Keracunan Massal Siswa: Sorotan Media Asing & Evaluasi dari KSP

Media asing kembali menyoroti kasus keracunan massal yang menimpa ratusan siswa di Indonesia, khususnya yang terjadi selama pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kantor Staf Kepresidenan (KSP) merespons serius kejadian ini, menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap program tersebut demi menjamin keamanan dan efektivitasnya.

Kantor berita internasional terkemuka seperti Reuters, dalam laporannya, menggarisbawahi fakta bahwa lebih dari 800 siswa jatuh sakit akibat keracunan makanan dalam dua insiden berbeda sepanjang minggu ini, setelah mengonsumsi hidangan dari program MBG. Sorotan global ini memberikan tekanan tambahan bagi pemerintah untuk segera mengatasi masalah yang muncul.

Salah satu kasus tragis terjadi di provinsi Jawa Barat, di mana 569 siswa dari lima sekolah di wilayah Garut mengalami mual dan muntah pada Rabu (17/9). Gejala tersebut muncul setelah mereka menyantap hidangan ayam dan nasi yang disajikan oleh sebuah dapur umum sehari sebelumnya, pada Selasa (16/9). Sekretaris Pemerintah Daerah Garut, Nurdin Yana, melaporkan bahwa hingga Jumat (19/9), sepuluh siswa masih harus menjalani perawatan di rumah sakit, sementara yang lainnya telah pulih. Ia menambahkan, awalnya sekitar 30 siswa dirawat di rumah sakit, dan sisanya dirawat di rumah.

Menyikapi insiden tersebut, Yana menegaskan bahwa pemerintah setempat akan memperketat pengawasan terhadap dapur-dapur penyedia makanan. Meski demikian, program ini tidak akan dihentikan. Sebagai langkah antisipasi, untuk sementara waktu, siswa akan diberikan makanan yang lebih sederhana namun tetap bergizi, seperti roti, susu, telur rebus, dan buah-buahan.

Kasus keracunan makanan massal lainnya mengguncang Kepulauan Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, pada Rabu (17/9), yang berdampak pada 277 siswa. Badan Gizi Nasional (BGN) segera mengambil tindakan tegas dengan menghentikan sementara distribusi makanan di daerah tersebut. Melihat serangkaian insiden ini, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyampaikan permohonan maaf atas terulangnya kasus-kasus di beberapa daerah. Ia menegaskan bahwa kejadian ini tentu saja tidak sesuai dengan harapan atau disengaja.

Selain Reuters, laporan mengenai meluasnya keracunan akibat makanan MBG juga diberitakan luas oleh media internasional lainnya, termasuk Australia Broadcasting Corporation (ABC News), BBC, CNN, The Guardian, Al Jazeera, hingga The Straits Times. Skala pemberitaan ini menunjukkan betapa seriusnya masalah ini di mata dunia.

KSP: Perlu Evaluasi Menyeluruh Program MBG

Kepala KSP, Muhammad Qodari, secara tegas menyatakan bahwa Program MBG memerlukan evaluasi menyeluruh menyusul rentetan kasus keracunan siswa. Ia memandang bahwa program ini harus dibenahi secara fundamental, baik dari aspek mekanisme pelaksanaan maupun kelembagaan yang menaunginya, agar tujuan utamanya dapat tercapai tanpa menimbulkan risiko kesehatan yang mengkhawatirkan.

“Memang harus ada perbaikan mekanisme, perbaikan kelembagaan, dari berbagai sisi. Ini sedang berlangsung prosesnya, doakan. Ini sudah wake up call, bahwa ini harus bisa diperbaiki secepatnya,” kata Qodari di Jakarta, Sabtu (20/9). Ia juga mengungkapkan kekhawatiran KSP terhadap potensi “accident” di daerah-daerah terpencil yang mungkin belum memiliki fokus pengawasan sebaik di daerah perkotaan.

Qodari menerangkan bahwa MBG seharusnya dirancang sebagai program dengan standar ‘zero accident‘. Oleh karena itu, perlu ada perbaikan secara komprehensif, baik dari segi pendirian Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) maupun proses pengiriman makanan di lapangan. Namun, sejak awal pelaksanaannya, justru sudah muncul sejumlah kasus keracunan, termasuk peristiwa terbaru pada Kamis (18/9) di Kabupaten Garut, Jawa Barat, yang menimpa 569 siswa.

Menurut Qodari, BGN tidak boleh menoleransi insiden-insiden seperti ini. Ia juga menyoroti risiko yang jauh lebih besar di daerah terpencil, yang seringkali memiliki keterbatasan akses dan fasilitas kesehatan. “Kalau di perkotaan mungkin cepat sembuh dan cepat tertangani karena fasilitas kesehatannya (bagus). Tapi kalau di daerah terpencil, itu bisa jadi bencana besar,” ujarnya.

Dengan tegas, Qodari menegaskan bahwa MBG tidak boleh dijalankan dengan toleransi kesalahan sekecil apa pun. “Tingkat keracunannya 5% atau 1%, itu tidak bisa. Ini program dengan zero tolerance terhadap accident. Jadi MBG itu harus sempurna,” pungkasnya, menekankan standar kualitas dan keamanan yang mutlak bagi program tersebut.