Impor Minyak Rusia Terhambat: Kontrak dan Pembayaran Jadi Ganjalan?

Rencana Indonesia untuk mengimpor minyak mentah dari Rusia menghadapi sejumlah tantangan signifikan, terutama dalam hal teknis dan sistem pembayaran. Syafruddin Karimi, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas, menyoroti bahwa meskipun secara politis memungkinkan, realisasi impor ini membutuhkan penyelesaian berbagai aspek operasional yang kompleks.

Seperti yang diketahui, impor minyak mentah dari Rusia direncanakan mulai bulan ini, sebagai tindak lanjut dari pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Vladimir Putin. Pemerintah berdalih diversifikasi pasokan menjadi alasan utama di balik keputusan ini, mengingat ketidakpastian geopolitik global yang membuat Indonesia tidak bisa hanya bergantung pada satu negara saja.

Syafruddin berpendapat, meskipun secara politis impor di bulan ini sangat mungkin, implementasinya di lapangan belum tentu berjalan mulus. Pembicaraan mengenai pasokan energi dari Rusia sebenarnya sudah berlangsung jauh sebelum kunjungan kenegaraan, ditandai dengan pernyataan Kementerian Luar Negeri mengenai pembahasan kontrak jangka panjang. Hal ini mengindikasikan kebutuhan strategis yang mendesak, terutama di tengah krisis energi global yang mendorong banyak negara mencari sumber pasokan baru.

Namun, Syafruddin menekankan pentingnya membedakan antara kesepakatan politik, permintaan komersial, dan realisasi fisik impor. “Sampai saat ini, dokumen yang ada lebih kuat menunjukkan tahap penjajakan serius dan perumusan skema. Belum menunjukkan crude tertentu sudah dikunci, tankernya sudah ditetapkan, dan jadwal bongkar sudah final,” jelas Syafruddin kepada Katadata, Jumat (17/4).

Oleh karena itu, realisasi impor dari Rusia bulan ini sangat bergantung pada kelanjutan keputusan politik dan pembahasan kontrak yang dipercepat. Eksekusi juga tergantung pada penyelesaian aspek-aspek krusial seperti kontrak, pengiriman, pembiayaan, dan sistem pembayaran.

Kendala Impor yang Tidak Instan

Syafruddin menegaskan bahwa impor energi dari Rusia tidak bisa dilakukan secara instan. Tantangannya jauh lebih kompleks daripada sekadar mempertemukan penjual dan pembeli.

“Prabowo sendiri menegaskan perlunya percepatan implementasi proyek Indonesia-Rusia, terutama pada transaksi keuangan dan hubungan moneter. Pernyataan ini menunjukkan bahwa bottleneck utama justru berada pada eksekusi teknis,” ungkapnya.

Syafruddin mengidentifikasi empat hambatan utama dalam pelaksanaan impor minyak mentah Rusia. Pertama, kontrak yang harus merinci volume, jenis komoditas, formula harga, jadwal pengiriman, dan tanggung jawab risiko. Kedua, logistik yang melibatkan rute pelayaran panjang, ketersediaan tanker, asuransi, slot bongkar, dan kesiapan fasilitas penerima. Ketiga, kondisi pasar yang menunjukkan bahwa pasar regional sedang ketat dan mahal, dengan premi tinggi pada mogas, jet fuel, dan gasoil, sehingga pengaturan volume dan waktu pengiriman menjadi lebih rumit.

Keempat, settlement atau sistem pembayaran. Kehadiran gubernur bank sentral Rusia dalam pertemuan di Kremlin mengisyaratkan pembahasan mendalam mengenai kanal pembayaran resmi. “Jadi, impor ini bisa dipercepat, tetapi kecepatannya ditentukan oleh kemampuan kedua pihak membereskan kontrak, pengapalan, asuransi, dan pembayaran dalam waktu yang sama,” tegasnya.

Selain itu, isu utama yang menjadi fokus pembahasan adalah mata uang. Sorotan Presiden Prabowo terhadap hubungan moneter dan transaksi keuangan mengindikasikan bahwa tantangan terpenting bukan hanya pasokan energi, tetapi juga bagaimana transaksi tersebut diselesaikan secara aman, sah, dan efisien.

“Opsi yang paling realistis adalah penggunaan mekanisme pembayaran resmi yang disepakati kedua negara, baik melalui mata uang nasional, mata uang ketiga, maupun settlement bilateral khusus yang didukung otoritas moneter dan lembaga keuangan,” jelasnya.

Syafruddin menambahkan bahwa meskipun secara teoritis transaksi dapat dilakukan menggunakan kripto, namun secara praktis opsi ini masih terlalu lemah untuk transaksi energi antarnegara dengan nilai yang besar. Kripto memiliki volatilitas tinggi, ketidakpastian regulasi, risiko kepatuhan, serta persoalan audit dan pengakuan kontrak. Dalam perdagangan energi, kepastian hukum menjadi kebutuhan utama bagi pembeli dan penjual, bukan eksperimen instrumen.

Kehadiran Gubernur Bank Sentral Rusia, Elvira Nabiullina, dalam pembicaraan di Kremlin memperkuat dugaan bahwa kedua pihak sedang menyiapkan jalur pembayaran yang formal dan terkendali. “Jadi, kemungkinan menggunakan kripto masih jauh dari opsi utama. Jalur yang paling masuk akal tetap sistem resmi antar bank dan antar otoritas yang mampu menopang kontrak energi jangka panjang,” ujarnya.

Hambatan dari Amerika Serikat

Sekretaris Jenderal Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI), Hadi Ismoyo, menambahkan bahwa impor minyak mentah dari Rusia juga terhambat oleh faktor politik Amerika Serikat (AS). Rusia saat ini masih berada di bawah pengawasan sanksi negara yang sebelumnya dipimpin oleh Donald Trump. Meskipun ada kabar pelonggaran sanksi, belum ada jaminan apakah hal ini bersifat permanen atau sementara.

“Perlu lobi tingkat tinggi antara AS dan Indonesia, pemerintah harus menjelaskan kondisi negara saat ini mengalami defisit energi dan butuh penanganan segera. Kendati demikian RI juga tetap komitmen melaksanakan ART dan mengimpor sebagian komoditas dari sana sehingga bisa menjadi win-win solution,” kata Hadi kepada Katadata.

Menurut Hadi, impor minyak mentah dari Rusia masih memungkinkan, tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak terkait volume, harga, spesifikasi, dan lokasi pengiriman. Jika impor dikirim melalui pelabuhan Rusia di Eropa, waktu pengiriman bisa mencapai 50-60 hari. Namun, jika pengiriman dilakukan dari pelabuhan di Asia, waktu pengiriman bisa dipersingkat menjadi sekitar 15 hari.

Hadi mengakui bahwa biaya pengiriman kapal dari Rusia memang lebih mahal dibandingkan dari Timur Tengah. Meskipun demikian, harga minyak Rusia jauh lebih rendah, sekitar US$ 10-13 per barel dibandingkan harga minyak acuan Brent.

“Secara komersial ini sangat menarik. Pembayarannya juga kemungkinan bisa dilakukan dengan menggunakan mata uang Rubel atau Yuan Cina, jika tak bisa menggunakan dollar,” pungkasnya.