IHSG Terancam: MSCI, Risiko Fiskal, Perang Iran-Israel Jadi Momok?

Pasar modal Indonesia sedang menghadapi masa-masa sulit sejak akhir Januari lalu. Tekanan bertubi-tubi ini masih terasa hingga kini, terlihat dari Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang terperosok ke zona koreksi yang signifikan.

Sebagai ilustrasi, pada 27 Januari, IHSG masih kokoh di level 8.980,12. Namun, data perdagangan terakhir pada Kamis (12/3) menunjukkan angka yang jauh berbeda, dengan indeks parkir di 7.362,12. Artinya, dalam kurun waktu kurang dari dua bulan, IHSG terkoreksi sebesar 1.618,11 poin atau setara dengan 18,02%.

Penurunan tajam ini dipicu oleh kombinasi tiga faktor utama. Pertama, sorotan dari lembaga indeks global MSCI terkait transparansi pasar saham Indonesia. Kedua, kekhawatiran terhadap kondisi fiskal Indonesia yang berujung pada penurunan outlook oleh berbagai lembaga pemeringkat internasional. Ketiga, eskalasi geopolitik di Timur Tengah yang mengguncang pasar global.

Perpaduan antara faktor domestik dan eksternal ini menyebabkan volatilitas tinggi pada IHSG. Namun, dari ketiga faktor tersebut, para analis sepakat bahwa masalah fiskal Indonesia membutuhkan penanganan prioritas demi memulihkan kesehatan pasar modal di masa depan.

“IHSG masih akan terus bergejolak karena kondisi fiskal kita memang sedang tidak baik,” ujar ekonom senior Bright Institute, Yanuar Rizky, kepada Katadata, Kamis (12/3).

Volatilitas yang terjadi baru-baru ini mengindikasikan betapa fundamental pasar Indonesia masih rentan. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika pada akhir Januari lalu, indeks mengalami koreksi tajam yang memicu penghentian sementara perdagangan atau trading halt selama dua hari berturut-turut. Fenomena ini menjadi salah satu guncangan terbesar bagi pasar saham Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.

Efek MSCI dan Isu Transparansi Pasar

Tekanan pertama datang dari keputusan MSCI yang menyoroti masalah transparansi struktur kepemilikan saham di Indonesia, terutama terkait perhitungan free float. Lembaga indeks global ini menilai bahwa informasi mengenai porsi saham yang benar-benar beredar di publik belum cukup transparan dan konsisten.

Free float adalah persentase saham perusahaan yang dapat diperdagangkan secara bebas di pasar, tidak termasuk saham yang dimiliki oleh pemegang saham pengendali maupun pihak manajemen. Dalam beberapa kasus di pasar saham domestik, struktur kepemilikan yang kompleks dinilai berpotensi mengaburkan angka free float yang sebenarnya.

Atas dasar itu, MSCI memutuskan untuk memberlakukan interim treatment, yaitu pembekuan sementara terhadap sejumlah perubahan indeks yang melibatkan saham-saham Indonesia.

Pengumuman MSCI ini langsung memicu tekanan besar di pasar. Pada perdagangan Rabu, 28 Januari, IHSG anjlok lebih dari 7% dan sempat menyentuh penurunan sekitar 8%, yang mengakibatkan trading halt. Penurunan serupa kembali terjadi pada perdagangan berikutnya, memaksa otoritas bursa untuk kembali menghentikan perdagangan sementara.

Sebagai respons, Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator pasar modal dengan cepat mengambil langkah-langkah perbaikan dan mengajukan sejumlah proposal kepada MSCI. Salah satu proposal yang diajukan adalah menaikkan batas minimal free float menjadi 15% demi meningkatkan transparansi dan likuiditas pasar. Selain itu, regulator juga berkomitmen untuk membuka data kepemilikan saham minimal 1% di semua emiten kepada publik.

Langkah cepat BEI dan OJK ini juga bertujuan untuk mengantisipasi kekhawatiran mengenai potensi penurunan kelas pasar modal RI dari Emerging Market (Pasar Berkembang) menjadi Frontier Market (Pasar Perintis). MSCI memberikan tenggat waktu hingga Mei 2026 bagi Indonesia untuk memperbaiki transparansi data kepemilikan saham. Jika tidak terpenuhi, MSCI berpotensi memangkas bobot saham Indonesia secara signifikan, bahkan menurunkan statusnya ke kategori Frontier Market.

Pengamat pasar modal, Hans Kwee, menilai bahwa isu MSCI lebih bersifat teknis dan tidak akan mengubah status Indonesia di peta pasar global. Menurutnya, ukuran ekonomi Indonesia yang besar membuat kecil kemungkinan pasar saham domestik diturunkan statusnya dari Emerging Market.

Ia berpendapat bahwa negara dengan ukuran ekonomi sebesar Indonesia justru memiliki daya tarik tersendiri bagi investor global, terutama di sektor komoditas. “Dengan size ekonomi kita yang besar di ASEAN, hampir tidak mungkin Indonesia diturunkan. Justru kalau transparansi meningkat, investor global akan lebih tertarik masuk ke saham-saham kita,” ujar Hans kepada Katadata, Kamis (12/3).

Menurutnya, Indonesia memiliki keunggulan dari sisi sumber daya alam strategis yang semakin dibutuhkan dunia, terutama di tengah perkembangan teknologi baru seperti kecerdasan buatan dan kendaraan listrik. Komoditas seperti nikel, timah, emas, dan batu bara menjadi faktor yang dapat menarik minat investor global.

“Indonesia itu pemasok nikel besar dunia. Komoditas seperti ini semakin penting karena menjadi bahan baku teknologi baru. Kalau transparansi pasar kita membaik, investor global akan melihat peluang besar di sini,” kata Hans.

Ia juga menilai bahwa ke depan justru ada peluang peningkatan porsi investasi global di Indonesia jika terjadi perubahan komposisi indeks global. Misalnya, jika pasar seperti Vietnam naik kelas dari Frontier Market menjadi Emerging Market atau jika negara lain keluar dari kategori tersebut.

Tekanan dari Outlook Fiskal Justru Lebih Besar

Selain isu MSCI, tekanan terhadap pasar saham juga berasal dari kekhawatiran terhadap kondisi fiskal Indonesia. Sejumlah lembaga keuangan global dan lembaga pemeringkat seperti Moody’s, S&P Global Ratings, dan Fitch Ratings mulai menyoroti risiko terhadap stabilitas fiskal pemerintah.

Kekhawatiran tersebut berkaitan dengan kemampuan anggaran negara dalam mendanai berbagai program prioritas pemerintah, terutama ketika defisit fiskal mendekati batas 3% dari produk domestik bruto (PDB).

Hans Kwee beranggapan bahwa penilaian dari lembaga pemeringkat justru berpotensi memiliki dampak yang lebih besar dibandingkan isu MSCI. Hal ini karena perubahan peringkat kredit negara dapat langsung memengaruhi biaya pendanaan pemerintah di pasar obligasi.

“Kalau rating kredit turun, yield obligasi akan naik. Artinya pemerintah harus membayar bunga lebih mahal ketika menerbitkan utang. Itu bisa membebani APBN dan itu yang lebih bahaya,” tuturnya.

Ia berpendapat bahwa komunikasi kebijakan pemerintah kepada pasar menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan investor. “Masalah besar kita sebenarnya komunikasi. Investor perlu diyakinkan bahwa fiskal kita tetap terjaga,” kata Hans.

Pandangan serupa juga disampaikan Yanuar Rizky. Ia menilai bahwa volatilitas IHSG saat ini lebih banyak dipengaruhi oleh kekhawatiran terhadap kondisi fiskal dibandingkan isu teknis pasar seperti MSCI.

Menurutnya, lembaga pemeringkat hanya menyampaikan fakta mengenai kondisi fiskal Indonesia yang kemudian menjadi perhatian investor global.

“Rating agency (lembaga pemeringkat) membuat angka fakta menjadi isu. Jadi bukan MSCI yang berdampak besar, tetapi tekanan fiskal pemerintah,” ujar Yanuar.

Ia menilai bahwa investor ritel harus siap menghadapi kondisi pasar yang lebih bergejolak ke depan, terutama dengan tekanan nilai tukar rupiah yang cenderung melemah.

“Investor ritel harus siap bermain dengan volatilitas dan isu-isu besar. Kalau punya kemampuan membaca arus besar pasar, bisa melakukan trading aktif. Tapi ini memang era risk taker, high risk high return,” katanya.

Situasi Geopolitik Menambah Tekanan

Di tengah tekanan domestik tersebut, sentimen global kembali memperburuk kondisi pasar pada awal Maret. Ketegangan geopolitik meningkat setelah konflik antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran memicu kekhawatiran eskalasi perang yang lebih luas di Timur Tengah.

Ketegangan meningkat ketika Washington memutuskan memindahkan sistem rudal Patriot dari Korea Selatan ke Timur Tengah untuk memperkuat pertahanan regional.

Sentimen tersebut membuat pasar saham Asia terkoreksi. IHSG pada perdagangan Senin (9/3) tercatat turun sekitar 3,27% ke level 7.337, seiring pelemahan indeks regional seperti Kospi di Korea Selatan.

Meski demikian, Hans Kwee menilai konflik tersebut kemungkinan tidak akan berlangsung lama dan dampaknya terhadap pasar bersifat sementara.

“Kalau perang mereda, pasar akan rebound. Ini lebih banyak faktor kejutan geopolitik saja,” ujarnya.

Menurutnya, jika ketegangan mereda dan investor kembali fokus pada fundamental ekonomi, pasar saham Indonesia masih memiliki ruang pemulihan.

Perang Israel-AS melawan Iran tidak saja menimbulkan gejolak terhadap pasar global. Harga minyak dunia pun melambung hingga sempat mendekati US$ 120 per barel pada pekan lalu. Lonjakan harga minyak dunia ini semakin memperbesar potensi untuk menekan fiskal RI lebih dalam. Kondisi tersebut bahkan diakui oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Ia mengatakan, jika harga minyak rata-rata mencapai US$ 92 per barel sepanjang tahun ini, defisit APBN berpotensi melebar hingga sekitar 3,6-3,7% terhadap PDB. Potensi ini bisa menjadi kenyataan jika tidak ada langkah penyesuaian kebijakan.

“Kalau tidak ada (respons) apa-apa (dari pemerintah), (defisit) kita naik ke 3,6–3,7 persen dari PDB,” kata Purbaya saat buka bersama awak media di kantornya, Jakarta, Jumat (6/3).

Selain harga minyak, eskalasi yang terjadi di Timur Tengah juga berdampak pada melemahnya nilai tukar rupiah. Pada Senin (9/3) lalu, kurs rupiah terhadap dolar AS sempat menembus level 17.000.

Menanggapi hal itu, Purbaya justru masih menunjukkan sikap tenang. Dia mengimbau masyarakat tak perlu khawatir dengan nilai tukar rupiah yang merosot itu.

Ia mengeklaim bahwa kondisi ekonomi Indonesia masih sangat baik meski IHSG anjlok sebagai imbas dari perang Israel-AS versus Iran. “Teman-teman enggak usah takut, kami sudah punya pengalaman dan pengetahuan yang cukup untuk memitigasi segala gejolak yang terjadi,” kata Purbaya di Jakarta, Senin (9/3).

Era Volatilitas Baru

Di tengah berbagai tekanan tersebut, investor kini menghadapi realitas baru di pasar saham, yaitu volatilitas yang lebih tinggi dan sensitivitas yang lebih besar terhadap isu global.

Yanuar Rizky menilai bahwa kondisi ini membuat strategi investasi harus lebih adaptif. Bagi investor yang tidak siap menghadapi risiko besar, ia menyarankan untuk mempertimbangkan instrumen yang lebih aman.

“Kalau bukan tipe petarung, lebih baik sementara alihkan dana ke instrumen safe haven,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa dari sisi fundamental, sejumlah indikator kinerja emiten memang menunjukkan tekanan, termasuk penurunan laba perusahaan yang tercermin dari menurunnya penerimaan pajak.

“Kalau dari sisi teknikal, indeks bisa naik, tapi siap turun lagi. Volatilitas akan tetap tinggi,” kata Yanuar.

Sementara itu, Hans Kwee melihat bahwa valuasi saham Indonesia saat ini justru mulai menarik bagi investor global. Ia menilai bahwa banyak saham dengan fundamental kuat yang diperdagangkan pada harga relatif murah setelah koreksi pasar.

“Investor global sebenarnya sudah melihat valuasi kita murah. Karena itu mereka mulai masuk lagi ke saham-saham yang fundamentalnya bagus,” ujarnya.

Dengan berbagai dinamika tersebut, pasar modal Indonesia kini berada dalam fase penyesuaian. Ujian dari sisi tata kelola pasar, tekanan fiskal, dan gejolak geopolitik global menjadi tantangan yang harus dilalui dalam waktu hampir bersamaan.

Namun, bagi sebagian investor, kondisi tersebut juga membuka peluang. Di tengah volatilitas yang tinggi, pasar saham Indonesia tetap menawarkan potensi pertumbuhan jangka panjang, namun dengan syarat: kepercayaan investor terhadap fundamental ekonomi dan tata kelola pasar dapat terus dijaga.