JAKARTA, Shoesmart.co.id – Wacana penunjukan Mukhamad Misbakhun, Ketua Komisi XI DPR RI, sebagai kandidat Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), telah memicu kekhawatiran serius mengenai tata kelola di pasar modal Indonesia. Isu ini muncul di tengah tekanan berat terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan revisi prospek peringkat kredit Indonesia oleh Moody’s Ratings.
Pengamat Ekonomi, Dipo Satria Ramli, menyampaikan bahwa penunjukan figur dari kalangan politisi aktif mengandung risiko besar terhadap kredibilitas lembaga pengawas keuangan. Menurutnya, langkah ini berpotensi dibaca negatif oleh pasar, terutama setelah Moody’s baru-baru ini mengubah *outlook* Indonesia dari stabil menjadi negatif, dengan alasan penurunan konsistensi kebijakan dan tata kelola.
Baca Juga: Pertaruhan Kepercayaan Pasar saat Politisi Muncul dalam Bursa Ketua OJK
Dipo juga menyoroti dampak langsung dari revisi *outlook* Moody’s terhadap penurunan peringkat sejumlah bank domestik. “Untuk itu, dalam kondisi sensitif seperti sekarang, penunjukan figur yang memiliki latar belakang partai politik serta rekam jejak kasus hukum di masa lalu, meskipun sudah diputihkan secara hukum, dapat memberikan sinyalemen buruk terhadap independensi lembaga pengawas keuangan,” tegasnya.
Baca Juga: Efek Pemangkasan Outlook RI oleh Moody’s Merembet ke Lembaga Keuangan
Lebih lanjut, Dipo menambahkan, “Permasalahannya adalah tata kelola. Beberapa bank sudah di-downgrade. Jangan sampai kita memberikan alasan lagi untuk penurunan peringkat lebih lanjut karena masalah tata kelola di OJK.” Pernyataan ini disampaikan saat dihubungi Bisnis, Sabtu (7/2/2026).
Potensi konflik kepentingan juga menjadi perhatian utama. Posisi Misbakhun sebagai Ketua Komisi XI DPR RI, yang merupakan mitra kerja langsung OJK, menimbulkan kekhawatiran. Kedekatan hubungan antara pengawas dan pihak yang diawasi dikhawatirkan dapat merusak efektivitas fungsi kontrol OJK terhadap industri jasa keuangan.
Dipo menjelaskan bahwa lembaga pemeringkat efek internasional seperti Moody’s sangat memperhatikan apakah personel kunci di lembaga regulator termasuk dalam kategori *Politically Exposed Person* (PEP). Jika pemerintah tetap menunjuk figur kontroversial, ada risiko tambahan berupa penurunan peringkat pada industri keuangan, meskipun dampaknya tidak serta-merta langsung terasa pada peringkat *sovereign rating*.
Untuk memulihkan kepercayaan pasar tanpa harus menunggu kebijakan baru, Dipo menyarankan agar calon Ketua OJK berasal dari kalangan profesional atau teknokrat yang teruji independensinya. “OJK bukan regulator seperti lembaga pemerintahan lainnya. OJK berurusan dengan transaksi keuangan dan investasi. Oleh karena itu, [calon] harus dari kalangan profesional dan independen,” pungkas Dipo. Penunjukan figur yang tepat dinilai krusial untuk menjaga stabilitas dan kredibilitas pasar keuangan Indonesia.
Ringkasan
Wacana penunjukan Mukhamad Misbakhun sebagai kandidat Ketua Dewan Komisioner OJK menimbulkan kekhawatiran terkait tata kelola pasar modal, terutama di tengah tekanan IHSG dan revisi prospek peringkat kredit Indonesia oleh Moody’s. Pengamat ekonomi Dipo Satria Ramli menilai penunjukan politisi aktif berisiko terhadap kredibilitas OJK dan berpotensi dibaca negatif oleh pasar, terlebih setelah penurunan outlook Indonesia oleh Moody’s.
Posisi Misbakhun sebagai Ketua Komisi XI DPR RI, mitra kerja OJK, memicu kekhawatiran konflik kepentingan yang dapat merusak fungsi kontrol OJK. Dipo menyarankan agar calon Ketua OJK berasal dari kalangan profesional atau teknokrat independen untuk memulihkan kepercayaan pasar dan mencegah penurunan peringkat lebih lanjut pada industri keuangan.
