Indonesia memperkuat fondasi masa depan energi berkelanjutan. Melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pemerintah secara tegas mengimplementasikan kebijakan transisi energi yang tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga berpihak langsung kepada rakyat. Inisiatif strategis ini merupakan wujud nyata dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yang menggarisbawahi urgensi percepatan transformasi sektor energi menuju sebuah ekonomi hijau yang tangguh.
Untuk mencapai visi tersebut, serangkaian program konkret telah diluncurkan. Ini meliputi pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) atau Waste to Energy (WtE), pemanfaatan teknologi Refuse Derived Fuel (RDF), inovasi biogas, serta optimalisasi biomassa. Seluruh inisiatif energi bersih ini dirancang tidak hanya untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil, melainkan juga untuk menciptakan beragam peluang ekonomi baru dalam pengelolaan limbah dan sektor energi terbarukan.
Komitmen Kementerian ESDM terhadap kesejahteraan masyarakat terwujud dalam perancangan setiap program energi bersih yang memastikan manfaat langsung dirasakan tanpa membebani biaya. PLTSa menjadi pionir utama, sebuah solusi inovatif yang tidak hanya mengubah sampah menjadi sumber listrik, tetapi juga secara signifikan mengurangi tumpukan limbah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Lebih dari itu, program ini membuka pintu bagi penciptaan lapangan kerja baru yang substansial di sektor ekonomi hijau.
Dukungan regulasi yang kokoh menjadi tulang punggung implementasi PLTSa. Ini termaktub dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025, yang merupakan penyempurnaan dari Perpres Nomor 35 Tahun 2018. Aturan ini menjamin harga listrik dari PLTSa tetap terjangkau bagi masyarakat, berkat dukungan mekanisme subsidi yang menjaga daya beli. Saat ini, dua proyek PLTSa telah beroperasi sukses di Surabaya dan Solo, dengan total kapasitas terpasang mencapai 36,47 megawatt (MW). Hadirnya regulasi baru ini diharapkan mampu mengakselerasi pembangunan PLTSa di berbagai wilayah, secara efektif mengatasi persoalan sampah sekaligus memperluas kontribusi energi terbarukan dalam bauran energi nasional.
Melangkah dari PLTSa, Refuse Derived Fuel (RDF) hadir sebagai inovasi solusi bahan bakar alternatif yang sangat efisien. Teknologi canggih ini mengolah sampah non-organik menjadi bahan bakar pengganti batu bara yang vital bagi berbagai sektor industri, termasuk pabrik semen dan pembangkit listrik. Pemanfaatan RDF tidak hanya berpotensi meningkatkan efisiensi energi industri, tetapi juga secara signifikan memperpanjang masa pakai TPA melalui manajemen limbah yang lebih produktif dan bernilai ekonomi.
Di jantung pedesaan, biogas menjadi primadona penerapan energi bersih dengan dampak langsung yang terasa oleh masyarakat. Melalui teknologi ini, limbah peternakan dan pertanian yang tadinya terbuang kini diubah menjadi sumber energi vital untuk memasak dan penerangan rumah tangga. Implementasi biogas terbukti mampu mengurangi pengeluaran rumah tangga, memperbaiki sanitasi lingkungan secara drastis, serta berkontribusi nyata dalam penurunan emisi gas rumah kaca.
Kementerian ESDM secara proaktif terus mendorong perluasan instalasi biogas berbasis komunitas, demi memperkuat kemandirian energi desa. Untuk mendukung ekosistem bisnis energi bersih ini, pada akhir 2023, ESDM telah menerbitkan Perizinan Bahan Bakar Biogas (Biometana) dengan kode KBLI 35203. Hingga September 2025, angka pemanfaatan biogas langsung telah mencapai volume impresif 71,5 juta meter kubik, menunjukkan pertumbuhan signifikan dalam adopsi energi terbarukan ini.
Selain itu, program pemanfaatan biomassa juga menduduki posisi prioritas dalam agenda transisi energi. Berbagai jenis limbah pertanian, perkebunan, dan kehutanan diolah menjadi bahan bakar ramah lingkungan seperti pelet kayu. Biomassa tidak hanya memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga menciptakan nilai tambah ekonomi yang signifikan bagi para petani dan pelaku usaha kecil menengah (UKM), menjadikan limbah sebagai aset berharga.
Kementerian ESDM dengan tegas menggarisbawahi bahwa setiap kebijakan transisi energi dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan dan keberpihakan mutlak kepada rakyat. Untuk menjamin tercapainya manfaat ekonomi dan lingkungan yang seimbang, kolaborasi yang erat dan terpadu terus diperkuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor industri, dan seluruh lapisan masyarakat. Pendekatan holistik ini memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal dalam perjalanan menuju energi berkelanjutan.
Secara keseluruhan, transisi energi adalah momentum krusial yang mengantarkan Indonesia menuju perekonomian rendah karbon yang lebih tangguh. Pemerintah berkomitmen penuh untuk memastikan arah kebijakan energi nasional tetap pro-rakyat dan berkelanjutan, sehingga seluruh manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan dapat tumbuh dan berkembang secara harmonis serta selaras demi masa depan bangsa yang lebih baik.
