Shoesmart.co.id – Di tengah ramainya perbincangan di masyarakat dan media sosial mengenai potensi perlambatan ekonomi, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan penegasan bahwa kondisi perekonomian Indonesia saat ini masih stabil dan belum menunjukkan indikasi krisis.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung menjelaskan bahwa secara historis, krisis ekonomi di berbagai negara umumnya dipicu oleh tiga faktor utama: krisis fiskal, krisis neraca pembayaran, dan krisis sistem keuangan.
Krisis fiskal terjadi ketika pemerintah mengalami defisit anggaran yang signifikan, yang kemudian mengikis kepercayaan investor. Neraca pembayaran, di sisi lain, mencerminkan catatan transaksi ekonomi suatu negara dengan negara lain, termasuk ekspor, impor, dan aliran modal. Sementara itu, sistem keuangan adalah jaringan lembaga dan instrumen yang mengatur peredaran uang dan kredit.
Menurut Wamenkeu Juda Agung, ketiga indikator yang kerap menjadi pemicu krisis tersebut belum terlihat dalam kondisi ekonomi Indonesia saat ini.
“Kalau melihat angka-angka tadi, jauh dari situasi krisis,” tegas Juda dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah, Senin (25/5/2026).
Lebih lanjut, Juda Agung memaparkan contoh krisis fiskal yang pernah melanda beberapa negara Amerika Latin pada era 1980-an. Kala itu, lonjakan defisit anggaran dan hilangnya kepercayaan investor membuat pemerintah kesulitan mendapatkan pembiayaan.
“Menerbitkan obligasi pun tidak ada yang membeli, sehingga terjadilah krisis fiskal di Amerika Latin,” jelasnya. Namun, ia meyakinkan bahwa kondisi fiskal Indonesia saat ini masih terjaga dengan baik. Pemerintah berhasil mempertahankan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di bawah 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Kepercayaan investor, baik domestik maupun asing, terhadap pembiayaan utang negara juga masih sangat kuat. Hal ini tercermin dari imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN) yang relatif stabil di kisaran 6,5 persen hingga 6,7 persen.
“Jika investor tidak percaya pada fiskal kita, maka yield akan melonjak,” imbuhnya.
Juda Agung juga menyoroti tekanan pada neraca pembayaran sebagai sumber krisis yang kedua. Krisis jenis ini pernah terjadi saat krisis Asia pada tahun 1997-1998. Pada masa itu, banyak perusahaan swasta yang menarik pinjaman luar negeri dalam jumlah besar. Ketika nilai tukar melemah dan aliran modal asing terhenti secara mendadak (sudden stop), perusahaan-perusahaan ini menjadi sangat rentan, menyebabkan banyak yang gagal membayar utang luar negeri dan memicu tekanan berat pada sistem ekonomi.
“Dan saat ini, kalau kita lihat angka-angka neraca pembayaran kita relatif sehat dan relatif balanced. Jadi, krisis neraca pembayaran tidak ada tanda-tanda itu,” tegasnya.
Sumber krisis yang ketiga berasal dari sistem keuangan. Wamenkeu mencontohkan krisis global 2008 di Amerika Serikat, yang dipicu oleh pecahnya gelembung aset (bubble) di sektor keuangan dan properti.
Belum Terlihat di Indonesia
Menurut Juda Agung, kondisi serupa belum terlihat di Indonesia. Ia menilai bahwa belum ada indikasi bubble berlebihan yang dapat memicu gangguan sistemik di sektor keuangan nasional.
Juda Agung juga memaparkan kondisi APBN hingga April 2026 yang masih cukup solid. Pendapatan negara tercatat sebesar Rp 918 triliun, tumbuh 13,3 persen secara tahunan. Penerimaan pajak juga meningkat 16,1 persen, sementara belanja negara tumbuh 34,3 persen, menjadi penopang pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2026. Meskipun demikian, defisit APBN tetap terkendali di level 0,64 persen terhadap PDB, turun dibandingkan posisi Maret yang sebesar 0,92 persen.
“Keseimbangan primer bahkan surplus di bulan April ini,” pungkas Juda Agung. (*)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com
Ringkasan
Kementerian Keuangan menegaskan bahwa ekonomi Indonesia saat ini stabil dan belum menunjukkan indikasi krisis. Wamenkeu Juda Agung menjelaskan bahwa historisnya, krisis dipicu oleh krisis fiskal, neraca pembayaran, dan sistem keuangan, namun indikator-indikator ini belum terlihat di Indonesia. Pemerintah berhasil menjaga defisit APBN di bawah 3% PDB, dan kepercayaan investor terhadap pembiayaan utang negara masih kuat.
Neraca pembayaran Indonesia relatif sehat dan balanced, sehingga tidak ada tanda-tanda krisis neraca pembayaran. Selain itu, belum ada indikasi bubble berlebihan yang dapat memicu gangguan sistemik di sektor keuangan. Kondisi APBN hingga April 2026 juga solid dengan pendapatan negara yang tumbuh 13,3% dan defisit APBN terkendali di level 0,64% terhadap PDB.
