Shoesmart.co.id, JAKARTA — Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) tengah menyiapkan langkah strategis berupa skema pertukaran kepemilikan saham (swap share) Bandara Kertajati dengan pemerintah pusat. Dalam proposal ini, Pemprov Jabar membidik kepemilikan saham di Bandara Husein Sastranegara Bandung sebagai kompensasi, dengan target realisasi pada tahun 2027.
Langkah visioner ini, sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar, Dedi Mulyadi, adalah opsi rasional. Tujuannya adalah untuk mengakselerasi pengembangan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati agar dapat ditangani secara penuh oleh pemerintah pusat, sekaligus memastikan pengamanan aset strategis daerah di lokasi berbeda.
Dedi menjelaskan, “Bapak Gubernur kemudian berpandangan bahwa salah satu alternatif untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan Kertajati adalah dengan pelimpahan dari provinsi ke pusat. Ini berarti, saham dominan yang saat ini dimiliki provinsi di Kertajati akan dilepas.” Pernyataan ini disampaikan Dedi, seperti dikutip dari Antara pada Rabu (14/1/2026).
Inti dari negosiasi ini bukan sekadar pelepasan saham, melainkan sebuah pertukaran strategis. Pemprov Jabar berencana menukar sahamnya di Bandara Kertajati dengan hak kepemilikan di Bandara Husein Sastranegara, sebuah bandara yang strategis di jantung Kota Bandung.
Ia melanjutkan, “Saham tersebut akan diganti atau dilepas, dengan harapan kepemilikannya dialihkan ke Husein. Provinsi dapat menyimpan sahamnya di sana.”
Saat ini, Pemprov Jabar masih memegang porsi kepemilikan saham yang sangat dominan di BIJB Kertajati, mencapai kurang lebih 70 persen. Sisa saham dimiliki oleh PT Angkasa Pura II dan Koperasi ASN Jawa Barat. Porsi saham yang besar ini, menurut analisis, justru menjadi beban tersendiri yang menghambat fleksibilitas dalam pengembangan dan operasional bandara.
Dengan menyerahkan saham mayoritas ini kepada pemerintah pusat, Dedi berharap kendali penuh atas operasional, peningkatan pelayanan, serta pengaturan rute penerbangan dapat dieksekusi secara lebih cepat dan masif. Ini akan meminimalkan hambatan birokrasi daerah yang mungkin muncul.
Ia menambahkan, “Kami berharap, seluruh saham di Kertajati dapat diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah pusat. Kemudian, saham tersebut akan kita alihkan ke Husein, misalnya. Dengan begitu, Kertajati akan sepenuhnya dikelola oleh pemerintah pusat, mulai dari operasional, pelayanan, hingga pengelolaan penerbangan dan aspek lainnya.”
Meskipun rencana pelepasan saham telah disiapkan untuk tahun 2027, Dedi menegaskan bahwa komitmen Pemprov Jabar untuk tahun anggaran 2026 tetap tidak berubah. Pihaknya akan tetap mengalokasikan penyertaan modal sebesar Rp100 miliar. Dana ini vital untuk menjaga keberlangsungan operasional Bandara Kertajati hingga rencana besar tersebut terealisasi.
Dedi menjelaskan, “Anggaran operasional sebesar Rp100 miliar akan tetap dikucurkan pada tahun 2026. Namun, untuk tahun 2027 dan seterusnya, kami sudah mempersiapkan skema tukar guling. Ini minimal dalam konteks saham, karena sesungguhnya urusan hubungan udara sepenuhnya berada di bawah kewenangan pusat.”
Dedi menegaskan bahwa, terlepas dari skema kepemilikan yang kelak disepakati, tujuan akhirnya tetap satu: mewujudkan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat Jawa Barat. Secara khusus, pertumbuhan ekonomi di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan (Ciayumajakuning) menjadi prioritas utama.
Ia menutup dengan harapan, “Yang terpenting adalah pertumbuhan ekonomi di Majalengka dan wilayah sekitarnya dapat terus berkembang pesat.”
Ringkasan
Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) tengah menyiapkan skema tukar saham (swap share) Bandara Kertajati dengan pemerintah pusat, menargetkan realisasi pada tahun 2027. Langkah ini bertujuan untuk mengakselerasi pengembangan Bandara Kertajati agar dapat ditangani secara penuh oleh pusat, sekaligus mengamankan aset daerah melalui kepemilikan di Bandara Husein Sastranegara. Pemprov Jabar akan melepas saham mayoritasnya di Kertajati, yang saat ini mencapai sekitar 70 persen, karena porsi besar tersebut dinilai menghambat fleksibilitas pengembangan bandara.
Sebagai gantinya, Pemprov Jabar berharap memperoleh saham di Bandara Husein Sastranegara. Meskipun skema tukar guling ini direncanakan untuk tahun 2027, Pemprov Jabar akan tetap mengalokasikan Rp100 miliar untuk operasional Kertajati pada tahun 2026. Tujuan akhir dari langkah strategis ini adalah untuk menciptakan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat Jawa Barat, khususnya di wilayah Ciayumajakuning.
