LCT RI-Tiongkok Meledak! QRIS Antarnegara Siap Diluncurkan BI-PBoC

Shoesmart.co.id – Indonesia dan Tiongkok semakin erat menjalin kerja sama dalam penggunaan mata uang lokal (local currency transaction atau LCT) untuk transaksi perdagangan dan investasi bilateral. Skema LCT ini menawarkan berbagai keuntungan signifikan, mulai dari efisiensi transaksi dan biaya konversi yang lebih rendah, hingga berkontribusi pada stabilitas keuangan kedua negara.

Dalam periode Januari hingga Juli 2025, total transaksi LCT antara Indonesia dan Tiongkok mencapai nilai setara USD 6,23 miliar. Angka ini menunjukkan lonjakan yang luar biasa, hampir tiga kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar USD 2,17 miliar.

Peningkatan signifikan dalam kerja sama LCT ini menjadi salah satu poin penting yang dibahas dalam pertemuan antara Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, dan Gubernur People’s Bank of China (PBoC), Pan Gongsheng, di Beijing pada Kamis, 11 September. Pertemuan ini juga sekaligus memperingati 75 tahun hubungan diplomatik yang erat antara kedua negara.

Ke depannya, Bank Indonesia dan PBoC berencana untuk terus mendorong inovasi dan memperluas integrasi keuangan antarnegara. “Langkah ini mencerminkan komitmen bersama untuk memperkuat kolaborasi bilateral dan membangun ekosistem keuangan yang lebih terhubung, aman, dan inklusif,” tegas Perry Warjiyo.

Gubernur PBoC, Pan Gongsheng, dalam kesempatan yang sama, menekankan betapa pentingnya kerja sama antara Tiongkok dan Indonesia sebagai dua negara berkembang besar di Asia. “Hubungan dagang dan investasi kedua negara telah dibangun di atas fondasi kerja sama keuangan yang solid. Oleh karena itu, peningkatan kerja sama ini menjadi sangat penting, terutama di tengah tantangan global saat ini,” ujarnya.

Selain dengan Tiongkok, implementasi LCT juga terus dikembangkan dengan negara-negara mitra lainnya. Selama periode Januari-Juli 2025, nilai transaksi LCT Indonesia dengan Jepang mencapai USD 5,08 miliar, dengan Malaysia senilai USD 2,03 miliar, dengan Thailand sebanyak USD 644 juta, dengan Korea Selatan sebesar USD 85 juta, dan dengan Uni Emirat Arab tercatat sebesar USD 72 juta.

Uji Coba QRIS Antarnegara

Sebagai langkah maju lainnya, BI dan PBoC juga telah memulai uji coba terbatas (sandbox) untuk konektivitas pembayaran digital QRIS antarnegara. Fase awal ini melibatkan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) dan mitra industri dari Tiongkok, yaitu UnionPay International. Inisiatif ini merupakan langkah konkret untuk memperkuat konektivitas sistem pembayaran lintas batas.

Lebih dari sekadar simbol kemajuan teknologi, implementasi QRIS antarnegara ini diharapkan dapat mendorong inklusi keuangan, keterjangkauan layanan, dan akses keuangan yang lebih luas bagi masyarakat. Sinergi yang kuat antara bank sentral, asosiasi sistem pembayaran, dan lembaga keuangan kedua negara tercermin dalam implementasi LCT dan QRIS lintas negara ini.

“Kolaborasi tersebut juga mendukung terbentuknya ekosistem keuangan digital yang tangguh, inklusif, dan kompetitif di kawasan,” jelas Perry Warjiyo lebih lanjut.

Secara terpisah, Director of Tiongkok-Indonesia and Indonesia-Middle East and North Africa Center of Economic and Law Studies (Celios), Muhammad Zulfikar Rakhmat, menyatakan bahwa Tiongkok telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap berbagai sektor di Indonesia, mulai dari ekonomi dan pertambangan hingga industri media.

“Semuanya sudah dan sedang terjadi saat ini. Tiongkok sudah memberikan sumbangsih ke berbagai daerah (di Indonesia),” ungkapnya.

Namun, Zulfikar menyoroti strategi komunikasi dan investasi ekonomi pemerintah Tiongkok yang cenderung terfokus pada sektor-sektor strategis tertentu saja. Hal ini dinilai mengabaikan pembangunan di sektor pendidikan lokal di negara-negara mitranya. Selain itu, ia juga menyoroti kecenderungan penggunaan media lokal di wilayah mitranya untuk menampilkan sisi positif keterlibatan ekonomi Tiongkok saja.

Menurutnya, strategi ini dapat dipahami dari sudut pandang efisiensi ekonomi. Ketika Tiongkok telah menjadi kontributor ekonomi utama di suatu wilayah, cenderung tidak dialokasikan sumber daya tambahan untuk pengembangan aspek-aspek lain seperti pendidikan atau lingkungan.