JAKARTA – Pemerintah, melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, membidik perolehan dana segar sebesar Rp33 triliun dari lelang Surat Utang Negara (SUN) yang akan diselenggarakan pada hari Rabu, 18 Februari 2026. Lelang SUN ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memenuhi target pembiayaan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
Berdasarkan informasi dari laman resmi DJPPR, lelang kali ini menawarkan sembilan seri SUN yang terdiri dari berbagai pilihan investasi. Rinciannya, tiga seri Surat Perbendaharaan Negara (SPN) dan enam seri Obligasi Negara (ON) siap diperebutkan oleh para investor.
Untuk para investor yang tertarik dengan instrumen jangka pendek, tersedia tiga seri SPN, yaitu SPN01260322 (penerbitan baru), SPN03260521 (penerbitan baru), dan SPN12270204 (pembukaan kembali/reopening). Seri SPN ini menawarkan tenor yang relatif singkat, berkisar antara 1 hingga 12 bulan, dengan sistem imbal hasil berupa diskonto.
Sementara itu, bagi investor yang memiliki preferensi investasi jangka panjang, enam seri ON yang ditawarkan dapat menjadi pilihan menarik. Keenam seri tersebut adalah FR0109 (reopening), FR0108 (reopening), FR0106 (reopening), FR0107 (reopening), FR0102 (reopening), dan FR0105 (reopening). Jangka waktu jatuh tempo keenam seri obligasi ini bervariasi, mulai dari 5 hingga 38 tahun.
Seri FR0105 menjadi obligasi dengan tenor paling panjang, yaitu jatuh tempo pada 15 Juli 2064. Obligasi ini menawarkan imbal hasil sebesar 6,87%, menjadikannya sebagai obligasi dengan imbal hasil tertinggi kedua setelah FR0107 dan FR0106.
Menariknya, seri FR0106 dan FR0107 menawarkan imbal hasil yang sama-sama menarik, yaitu sebesar 7,12%. FR0106 akan jatuh tempo pada 15 Agustus 2040, sedangkan FR0107 akan jatuh tempo pada 15 Agustus 2045.
Di sisi lain, seri FR0109 menawarkan imbal hasil terendah, yaitu sebesar 5,87%. Namun, obligasi ini juga memiliki jangka waktu jatuh tempo paling pendek di antara seri Obligasi Negara lainnya, yaitu pada 15 Maret 2031.
: Sentimen Moody’s Tekan Pasar Surat Utang, Panin AM Bidik Obligasi Tenor Pendek
“Target indikatif yang ditetapkan adalah Rp33 triliun, dengan target maksimal yang akan dimenangkan adalah 150% dari target indikatif,” demikian pengumuman resmi dari DJPPR, seperti dikutip pada Senin (16/2/2026).
Lelang SUN ini akan dilaksanakan melalui sistem pelelangan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Proses lelang bersifat terbuka dan menggunakan metode harga beragam untuk menjamin transparansi dan efisiensi.
Baik investor individu maupun institusi dapat berpartisipasi dalam lelang ini. Namun, penawaran pembelian harus disampaikan melalui dealer utama yang telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Keuangan.
: Perlambatan Bisnis Perbankan Bisa Tekan Pasar Surat Utang Korporasi
Beberapa bank terkemuka di Indonesia, seperti PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), PT Bank Permata Tbk. (BNLI), serta sejumlah bank lainnya, telah ditunjuk sebagai dealer utama dalam lelang kali ini. Selain itu, beberapa perusahaan sekuritas juga turut berperan sebagai dealer utama.
: Awal 2026, BI Serap Surat Utang Pemerintah Rp23,69 Triliun
Ringkasan
Pemerintah Indonesia, melalui DJPPR Kementerian Keuangan, menargetkan perolehan dana Rp33 triliun dari lelang Surat Utang Negara (SUN) pada 18 Februari 2026. Lelang ini dilakukan untuk memenuhi target pembiayaan APBN 2026 dan menawarkan sembilan seri SUN, terdiri dari tiga seri Surat Perbendaharaan Negara (SPN) dan enam seri Obligasi Negara (ON).
Seri SPN ditawarkan untuk investor jangka pendek dengan tenor 1-12 bulan, sedangkan seri ON ditujukan untuk investor jangka panjang dengan tenor 5-38 tahun. Lelang akan dilakukan melalui sistem pelelangan Bank Indonesia dengan metode harga beragam, terbuka bagi investor individu dan institusi melalui dealer utama yang ditunjuk, termasuk beberapa bank dan perusahaan sekuritas terkemuka.
