Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa masih enggan memberikan lampu hijau insentif untuk Bursa Efek Indonesia (BEI). Alasannya? Ia ingin melihat bukti nyata tindakan tegas terhadap para pelaku saham gorengan terlebih dahulu.
“Belum bisa dijalankan (insentifnya) karena saya belum melihat berapa sudah pemain-pemain gorengan ditangkap. Ada tidak?” tanya Purbaya kepada wartawan di The Westin, Jakarta, Kamis (20/11). Pernyataan ini mengindikasikan bahwa pemerintah serius dalam memberantas praktik-praktik ilegal di pasar modal.
Menurut Purbaya, keseriusan dalam membersihkan “sampah” pasar modal adalah syarat mutlak sebelum insentif dapat dibahas lebih lanjut. Ini menjadi sinyal kuat bagi BEI dan otoritas terkait untuk berbenah.
“Nanti kami diskusikan karena mereka belum beres juga. Nanti kami lihat,” imbuhnya, menyiratkan bahwa pemberian insentif masih sangat bergantung pada kemajuan pembersihan pasar modal.
Sikap Menkeu ini sejalan dengan pernyataannya sebelumnya yang meminta BEI untuk menertibkan praktik manipulasi harga saham, terutama yang merugikan investor ritel. Dalam dialog pasar modal pada 9 Oktober 2025 lalu, Purbaya menekankan perlunya perbaikan perilaku perdagangan yang merugikan sebelum meminta fasilitas tambahan dari pemerintah. Ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk melindungi investor dan menciptakan pasar modal yang sehat.
Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga menunjukkan keseriusannya. Pada 15 November 2025, OJK mengumumkan pembentukan satuan tugas (satgas) khusus yang bertugas menangani kasus saham gorengan. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi, menegaskan bahwa pemerintah akan memperkuat pengawasan terhadap praktik-praktik manipulasi saham.
“OJK tentunya bersama dengan Kementerian Keuangan, Bursa Efek Indonesia, SRO, KPEI dan KSEI ya, telah membentuk suatu task force lintas lembaga yang utamanya sebetulnya adalah untuk pendalaman pasar, tapi salah satunya itu juga law enforcement itu harus kita tingkatkan,” jelas Inarno di Bali, Sabtu (15/11). Pembentukan satgas ini menjadi angin segar bagi upaya penegakan hukum di pasar modal dan memberikan harapan bagi investor akan pasar yang lebih adil dan transparan. Dengan sinergi antara Kemenkeu dan OJK, pemberantasan saham gorengan diharapkan bisa berjalan efektif, membuka jalan bagi insentif yang lebih konstruktif untuk pengembangan BEI.
Ringkasan
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menunda pemberian insentif untuk Bursa Efek Indonesia (BEI) karena ingin melihat bukti nyata penindakan terhadap pelaku saham gorengan. Pemerintah menekankan bahwa pembersihan praktik ilegal di pasar modal menjadi syarat utama sebelum insentif dapat dipertimbangkan lebih lanjut. Ini merupakan sinyal kuat bagi BEI dan otoritas terkait untuk membenahi diri dan menertibkan manipulasi harga saham yang merugikan investor ritel.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga menunjukkan keseriusannya dengan membentuk satuan tugas (satgas) khusus untuk menangani kasus saham gorengan. Satgas ini bertujuan untuk memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik manipulasi saham. Sinergi antara Kemenkeu dan OJK diharapkan dapat memberantas saham gorengan secara efektif, membuka peluang insentif yang lebih konstruktif untuk pengembangan BEI di masa depan.
