Shoesmart.co.id – Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, tengah menjadi pusat perhatian publik setelah secara tegas menolak gagasan pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung agar tidak dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Sikap tegas ini menyoroti perdebatan sengit mengenai pendanaan infrastruktur mega proyek.
Penolakan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa tersebut muncul sebagai respons terhadap opsi yang diajukan oleh Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, terkait potensi pembayaran utang PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) oleh pemerintah. Meski demikian, Purbaya mengklarifikasi bahwa hingga kini ia belum menerima surat resmi mengenai permohonan pelunasan utang PT KCIC menggunakan dana APBN.
Purbaya berargumen, “Yang jelas sekarang saya belum dihubungi tentang masalah itu, tapi kalau ini kan KCIC di bawah Danantara, mereka sudah punya manajemen sendiri, punya dividen sendiri.” Pernyataan ini disampaikan Purbaya dalam acara Media Gathering di Bogor, Jumat (10/10/2025). Ia menambahkan bahwa Danantara memiliki potensi besar untuk mengantongi hingga Rp80 triliun per tahun dari dividen—pendapatan perusahaan yang dialokasikan untuk pemegang saham. Oleh karena itu, Menkeu bersikukuh agar utang PT KCIC tidak menjadi beban pemerintah.
“Jangan kita lagi, karena kan kalau enggak ya semua kita lagi termasuk dividennya. Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama government,” tegasnya, menekankan prinsip pemisahan tanggung jawab antara entitas swasta dan pemerintah.
Latar Belakang dan Kronologi Penolakan Menkeu
Permasalahan utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, yang kini dikenal sebagai Whoosh, bermula dari peningkatan biaya atau cost overrun yang signifikan. Setelah resmi beroperasi pada 2 Oktober 2023, proyek ini diketahui mengalami pembengkakan biaya sebesar 1,2 miliar dolar AS, setara dengan sekitar Rp19,54 triliun.
Untuk menutupi lonjakan biaya tersebut, proyek ini terpaksa mengambil pinjaman dari China Development Bank (CDB) senilai 230,99 juta dolar AS dan 1,54 miliar renminbi, dengan total setara Rp6,98 triliun. PT KCIC, selaku pengelola Whoosh, merupakan perusahaan hasil kerja sama antara konsorsium Indonesia, PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dengan 60 persen saham, dan konsorsium China, Beijing Yawan HSR Co. Ltd, yang memegang 40 persen saham.
Di dalam konsorsium PSBI, komposisi pemegang sahamnya adalah PT Kereta Api Indonesia (Persero) dengan 51,37 persen, diikuti oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sebesar 39,12 persen, PT Jasa Marga (Persero) Tbk dengan 8,30 persen, dan PT Perkebunan Nusantara I sebesar 1,21 persen. Pembengkakan biaya yang terus-menerus ini telah menciptakan tekanan finansial yang sangat besar, khususnya terhadap kinerja keuangan PT KAI (Persero).
Secara keseluruhan, total utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang ditanggung melalui konsorsium KCIC telah mencapai Rp116 triliun, atau sekitar 7,2 miliar dolar AS. Angka fantastis ini, yang sudah termasuk pembengkakan biaya, menjadi beban yang sangat berat bagi PT KAI dan KCIC, terutama mengingat kedua entitas tersebut masih mencatatkan kerugian pada semester I-2025. Kondisi inilah yang memicu Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa untuk menolak keras penggunaan APBN dalam pembayaran utang PT KCIC.
Dengan latar belakang tersebut, pemerintah kini tengah disibukkan mencari skema terbaik untuk melunasi utang proyek Whoosh Jakarta-Bandung tanpa harus membebani APBN, sejalan dengan penolakan tegas dari Menteri Keuangan.
Respon Istana: Pemerintah Mencari Solusi Tanpa APBN
Di tengah polemik ini, pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, menegaskan komitmen untuk mencari skema terbaik guna melunasi utang proyek Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) atau Whoosh Jakarta-Bandung, tanpa sedikitpun menyentuh APBN. Pernyataan ini disampaikan Prasetyo Hadi setelah mengikuti rapat di kediaman Presiden Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta, pada Minggu (12/10/2025) malam.
“Beberapa waktu yang lalu sudah dibicarakan untuk diminta mencari skema supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar,” ungkap Prasetyo Hadi. Ia menambahkan bahwa Kereta Cepat Whoosh kini telah membuktikan diri sebagai moda transportasi krusial yang sangat efektif membantu mobilitas antara Jakarta dan Bandung. Ke depan, pemerintah bahkan memiliki visi untuk mengembangkan jalur ini lebih jauh.
“Dan justru kita ingin sebenarnya itu berkembang ya, tidak hanya ke Jakarta dan sampai ke Bandung. Mungkin juga kita sedang berpikir untuk sampai ke Surabaya gitu,” imbuhnya, mengisyaratkan ambisi besar untuk proyek ini. Namun, Prasetyo mengklarifikasi bahwa skema pembayaran utang KCIC secara spesifik bukanlah topik yang dibahas dalam rapat malam itu. “Malam ini tidak. Malam ini tidak sempat, Whoosh bukan salah satu pembahasan malam ini,” tegasnya.
(TribunBatam.id)
Baca juga Berita TribunBatam.id lainnya di Google News
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul “Purbaya Tolak Bayar Utang Kereta Cepat Whoosh Pakai APBN, Istana: Pemerintah Cari Jalan Keluar”
Ringkasan
Menteri Keuangan menolak pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) menggunakan APBN. Penolakan ini didasari keyakinan bahwa PT KCIC, melalui Danantara, memiliki potensi dividen yang cukup besar untuk melunasi utang tersebut. Purbaya menekankan pentingnya pemisahan tanggung jawab antara entitas swasta dan pemerintah dalam pengelolaan proyek ini.
Proyek Whoosh mengalami pembengkakan biaya signifikan yang menyebabkan utang mencapai Rp116 triliun. Pemerintah berupaya mencari solusi pelunasan utang tanpa membebani APBN, sesuai dengan penolakan Menteri Keuangan. Pemerintah tetap berkomitmen untuk mengembangkan Kereta Cepat Whoosh sebagai moda transportasi penting yang menghubungkan Jakarta dan Bandung.
