Indonesia menyambut baik langkah Otoritas Palestina dalam membentuk kantor penghubung atau liaison office. Inisiatif ini dipandang sebagai upaya penting untuk memperkuat koordinasi perdamaian di Jalur Gaza dengan Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP).
Dukungan ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono saat pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina, Varsen Aghabekian Shahin, di sela-sela Sidang ke-61 Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss, pada Senin (23/2). Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam mempererat hubungan kedua negara.
Menlu Sugiono menegaskan bahwa Indonesia akan terus mengawal proses transisi di Palestina agar sejalan dengan kepentingan rakyat Palestina dan prinsip-prinsip hukum internasional. Hal ini termasuk menjaga keberlanjutan gencatan senjata dan mendorong proses politik menuju solusi dua negara (Two-State Solution).
Lebih lanjut, Indonesia berkomitmen untuk berperan aktif dalam mewujudkan perdamaian di Jalur Gaza melalui pembentukan BoP dan International Stabilization Force (ISF). ISF dirancang untuk mengawasi pelaksanaan misi perdamaian antara militer Israel dan Hamas. “Fokus utama kontingen Indonesia di ISF adalah perlindungan warga sipil dan dukungan kemanusiaan,” jelas Menlu Sugiono melalui siaran pers.
Perdana Menteri Mohammad Mustafa Pimpin Kantor Penghubung Palestina
Pembentukan kantor penghubung oleh Otoritas Palestina ini dipimpin langsung oleh Perdana Menteri Mohammad Mustafa. Informasi ini disampaikan oleh Wakil Presiden Palestina, Hussein Al-Sheikh, melalui surat kepada Perwakilan Tinggi BoP, Nickolay Mladenov.
Mengutip laporan Kantor Berita Pemerintah Palestina, WAFA, pada 21 Februari lalu, Hussein Al-Sheikh menyatakan kesiapan pihaknya untuk menjalankan tugas perdamaian di Jalur Gaza. Dalam surat tersebut, Al-Sheikh juga menjelaskan perkembangan komunikasi dengan utusan Amerika Serikat (AS), Steve Witkoff dan Jared Kushner.
“Kami menyambut baik Rencana Perdamaian 20 Poin Presiden Trump, serta Resolusi 2803 (2025) Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, pembentukan Kantor Perwakilan Tinggi, dan pembentukan Komite Nasional untuk Administrasi Gaza,” tulis Hussein Al-Sheikh dalam suratnya kepada Nickolay Mladenov, yang dikutip pada Kamis (26/2). Langkah ini dipandang sebagai bagian dari proses transisi praktis untuk meringankan penderitaan rakyat Palestina sekaligus memastikan keberlangsungan layanan administratif dan keamanan di Gaza.
“Kantor penghubung tersebut sepenuhnya siap untuk menjalankan tanggung jawabnya, dengan memastikan adanya saluran yang jelas dan terorganisasi untuk koordinasi dan komunikasi dengan Kantor Anda (Nickolay Mladenov),” lanjut Al-Sheikh.
Sementara itu, Nickolay Mladenov menyambut baik pembentukan kantor penghubung tersebut. Ia menyatakan bahwa kantor ini akan menyediakan saluran resmi dan terorganisasi untuk komunikasi serta koordinasi antara Office of the High Representative (OHR) dan Otoritas Palestina.
“Sehingga ini memastikan bahwa seluruh komunikasi dapat diterima dan disampaikan melalui proses kelembagaan yang jelas,” ungkap Nickolay dalam unggahannya di media sosial X pada Sabtu (21/2).
Sebagai penghubung antara BoP dan National Committee for the Administration of Gaza (NCAG), OHR memastikan seluruh proses administrasi transisi, rekonstruksi, dan pembangunan kembali di Jalur Gaza berjalan secara terintegrasi, berintegritas, dan efektif.
Ringkasan
Indonesia mendukung pembentukan kantor penghubung oleh Otoritas Palestina yang dipimpin oleh Perdana Menteri Mohammad Mustafa, sebagai upaya memperkuat koordinasi perdamaian di Jalur Gaza. Dukungan ini disampaikan Menlu Sugiono saat bertemu Menlu Palestina di Jenewa. Indonesia berkomitmen mengawal transisi di Palestina sesuai hukum internasional, termasuk menjaga gencatan senjata dan mendorong solusi dua negara.
Indonesia juga berperan aktif mewujudkan perdamaian di Gaza melalui pembentukan Board of Peace (BoP) dan International Stabilization Force (ISF), dengan fokus perlindungan warga sipil dan dukungan kemanusiaan. Kantor penghubung Palestina siap menjalankan tugas perdamaian dan menyediakan saluran komunikasi terorganisasi dengan Office of the High Representative (OHR), untuk memastikan proses administrasi transisi, rekonstruksi, dan pembangunan kembali di Gaza berjalan efektif.
