persiapan PAM Jaya untuk melakukan Penawaran Umum Perdana (IPO) pada tahun 2027, dengan harapan perusahaan tampil representatif dan profesional.
Gubernur Pramono Anung menyatakan bahwa porsi IPO akan dibatasi maksimal 30 persen untuk memastikan kendali penuh pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan fundamental air bersih warga Jakarta, sekaligus mendorong akuntabilitas dan efisiensi. Saat ini, cakupan layanan air bersih di ibu kota mencapai 80 persen. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan peningkatan cakupan menjadi 100 persen pada tahun 2029.
