Shoesmart.co.id -Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mendesak percepatan realisasi belanja anggaran ketahanan pangan pada periode pertama Presiden Prabowo Subianto. Pasalnya, hingga akhir September 2025, serapan anggaran tersebut baru mencapai Rp 81,2 triliun, jauh di bawah pagu yang telah disiapkan sebesar Rp 144,6 triliun.
Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, dalam Konferensi Pers APBN KiTA edisi Oktober 2025 di Jakarta, Selasa (14/10), mengungkapkan bahwa realisasi anggaran ketahanan pangan tersebut baru tercatat 56,1 persen dari total pagu yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Angka Rp 81,2 triliun ini mencakup belanja yang disalurkan melalui berbagai kementerian, termasuk untuk program cetak sawah dan intensifikasi lahan yang krusial bagi ketahanan pangan nasional.
Meskipun secara keseluruhan realisasi anggaran ketahanan pangan mencapai lebih dari setengah pagu, Suahasil Nazara menekankan adanya kebutuhan mendesak untuk menggenjot belanja pada sejumlah program strategis. Salah satunya adalah program cetak sawah dan intensifikasi lahan, yang hingga akhir September 2025, realisasinya masih relatif rendah, yakni 31,3 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp 10,9 triliun. Percepatan pada sektor ini dinilai vital untuk memastikan ketersediaan pangan yang berkelanjutan.
Selain itu, program pembangunan bendungan, irigasi, serta sarana dan prasarana sumber daya air juga menunjukkan realisasi yang perlu didorong. Hingga September 2025, realisasi untuk sektor ini tercatat 43 persen dari pagu sebesar Rp 23 triliun. Suahasil Nazara turut memantau progres program Kampung Nelayan Merah Putih, yang hingga periode yang sama, telah mencapai realisasi Rp 0,8 triliun, atau 55,9 persen dari pagu anggaran senilai Rp 1,4 triliun dan “sedang berproses, sudah mulai ada pembangunan,” tukasnya.
Rutan Jakarta Pusat Panen Magot, Warga Binaan Didorong Mandiri dan Produktif
Kendati masih ada sejumlah program yang memerlukan percepatan, Kemenkeu mencatat adanya peningkatan signifikan dalam realisasi anggaran Ketahanan Pangan. Hingga September 2025, realisasi ini tumbuh 14 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, yang kala itu tercatat sebesar Rp 71,2 triliun. Peningkatan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas pangan.
Adapun penyaluran anggaran ketahanan pangan yang telah terealisasi ini dilakukan melalui beberapa jalur utama. Sebanyak Rp 46,2 triliun dikucurkan melalui BPP, Rp 12,9 triliun melalui Transfer Ke Daerah (TKD), dan Rp 22,1 triliun dalam bentuk pembiayaan. Struktur penyaluran ini mencerminkan upaya pemerintah dalam mendistribusikan dana secara komprehensif untuk mendukung berbagai inisiatif ketahanan pangan di seluruh Indonesia.
Bertemu Menhub, Menpar Minta Rute Penerbangan Langsung ke Tiongkok – Jepang Dibuka di Bandara Jogja hingga Surabaya
