Shoesmart.co.id – JAKARTA — Krisis berkepanjangan di Selat Hormuz membayangi perekonomian global, khususnya negara-negara di Belahan Bumi Utara. Dampak serius ini ditegaskan dalam pernyataan bersama yang dirilis oleh lembaga-lembaga keuangan dan energi terkemuka dunia: Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia, Badan Energi Internasional (IEA), dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
“Konflik di Timur Tengah menimbulkan dampak signifikan dan sangat tidak merata terhadap pasokan energi, ketahanan pangan, dan aktivitas ekonomi di berbagai negara dan wilayah,” bunyi pernyataan tersebut, yang dikeluarkan pada Jumat, 29 Mei 2026.
Menurut keempat lembaga tersebut, negara-negara yang paling rentan akan menanggung beban terberat akibat lonjakan harga bahan bakar dan pupuk. Namun, jika krisis Selat Hormuz terus berlanjut, negara-negara di Belahan Bumi Utara pun tidak akan luput dari dampaknya.
Pernyataan tersebut juga menyoroti berkurangnya persediaan minyak global secara drastis. “Persediaan minyak global menyusut dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya sebagai respons terhadap terganggunya pasokan dalam skala besar melalui Selat Hormuz,” demikian bunyi pernyataan tersebut.
Mereka memperingatkan bahwa jika lalu lintas pelayaran tidak segera kembali normal, penipisan cadangan minyak global yang dipercepat, terutama menjelang puncak permintaan musim panas di Belahan Bumi Utara, akan meningkatkan risiko terhadap keamanan pasokan bahan bakar, stabilitas pasar, dan ketahanan ekonomi secara keseluruhan.
Sebagai respons terhadap situasi yang berkembang, keempat lembaga tersebut berjanji untuk terus berkoordinasi dalam memantau perkembangan dan menyelaraskan upaya untuk mendukung negara-negara yang paling terdampak serta menjaga stabilitas ekonomi global.
Sebagai latar belakang, pada 28 Februari, Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap sejumlah target di Iran, yang mengakibatkan kerusakan dan korban sipil. Setelah itu, Washington dan Teheran mengumumkan gencatan senjata selama dua minggu pada 7 April.
Namun, perundingan lanjutan yang diadakan di Islamabad berakhir tanpa kemajuan yang berarti. Sementara itu, Amerika Serikat mulai memberlakukan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran.
Iran Klaim Tetapkan Kendali Permanen Selat Hormuz
Di tengah ketegangan yang meningkat, Iran mengklaim telah mengamankan kendali permanen atas pelayaran di Selat Hormuz. Klaim ini disampaikan oleh Ketua Komite Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, Ebrahim Azizi, kepada kantor berita RIA Novosti.
“Saat ini, Iran mengelola selat tersebut sesuai dengan aturan dan mekanismenya sendiri. Tentu saja, penetapan kendali Iran dan penerapan mekanisme pengelolaannya bersifat permanen, bukan sementara,” tegas Azizi.
Ia menambahkan bahwa Amerika Serikat harus melepaskan anggapan bahwa langkah-langkah Iran terkait Selat Hormuz hanya bersifat lokal atau berjangka pendek. “Negara-negara kawasan juga harus menerima kenyataan ini dan bertindak sesuai dengan aturan Iran,” ujar Azizi.
Pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran mengenai pengelolaan dan keamanan jalur pelayaran di Selat Hormuz, yang merupakan arteri vital bagi perdagangan energi global.
AS akan Awasi Selat Hormuz
Menanggapi klaim Iran, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menegaskan bahwa Selat Hormuz tidak akan dikendalikan oleh Iran maupun negara lain. Menurutnya, AS akan memantau jalur perairan strategis tersebut untuk memastikan tetap terbuka bagi semua pihak.
“Tidak, selat itu akan terbuka bagi semua pihak. Itu adalah perairan internasional, tidak ada yang akan mengendalikannya. Kami akan mengawasinya, kami akan mengawasinya, tetapi tidak ada yang akan mengendalikannya,” kata Trump dalam rapat kabinet pada Rabu, 27 Mei 2026.
Trump menjelaskan bahwa isu mengenai Selat Hormuz saat ini masih dalam tahap negosiasi dengan Iran. Ia juga menegaskan bahwa meskipun Iran memiliki ambisi untuk menguasai selat tersebut, hal itu tidak akan terwujud.
Sebagai bagian dari responsnya, Angkatan Laut AS mulai memblokade seluruh lalu lintas maritim yang masuk dan keluar dari pelabuhan Iran di kedua sisi Selat Hormuz pada 13 April. Washington menyatakan bahwa kapal non-Iran tetap bebas melintasi jalur perairan tersebut asalkan tidak membayar biaya kepada Teheran.
Meskipun pemerintah Iran belum secara resmi mengumumkan pemberlakuan pungutan tersebut, rencana terkait hal itu dilaporkan telah dibahas. Pada awal Mei, Trump mengumumkan “Project Freedom” yang bertujuan untuk membantu kapal-kapal yang terjebak di Selat Hormuz dan ingin keluar dari kawasan tersebut.
Namun, sehari setelah peluncurannya, Trump menunda operasi tersebut untuk mengeksplorasi kemungkinan tercapainya kesepakatan dengan Iran. Pada Selasa, Komando Pusat Amerika Serikat (United States Central Command/CENTCOM) membantah laporan yang menyebut pihaknya kembali mengawal kapal-kapal yang melintas di jalur perairan tersebut.
Ringkasan
Krisis di Selat Hormuz menimbulkan kekhawatiran mendalam bagi perekonomian global, terutama bagi negara-negara di Belahan Bumi Utara. IMF, Bank Dunia, IEA, dan WTO dalam pernyataan bersama menyatakan bahwa konflik ini berdampak signifikan pada pasokan energi, ketahanan pangan, dan aktivitas ekonomi. Mereka memperingatkan bahwa berkurangnya persediaan minyak global dapat meningkatkan risiko terhadap keamanan pasokan bahan bakar dan stabilitas pasar.
Ketegangan meningkat setelah Iran mengklaim kendali permanen atas Selat Hormuz, sementara AS menegaskan bahwa selat tersebut akan tetap terbuka dan diawasi oleh mereka. AS bahkan telah memblokade lalu lintas maritim yang masuk dan keluar dari pelabuhan Iran. Situasi ini meningkatkan kekhawatiran akan terganggunya perdagangan energi global melalui jalur perairan strategis tersebut.
