Mulai dari pengumuman CEO Danantara Rosan Roeslani pada Senin (24/3), mantan Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawatra, kini resmi menjadi bagian dari Dewan Penasihat Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Penunjukan ini menempatkan Thaksin di antara nama-nama besar lainnya seperti Ray Dalio, Helman Sitohang, Jeffrey Sachs, dan F Chapman Taylor. Sosok pendiri Partai Thai Rak Thai ini dikenal dengan rekam jejak politik Thailand yang bergejolak, bahkan sempat mengalami kudeta saat menjabat sebagai pemimpin Negeri Gajah Putih.
Lahir pada 26 Juli 1949 di San Kamphaeng, Chiang Mai, Thaksin Shinawatra berasal dari keluarga kaya raya keturunan Tionghoa Hakka dengan portofolio bisnis yang luas, mencakup sektor properti, keuangan, hingga hiburan. Pendidikan tingginya ditempuh di Amerika Serikat, di mana ia meraih gelar master bidang peradilan pidana dari Eastern Kentucky University pada tahun 1975, disusul dengan gelar doktor dari Sam Houston State University di Texas pada tahun 1978.
Setelah menyelesaikan studinya, Thaksin memulai kariernya di kepolisian kerajaan Thailand, mencapai pangkat Letnan Kolonel sebelum mengundurkan diri pada tahun 1987. Keputusan tersebut menandai titik balik penting dalam hidupnya, di mana ia beralih fokus sepenuhnya ke dunia bisnis. Langkah ini terbukti brilian; dengan mendirikan perusahaan telekomunikasi Advanced Info Service (AIS) dan Shin Corporation, Thaksin Shinawatra berhasil menancapkan namanya sebagai salah satu individu terkaya di Thailand.
Kiprah politik Thaksin dimulai bahkan sebelum mendirikan partai besarnya. Ia sempat menjabat sebagai Menteri Luar Negeri pada periode 1994-1995 dan Wakil Perdana Menteri dari tahun 1995 hingga 1997. Puncaknya, pada tahun 1998, Thaksin mendirikan Partai Thai Rak Thai (TRT) yang sukses besar dengan memenangkan Pemilu 2001. Sebagai Perdana Menteri Thailand ke-23 (2001-2006), ia memperkenalkan kebijakan populisme yang transformatif, berfokus pada pengurangan kemiskinan melalui program dana desa, pinjaman pertanian berbunga rendah, dan skema kesehatan universal “30 baht”.
Di bawah kepemimpinannya sebagai Perdana Menteri, kebijakan ekonomi Thaksin memberikan dampak signifikan. Tingkat kemiskinan nasional berhasil ditekan dari 21,3% menjadi 11,3% dalam rentang waktu 2001-2006. Selain itu, Thailand juga mampu melunasi utangnya kepada IMF dua tahun lebih cepat dari jadwal, menunjukkan keberhasilan manajemen finansialnya.
Dikudeta dan Hengkang ke Luar Negeri
Namun, karier Thaksin sebagai Perdana Menteri berakhir secara dramatis. Pada tahun 2006, ia digulingkan dalam sebuah kudeta militer yang dipimpin oleh Jenderal Sonthi Boonyaratglin, dengan tuduhan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.
Akibat kudeta tersebut, Thaksin Shinawatra tidak hanya dilarang berpolitik, tetapi partainya juga dibubarkan. Ini memaksanya untuk hidup dalam pengasingan selama 15 tahun, berpindah-pindah di berbagai negara seperti Inggris, Uni Emirat Arab, dan Montenegro.
Kendati berada di pengasingan, pengaruh Thaksin Shinawatra dalam dinamika politik Thailand tak pernah padam. Hal ini terbukti dengan terpilihnya sang adik, Yingluck Shinawatra, sebagai Perdana Menteri Thailand pada tahun 2011, meskipun ia juga mengalami kudeta militer pada tahun 2014. Baru pada tahun 2024, Thaksin akhirnya kembali ke tanah air setelah partainya, Pheu Thai, kembali berkuasa. Ironisnya, kini tongkat kepemimpinan Perdana Menteri Thailand diemban oleh putrinya, Paetongtarn Shinawatra.
Relevansi Thaksin semakin mengemuka setelah pada September 2024, ia sempat bertemu dengan Prabowo Subianto, yang saat itu masih berstatus presiden terpilih Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo secara terbuka menyatakan harapannya untuk dapat kembali menyambut Thaksin di Indonesia. “Menghormati persahabatan antara keluarga kita, dan berharap dapat menyambut Anda di Indonesia,” tulis Prabowo dalam unggahan Instagramnya pada 7 September 2024, menegaskan kedekatan yang terjalin.
