Plt. Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Herman Saherudin, menekankan pentingnya disiplin belanja pemerintah sebagai fondasi utama dalam menjaga pertumbuhan ekonomi nasional di angka 5,61 persen, di tengah gejolak ketidakpastian ekonomi global. Penegasan ini menggarisbawahi komitmen pemerintah untuk mengoptimalkan pengelolaan anggaran negara.
Menurut Herman, pemerintah saat ini menerapkan strategi penyerapan anggaran yang lebih terukur dan tepat waktu. Tujuannya adalah agar dampak positif dari belanja negara dapat segera dirasakan oleh masyarakat luas, sekaligus memicu dan mendorong aktivitas ekonomi secara keseluruhan.
“Konsumsi pemerintah kini lebih disiplin, yang berarti penyerapan anggaran dilakukan tepat waktu,” ungkap Herman dalam acara SMBC Indonesia di Jakarta, Selasa (19/5). Pernyataan ini menyoroti perubahan signifikan dalam pendekatan pemerintah terhadap pengelolaan anggaran.
Selama ini, pola belanja pemerintah seringkali terkonsentrasi di akhir tahun anggaran. Herman menjelaskan bahwa penundaan belanja sama saja dengan menunda efek berganda (multiplier effect) yang seharusnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Bagi kami di pemerintah, khususnya di Kementerian Keuangan, APBN adalah instrumen fiskal utama. Menunda konsumsi berarti menunda efek multiplier yang sangat dibutuhkan untuk menggerakkan perekonomian,” jelasnya.
Menyadari hal ini, Kemenkeu berupaya merapikan pola belanja melalui serangkaian program strategis nasional. Upaya ini bertujuan untuk memastikan konsumsi pemerintah berjalan konsisten sejak awal tahun, tidak hanya menumpuk di akhir periode.
“Salah satu strategi fiskal yang kami terapkan adalah merapikan pola belanja ini, memastikan konsumsi dilakukan tepat waktu melalui program-program strategis nasional,” tutur Herman.
Disiplin dalam penyerapan anggaran telah membuahkan hasil positif. Realisasi konsumsi pemerintah pada kuartal I 2026 mencapai lebih dari 20 persen dari total konsumsi pemerintah sepanjang tahun. Kondisi ini turut mendongkrak pertumbuhan konsumsi pemerintah hingga mencapai 21,81 persen secara tahunan.
“Dengan disiplin konsumsi yang tepat waktu ini, di kuartal I kita keluarkan lebih dari 20 persen untuk konsumsi secara disiplin. Hasilnya, pertumbuhan terlihat signifikan dan menciptakan efek multiplier yang positif,” imbuhnya.
Herman menegaskan bahwa pengelolaan belanja negara yang baik tidak hanya diukur dari besaran anggaran, tetapi juga dari ketepatan waktu, efektivitas, dan dampak positifnya terhadap perekonomian.
“Government expenditure atau government spending yang bagus adalah yang disiplin, berdampak, dan tepat waktu,” tegasnya.
Selain disiplin belanja, Kemenkeu juga terus menjaga disiplin fiskal melalui pengendalian defisit APBN dan pengelolaan kas negara yang efisien. Langkah-langkah ini krusial untuk menjaga stabilitas ekonomi makro.
“Kami berkomitmen untuk menjaga defisit fiskal di bawah 3 persen dari PDB. Konsumsi pemerintah terus dipantau agar penyerapannya disiplin, dan manajemen kas negara dijaga polanya agar seefektif mungkin,” ujar Herman.
Dalam kesempatan tersebut, Herman juga menjelaskan mengenai pengelolaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA). Menurutnya, SILPA yang terlalu besar justru mengindikasikan pembiayaan yang kurang efisien, karena menimbulkan biaya dana tambahan.
“Oleh sebab itu, disiplin fiskal tidak hanya mencakup ketepatan dan efektivitas spending, tetapi juga manajemen kas yang dijaga polanya agar seefektif mungkin atau sesuai dengan kebutuhan,” pungkas Herman.
Ringkasan
Pemerintah Indonesia menekankan pentingnya disiplin belanja pemerintah sebagai fondasi utama pertumbuhan ekonomi. Strategi penyerapan anggaran yang lebih terukur dan tepat waktu diterapkan agar dampak positif belanja negara segera dirasakan masyarakat dan memicu aktivitas ekonomi. Pola belanja pemerintah yang sebelumnya terkonsentrasi di akhir tahun diubah untuk memastikan konsumsi berjalan konsisten sejak awal tahun.
Realisasi konsumsi pemerintah pada kuartal I 2026 mencapai lebih dari 20 persen dari total konsumsi tahunan, mendongkrak pertumbuhan konsumsi pemerintah hingga 21,81 persen secara tahunan. Pemerintah berkomitmen menjaga defisit fiskal di bawah 3 persen dari PDB, memantau konsumsi, dan mengelola kas negara secara efisien. Pengelolaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) juga diperhatikan agar tidak terlalu besar, menghindari pembiayaan yang kurang efisien.
