Shoesmart.co.id, JAKARTA — Debat sengit di kalangan ekonom mencuat seiring dengan kebijakan fiskal dan moneter yang kian ekspansif sejak kuartal III/2025. Kebijakan ini, di satu sisi, diharapkan mampu mendorong roda perekonomian, namun di sisi lain berpotensi menyumbang pada kenaikan laju inflasi. Bank Indonesia (BI) telah lebih dulu menempuh kebijakan suku bunga yang longgar dan pro-pertumbuhan sejak akhir 2024. Melengkapi langkah tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa pada September 2025 turut menginjeksi likuiditas sebesar Rp200 triliun ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) serta meluncurkan berbagai stimulus ekonomi.
Menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi pada September 2025 tercatat sebesar 0,21% secara bulanan (month-to-month/mtm), dengan inflasi tahunan mencapai 2,65% (year-on-year/YoY). Sementara itu, inflasi tahun berjalan dari Januari hingga September 2025 berada pada angka 1,82% (year-to-date/ytd). Data ini menjadi pijakan bagi para ekonom dalam memproyeksikan pergerakan harga di periode selanjutnya.
Faisal Rachman, Kepala Departemen Riset Makroekonomi dan Pasar Keuangan PT Bank Permata Tbk., memberikan pandangannya. Ia memperkirakan Oktober 2025 akan menyaksikan deflasi bulanan sebesar 0,05% (MtM) dan inflasi yang melandai secara tahunan dari September 2025, yakni tetap di angka 2,65% (YoY). Dengan dinamika tersebut, Faisal dan timnya mempertahankan proyeksi inflasi akhir 2025 akan berada di kisaran 2% hingga 2,5%. Angka ini masih dalam rentang target Bank Indonesia (BI) yang ditetapkan antara 1,5% dan 3,5%.
: Industri Tekstil Menanti Tangan Dingin Purbaya Sikat Mafia Impor Baju Bekas
Faisal meyakini bahwa kombinasi kebijakan ekspansif dari BI dan langkah fiskal Menkeu Purbaya akan berkontribusi pada inflasi, mengingat suplai uang di perekonomian menjadi lebih banyak. “Dampak terhadap inflasi dari ekspansi likuiditas ini diestimasi berada dalam kisaran 0,3 sampai dengan 0,5 percentage point,” ujarnya melalui keterangan tertulis, Jumat (31/10/2025). Meskipun demikian, ia memperkirakan dampak kenaikan inflasi akibat melimpahnya likuiditas ini akan bersifat terbatas. Menurutnya, hal ini disebabkan oleh kondisi perekonomian Indonesia yang masih beroperasi di bawah output gap negatif, tekanan permintaan yang masih terkendali, serta potensi normalisasi harga emas seiring dengan membaiknya sentimen risiko global. Oleh karena itu, Faisal optimis bahwa inflasi tidak akan melonjak signifikan. “Kami tidak mengantisipasi inflasi bisa meningkat hingga di atas level 3%,” tegas pria lulusan National University of Singapore dan University of Edinburgh itu.
: Purbaya Tinggalkan Burden Sharing, Apa Opsi Menutup Defisit?
Sebagai konsekuensinya, Faisal memperkirakan inflasi pada akhir 2025 akan berada di angka 2,33%, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya 1,57%. Proyeksi ini juga didasari oleh efektivitas kebijakan pemerintah dalam mengendalikan inflasi akhir tahun, salah satunya melalui penawaran diskon tiket transportasi untuk libur Natal dan Tahun Baru.
Pandangan yang berbeda justru diungkapkan oleh David Sumual, Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BCA). Ia menilai bahwa ekspansi likuiditas baik dari BI maupun Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hingga saat ini belum menunjukkan indikasi signifikan berdampak pada inflasi. David mengakui adanya momentum perbaikan aktivitas belanja masyarakat, terutama menjelang periode musiman Natal dan Tahun Baru. Namun, ia berargumen bahwa kebijakan suku bunga yang longgar, injeksi dana Rp200 triliun ke Himbara, serta berbagai program stimulus belum akan memicu kenaikan harga yang berarti.
“Belum ada indikasi dampak ke inflasi. Harga pangan stabil, sementara berbagai produk impor yang deras masuk ke dalam negeri justru harganya relatif stabil turun,” jelas David kepada Bisnis. Lebih lanjut, ia mengemukakan bahwa kebijakan fiskal ekspansif dari Kemenkeu memang dapat menstabilkan ekonomi dan mencegah penurunan lebih lanjut, namun sifatnya hanya sementara. David berpendapat bahwa kebijakan ekspansif fiskal ini berpotensi membantu pemerintah mencapai target pertumbuhan ekonomi di atas 5,5% (YoY), seperti yang disampaikan oleh Purbaya dan jajarannya. Namun, ia melihat pertumbuhan ekonomi sepanjang 2025 masih akan berkisar di angka 5%. “Kebijakan-kebijakan ini sifatnya masih ‘emergency‘ ibarat kafein yang dampaknya hanya temporer. Perlu dilanjutkan dengan kebijakan-kebijakan yang bisa mendorong pertumbuhan lebih sustain dalam jangka menengah panjang,” tuturnya, menekankan pentingnya strategi jangka panjang.
: Setelah Purbaya Ultimatum Bursa, BEI Aktif Saring Emiten IPO
Tertahan oleh Pertumbuhan Ekonomi
Perspektif menarik datang dari Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa sendiri, yang dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia pada Selasa (28/10/2025) menegaskan bahwa pengaruh suplai uang berlebih terhadap inflasi masih menjadi perdebatan di kalangan ekonom. Ia menepis anggapan bahwa pencetakan uang akan selalu serta-merta mendorong inflasi. Menurutnya, fenomena yang dikenal sebagai demand-pull inflation tidak akan terjadi jika laju pertumbuhan ekonomi suatu negara masih berada di bawah potensinya. Dalam konteks Indonesia, mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini menyebut bahwa rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 5% saat ini belum menyentuh level potensial negara.
Purbaya menggarisbawahi pentingnya Indonesia mencapai pertumbuhan ekonomi 6% hingga 7% dalam jangka pendek, sejalan dengan target ambisius 8% yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Pertumbuhan ekonomi di kisaran 7% ini, terang Purbaya, krusial untuk mampu menyerap tenaga kerja usia produktif di sektor formal secara optimal. “Nanti kalau pertumbuhan ekonomi di atas [6%-7%] dalam beberapa tahun baru timbul apa yang disebut demand-pull inflation. Kalau sekarang terlalu dini,” pungkasnya, menunjukkan bahwa fokus saat ini adalah mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi sebelum kekhawatiran inflasi akibat permintaan menjadi dominan.
Ringkasan
Kebijakan fiskal dan moneter yang ekspansif, termasuk injeksi likuiditas oleh Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan, menimbulkan perdebatan mengenai dampaknya terhadap inflasi. Data inflasi September 2025 menunjukkan angka 2,65% (YoY), menjadi dasar proyeksi ekonomi ke depan. Para ekonom memiliki pandangan yang berbeda, dengan sebagian memperkirakan inflasi akan terkendali dalam target BI, sementara yang lain melihat potensi dampak terbatas dari ekspansi likuiditas.
Beberapa ekonom berpendapat bahwa kebijakan ekspansif belum berdampak signifikan pada inflasi karena harga pangan stabil dan impor relatif stabil. Menteri Keuangan menekankan bahwa pengaruh suplai uang berlebih terhadap inflasi masih diperdebatkan, dan demand-pull inflation tidak akan terjadi jika pertumbuhan ekonomi masih di bawah potensi. Pemerintah fokus pada pencapaian pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sebelum mengkhawatirkan inflasi akibat permintaan.
