Hingga akhir September 2025, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi belanja negara sebesar Rp 2.234,8 triliun. Angka ini, yang baru mencapai 63,4 persen dari target ambisius dalam outlook sebesar Rp 3.527,5 triliun, menyisakan pekerjaan rumah besar menjelang penutupan tahun anggaran.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara merinci, komposisi belanja negara tersebut didominasi oleh belanja pemerintah pusat yang mencapai Rp 1.589,9 triliun. Angka ini mencakup alokasi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp 800,9 triliun dan belanja non-K/L sebesar Rp 789 triliun. Sementara itu, dana Transfer ke Daerah (TKD) telah terealisasi sebesar Rp 644,9 triliun, atau 74,6 persen dari outlook yang ditetapkan sebesar Rp 864,1 triliun.
Namun, di tengah capaian tersebut, Suahasil Nazara menggarisbawahi urgensi percepatan belanja, mengingat hanya tersisa tiga bulan di tahun 2025 ini. Beliau menekankan, “Realisasi belanja pemerintah pusat saat ini sebesar Rp 1.589,9 triliun, atau 59,7 persen dari outlook. Namun, kita juga noted bahwa ini adalah angka akhir September, dan tahun 2025 ini tinggal 3 bulan. Di tiga bulan terakhir kita melihat perlunya belanja, dan ini perlunya percepatan sekitar Rp 1.292,7 triliun untuk mencapai outlook.” Pernyataan ini menegaskan perlunya langkah strategis untuk menggenjot penyerapan anggaran secara signifikan.
Percepatan belanja pemerintah ini bukan tanpa alasan kuat. Suahasil menjelaskan bahwa langkah ini krusial untuk menjaga daya beli masyarakat, sekaligus menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi RI. “Selain itu juga perlu dilakukan untuk menjaga kesejahteraan masyarakat dan penting untuk pertumbuhan ekonomi kita. Karena itu saya akan mulai menguraikan bahwa yang namanya belanja negara harus segera kita lakukan percepatan belanja,” pungkasnya, menegaskan komitmen pemerintah dalam menstimulasi perekonomian melalui instrumen fiskal.
Secara lebih mendalam, Wamenkeu memaparkan bahwa dari total belanja K/L yang sudah terealisasi Rp 800,9 triliun, masih terdapat sisa Rp 475 triliun yang harus dibelanjakan pada Kuartal IV-2025. Dorongan kuat diberikan kepada seluruh kementerian dan lembaga untuk mengakselerasi penyerapan anggaran, sembari tetap menjunjung tinggi prinsip tata kelola dan efisiensi dalam setiap kegiatan.
Selain belanja K/L, belanja non-K/L, khususnya belanja modal, juga menjadi fokus utama percepatan. Suahasil mengindikasikan bahwa alokasi ini, yang acapkali digenjot menjelang akhir tahun pada November dan Desember 2025, akan diakselerasi. “Kami sudah menyampaikan kepada seluruh kementerian lembaga untuk percepatan pelaksanaan belanja modal ini, termasuk untuk pembangunan infrastruktur,” tutupnya, menandaskan komitmen pemerintah untuk mengoptimalkan setiap pos anggaran demi kemajuan bangsa.
Ringkasan
Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja negara hingga akhir September 2025 sebesar Rp 2.234,8 triliun, atau 63,4% dari target. Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menekankan perlunya percepatan belanja pemerintah pusat yang baru mencapai 59,7% dari outlook, mengingat waktu yang tersisa hanya tiga bulan di tahun 2025.
Percepatan belanja negara ini penting untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pemerintah mendorong percepatan belanja K/L, belanja non-K/L, terutama belanja modal, termasuk untuk pembangunan infrastruktur, dengan tetap memperhatikan tata kelola dan efisiensi.
