Jakarta, IDN Times – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menunjukkan optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Untuk kuartal III-2025, Kemenkeu memproyeksikan angka pertumbuhan mencapai 5,1 persen (year on year/yoy), sebuah capaian yang kuat meski sedikit melambat dari realisasi kuartal II-2025 yang tercatat sebesar 5,12 persen.
Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu, Febrio Kacaribu, menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi pada periode tersebut diperkirakan akan tetap resilien. Hal ini didukung oleh kinerja industri yang konsisten ekspansif dan proyeksi perbaikan signifikan pada kinerja ekspor, terutama setelah negosiasi tarif dengan Amerika Serikat (AS) mencapai titik terang.
“Tampak ekonomi Indonesia akan cukup resilien, mungkin sekitar 5,1 persen, karena ekspor kita tetap kuat di kuartal III, dan diperkirakan berlanjut positif hingga kuartal IV,” jelas Febrio dalam pernyataannya di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kamis (9/10/2025).
1. Dorong Percepatan Belanja
Dalam upaya memperkuat dorongan pertumbuhan ekonomi, pemerintah fokus pada percepatan realisasi belanja pemerintah, khususnya yang dilakukan oleh kementerian/lembaga (K/L). Belanja pemerintah diakui memiliki peran fundamental sebagai motor penggerak aktivitas ekonomi nasional.
Berdasarkan data Kemenkeu, hingga awal Oktober 2025, realisasi belanja K/L baru mencapai Rp815 triliun, atau sekitar 55 persen dari total pagu anggaran K/L sebesar Rp1.471 triliun. Melihat sisa waktu yang krusial kurang dari tiga bulan, Febrio menekankan pentingnya percepatan penyerapan anggaran ini untuk memaksimalkan dampaknya.
“Untuk tahun 2025, kami akan banyak fokus pada percepatan realisasi belanja K/L karena kami melihat sisa waktu kurang dari tiga bulan sangat menentukan,” tegas Febrio.
2. Pertumbuhan Ekonomi Tahun Ini Diperkirakan Capai 5,2 Persen
Secara agregat, pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan mampu mencapai 5,2 persen pada akhir tahun 2025, dengan target peningkatan ke 5,4 persen di tahun 2026. Untuk mencapai ambisi ini, pemerintah berencana mengoptimalkan tiga mesin pertumbuhan utama yang menjadi pilar perekonomian nasional.
Salah satu langkah strategis yang disiapkan adalah peluncuran kebijakan stimulus yang ditujukan bagi masyarakat miskin. Inisiatif ini diharapkan mampu menopang dan meningkatkan daya beli masyarakat secara signifikan. Saat ini, pemerintah melalui K/L terkait sedang memfinalisasi skema dan detail pelaksanaan bantuan tersebut.
“Salah satu yang disiapkan adalah sedang finalisasi dan akan ada insentif khususnya bantuan untuk masyarakat miskin dan rentan untuk memperbaiki daya beli. Ini akan cukup besar dan kami harapkan dampaknya akan cukup terasa pada kuartal IV-2025,” papar Febrio.
3. Penempatan Dana Bisa Gerakkan Sektor Riil
Mesin pertumbuhan kedua berpusat pada sektor keuangan, yang krusial dalam menyokong laju perekonomian nasional. Pemerintah telah menempatkan dana sebesar Rp200 triliun di sejumlah perbankan pelat merah. Dana ini akan disalurkan ke sektor riil dalam bentuk kredit, dengan harapan dapat menggerakkan aktivitas usaha dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Upaya penguatan sektor keuangan juga diperkuat melalui penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
“Kami akan pastikan penjaminannya melalui koordinasi erat dengan BI (Bank Indonesia) dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan),” kata Febrio, menegaskan sinergi antarlembaga.
Mesin pertumbuhan ketiga berfokus pada reformasi dunia usaha, melalui pembenahan regulasi dan sistem perizinan. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Regulasi ini memperkenalkan sistem fiktif positif, sebuah mekanisme inovatif di mana permohonan perizinan yang tidak direspons dalam jangka waktu tertentu akan otomatis dianggap disetujui.
“Regulasi ini mengintegrasikan pemerintah pusat sampai daerah. Tentunya ini terobosan besar, dan nanti akan kami lihat sejauh apa percepatannya,” ujar Febrio.
Ia menambahkan bahwa sistem fiktif positif dirancang untuk mempercepat proses perizinan dan meningkatkan efisiensi birokrasi. “Fiktif positif dapat dijalankan ketika permohonan izin tidak ditanggapi dalam waktu tertentu. Artinya, izin dianggap disetujui secara otomatis. Misalnya, jika tidak ada ketentuan waktu dalam proses perizinan tertentu, dan permohonan itu tidak diproses selama lima hari, maka permohonan tersebut dianggap disetujui,” pungkasnya, memberikan gambaran jelas tentang implementasi kebijakan ini.
Ringkasan
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III-2025 mencapai 5,1 persen (yoy), sedikit melambat dari kuartal II-2025 sebesar 5,12 persen. Pertumbuhan ini didukung oleh kinerja industri yang ekspansif dan proyeksi peningkatan ekspor setelah negosiasi tarif dengan Amerika Serikat. Pemerintah juga mendorong percepatan realisasi belanja pemerintah, khususnya belanja K/L, untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi.
Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 diproyeksikan mencapai 5,2 persen, dengan target 5,4 persen di tahun 2026. Pemerintah berencana mengoptimalkan tiga mesin pertumbuhan utama, termasuk pemberian stimulus untuk masyarakat miskin dan rentan guna meningkatkan daya beli. Selain itu, pemerintah menempatkan dana di perbankan pelat merah untuk disalurkan ke sektor riil dan melakukan reformasi dunia usaha melalui kemudahan perizinan.