DENPASAR – Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali memprediksi bahwa datangnya musim hujan akan membawa dampak signifikan terhadap inflasi di Bali, khususnya pada awal tahun 2025. Antisipasi ini muncul mengingat berbagai risiko yang dapat mengganggu stabilitas harga di Pulau Dewata.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Erwin Soeriadimadja, menjelaskan bahwa puncak musim hujan berpotensi besar menyebabkan produksi hortikultura tidak optimal. Selain itu, kondisi cuaca ekstrem juga dapat mengganggu kelancaran distribusi komoditas serta meningkatkan risiko pertumbuhan hama dan organisme pengganggu tanaman. Seluruh faktor ini secara kolektif dikhawatirkan dapat mengganggu produksi tanaman pangan dan hortikultura, yang pada gilirannya memicu kenaikan harga.
“Kewaspadaan tinggi harus terus dijaga untuk mengawal stabilitas harga, terutama dalam menghadapi periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) serta libur Idulfitri dan Nyepi di kuartal I/2026,” tegas Erwin dalam keterangan resminya pada Selasa (6/1/2025). Oleh karena itu, sinergi antara Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Bali perlu terus diperkuat guna menjaga stabilitas harga komoditas pangan, khususnya beras dan produk hortikultura, yang rentan terhadap gejolak cuaca.
Menghadapi potensi tekanan inflasi ke depan, Erwin menekankan pentingnya penguatan sinergi dan inovasi bersama pemerintah kabupaten/kota se-Bali. Implementasi strategi 4K menjadi tulang punggung upaya ini, meliputi Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi yang Efektif. Strategi ini akan diperdalam melalui tiga fokus utama, yakni menjaga stabilitas pasokan, meningkatkan efisiensi distribusi, dan memperkuat regulasi yang relevan.
Ke depan, TPID Provinsi Bali dan seluruh TPID Kabupaten/Kota di Bali berkomitmen untuk terus mendorong penguatan serta perluasan pelaksanaan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Inisiatif ini merupakan bagian integral dari upaya menjaga inflasi agar tetap stabil melalui peningkatan regulasi, stabilisasi pasokan, dan efisiensi rantai distribusi pangan.
Tidak hanya itu, BI juga akan mengintensifkan operasi pasar yang terencana, mempercepat pengawasan dan penyaluran Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), serta memperkuat produksi pangan di dalam daerah. Kerja sama antar daerah, baik intra-Bali maupun dengan wilayah luar Bali, akan ditingkatkan untuk menjamin pasokan yang memadai. Lebih lanjut, peningkatan efisiensi rantai pasok pangan dan pembangunan ekosistem ketahanan pangan yang inklusif akan terus didorong, dengan melibatkan peran aktif BUMDes, Perumda pangan, dan koperasi.
Sinergi pengendalian inflasi pangan juga mencakup kolaborasi menyeluruh dari hulu ke hilir. Mulai dari petani, penggilingan, Perumda pangan, KDKMP, SPPG, hingga sektor horeka (hotel, restoran, dan kafe), semua akan terlibat. Kolaborasi ini diperkuat melalui regulasi yang mendorong pemanfaatan produk pangan lokal oleh para pelaku usaha di daerah. Dengan langkah-langkah strategis yang komprehensif ini, Bank Indonesia Provinsi Bali optimis bahwa inflasi pada tahun 2026 akan tetap terkendali dalam rentang sasaran nasional, yaitu sebesar 2,5%±1%.
Sebagai informasi kontekstual, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali mencatat bahwa inflasi di Bali pada Desember 2025 secara bulanan (month-to-month/MtM) mengalami peningkatan sebesar 0,70%, lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya yang berada di angka 0,40% (MtM). Secara tahunan (year-on-year/YoY), inflasi Provinsi Bali juga menunjukkan kenaikan menjadi 2,91% dari 2,51% (YoY) pada November 2025. Meskipun demikian, angka inflasi Bali di Desember 2025 ini masih terjaga dalam sasaran nasional 2,5±1% dan bahkan lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang tercatat sebesar 2,92% (YoY). Capaian inflasi Bali ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Bali tahun 2025 yang diperkirakan berada pada batas atas kisaran 5,0-5,8% (YoY).
Secara spasial, seluruh kabupaten/kota di Bali mengalami inflasi bulanan pada Desember 2025. Denpasar mencatat inflasi bulanan sebesar 0,38% (MtM) dengan inflasi tahunan mencapai 3,45% (YoY). Diikuti oleh Tabanan dengan inflasi bulanan tertinggi sebesar 1,02% (MtM) atau inflasi tahunan 2,70% (YoY). Sementara itu, Singaraja mengalami inflasi bulanan sebesar 0,69% (MtM) atau inflasi tahunan 2,51% (YoY), dan Badung mencatatkan inflasi bulanan 1,12% (MtM) atau 2,37% (YoY). Inflasi ini sebagian besar disumbang oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau, yang dipicu oleh keterbatasan pasokan akibat curah hujan tinggi di daerah sentra penghasil Bali.
Berdasarkan komoditasnya, inflasi Desember 2025 secara bulanan terutama bersumber dari kenaikan harga cabai rawit, bawang merah, daging ayam ras, tomat, dan biaya pemeliharaan/service. Namun, tekanan inflasi yang lebih tinggi berhasil diredam oleh penurunan harga komoditas seperti canang sari, kangkung, cabai merah, beras, dan ikan tongkol diawetkan.
Ringkasan
Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali mewaspadai potensi dampak signifikan musim hujan terhadap inflasi, khususnya menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) serta libur Idulfitri dan Nyepi di kuartal I/2026. Puncak musim hujan berisiko mengganggu produksi hortikultura dan komoditas pangan, menghambat distribusi, serta meningkatkan risiko pertumbuhan hama. Kondisi ini dikhawatirkan dapat memicu kenaikan harga pangan.
Untuk mengawal stabilitas harga, BI Bali bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) akan memperkuat sinergi melalui implementasi strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif). Langkah-langkah lain mencakup perluasan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP), intensifikasi operasi pasar, penguatan produksi lokal, dan kerja sama antar daerah. Dengan upaya komprehensif ini, BI optimis inflasi pada tahun 2026 akan tetap terkendali dalam rentang sasaran nasional 2,5%±1%.