Shoesmart.co.id JAKARTA. Kinerja Environmental, Social, and Governance (ESG) perusahaan-perusahaan di Indonesia menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Thailand, Malaysia, dan Singapura, implementasi ESG di Indonesia masih menghadapi tantangan struktural, terutama dalam hal tata kelola dan transisi energi.
Data dari Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat bahwa 94% perusahaan tercatat telah menyampaikan laporan keberlanjutan untuk tahun buku 2023. Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun 2019, di mana hanya 54 perusahaan yang melaporkan.
Evaluasi yang dilakukan oleh Maybank Sekuritas terhadap 60 perusahaan Indonesia selama periode 2022-2024 mengindikasikan adanya perbaikan pada sejumlah indikator ESG. Maybank Sekuritas mengklasifikasikan indikator ESG menjadi tiga lingkup utama: Scope 1, yaitu emisi langsung yang dihasilkan dari aktivitas operasional perusahaan; Scope 2, emisi tidak langsung yang berasal dari energi yang digunakan perusahaan, seperti listrik dari PLN; dan Scope 3, emisi yang terjadi di luar operasional langsung perusahaan, termasuk emisi dari pemasok, transportasi, dan aktivitas lainnya.
Wintermar Offshore (WINS) Ekspansi Masuk ke Bisnis Teknologi Pelayaran
Menurut analis Maybank Securities, Jigar Shah, dalam risetnya, intensitas dan emisi absolut Scope 1 perusahaan-perusahaan di Indonesia menunjukkan penurunan secara tahunan. Di sisi lain, penggunaan energi terbarukan mengalami peningkatan, meskipun dengan laju yang relatif lambat.
Secara keseluruhan, sekitar 52% perusahaan memiliki skor ESG yang setara atau di atas median dalam berbagai parameter. Akan tetapi, dari aspek tata kelola, Indonesia dinilai masih relatif lebih lemah dibandingkan dengan Malaysia, Singapura, dan Thailand.
“Kualitas implementasi ESG di Indonesia masih belum merata. Hanya 42% perusahaan yang menggunakan assurance eksternal untuk memverifikasi data ESG mereka,” jelas Jigar. Assurance eksternal merujuk pada penggunaan pihak independen di luar perusahaan untuk memeriksa dan memvalidasi informasi yang dilaporkan. Dengan demikian, sebagian besar laporan ESG masih didasarkan pada klaim internal perusahaan.
Sementara itu, perusahaan yang mengadopsi kerangka Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) baru mencapai sekitar 40%. TCFD adalah pedoman global yang mencakup empat pilar utama: governance (tata kelola), strategy (strategi bisnis terkait iklim), risk management (manajemen risiko iklim), dan metrics & targets (metrik dan target emisi).
Apabila dibandingkan dengan negara lain, adopsi TCFD di Indonesia masih tergolong rendah. Di Singapura dan Malaysia, misalnya, hampir 90% perusahaan telah mengungkapkan matriks materialitas dan mengikuti standar GRI dengan tingkat kedalaman yang lebih tinggi. Demikian pula, di Thailand, sekitar 80% perusahaan telah mengadopsi praktik serupa.
Jigar menambahkan bahwa dalam aspek governance, Indonesia tertinggal cukup signifikan. “Hanya 23% perusahaan Indonesia yang memiliki komite keberlanjutan khusus, jauh lebih rendah dibandingkan dengan Thailand yang mencapai 65%,” ujarnya dalam riset yang diterbitkan pada 15 Desember 2025.
Astra Agro (AALI) Bukukan Laba Bersih Rp 1,5 Triliun di 2025, Naik 28%
Integrasi ESG dalam insentif manajemen juga masih terbatas. Hanya 30% perusahaan di Indonesia yang mengaitkan remunerasi manajemen dengan kinerja ESG. Sebagai perbandingan, Thailand mencapai 55%, Malaysia 46%, dan Singapura 39%.
Hal ini menunjukkan bahwa di negara-negara tersebut, ESG telah menjadi bagian integral dari sistem insentif strategis. Sementara itu, di Indonesia, sebagian besar manajemen belum memiliki dorongan finansial langsung untuk meningkatkan kinerja keberlanjutan.
Dari sisi lingkungan yang berhubungan langsung dengan intensitas emisi, Indonesia masih sangat bergantung pada bahan bakar fosil. Sekitar 85% kebutuhan energi primer masih dipenuhi oleh bahan bakar fosil. Sementara itu, energi terbarukan baru menyumbang sekitar 15%, jauh dari target 23% yang ditetapkan untuk tahun 2025.
Menurut Climate Action Tracker, kebijakan iklim Indonesia saat ini dinilai “Critically Insufficient” atau sangat tidak memadai. Jalur kebijakan yang ada berpotensi menyebabkan kenaikan suhu global sekitar 4°C pada tahun 2100 jika tidak ada percepatan signifikan dalam upaya mitigasi.
Komitmen korporasi terhadap target net-zero juga masih terbatas. Hanya 42% perusahaan yang memiliki target net-zero, dan hanya lima perusahaan yang tervalidasi oleh Science Based Targets initiative (SBTi). “Hanya sembilan perusahaan yang berhasil memenuhi ketentuan ESG mulai dari Scope 1, 2, dan 3 secara komprehensif,” jelas Jigar.
Di negara seperti Singapura dan Malaysia, komitmen jangka menengah dan validasi ilmiah cenderung lebih matang. Dalam indikator sosial, 40% perusahaan Indonesia melaporkan bahwa tenaga kerja perempuan mencakup lebih dari 30% dari total tenaga kerja mereka.
Angka ini jauh tertinggal dari negara-negara lain di Asia, seperti Thailand, di mana 84% perusahaan memiliki tenaga kerja perempuan. Sementara itu, Singapura mencatatkan 78% dan Malaysia 63%.
Meskipun demikian, Jigar menekankan bahwa tren di Indonesia menunjukkan perbaikan. Sebanyak 52% perusahaan Indonesia meningkatkan jumlah tenaga kerja perempuan dalam periode 2022-2024.
Operator Bioskop 21 (CNMA) Hentikan Buyback Saham Lebih Awal, Ini Alasannya!
Indonesia juga memiliki potensi besar dalam transisi hijau, termasuk energi terbarukan dengan kapasitas sekitar 3.692 GW, cadangan nikel terbesar di dunia, dan pertumbuhan kendaraan listrik yang pesat. Akan tetapi, implementasi masih terkendala oleh faktor struktural, seperti dominasi batu bara, peran ganda PLN dalam sistem kelistrikan, serta pasar karbon yang masih memiliki tingkat likuiditas yang rendah.
Ringkasan
Kinerja ESG perusahaan di Indonesia menunjukkan peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, namun masih tertinggal dibandingkan negara tetangga seperti Thailand, Malaysia, dan Singapura. Data BEI mencatat peningkatan signifikan dalam pelaporan keberlanjutan perusahaan, dan evaluasi Maybank Sekuritas menunjukkan perbaikan pada indikator ESG seperti penurunan intensitas dan emisi absolut Scope 1.
Meskipun demikian, implementasi ESG di Indonesia belum merata, terutama dalam tata kelola, adopsi kerangka TCFD, dan integrasi ESG dalam insentif manajemen. Indonesia juga masih sangat bergantung pada bahan bakar fosil dan memiliki komitmen korporasi terhadap target net-zero yang terbatas, serta tenaga kerja perempuan yang lebih rendah dibandingkan negara Asia lainnya. Potensi besar dalam transisi hijau terkendala oleh faktor struktural seperti dominasi batu bara.
