JAKARTA – Koreksi yang terjadi pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) belakangan ini dinilai sebagai bagian dari dinamika pasar modal, baik di tingkat domestik maupun global. Demikian disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Dolfie OFP. Ia mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk segera menetapkan prioritas kebijakan yang terukur dan berkelanjutan dalam merespons situasi ini.
Menurut Dolfie, koreksi IHSG dipicu oleh pengumuman kebijakan pembekuan rebalancing indeks oleh MSCI Inc. pada 28 Januari 2026. Kebijakan ini memicu kehati-hatian di kalangan investor, terutama investor asing, yang kemudian melakukan penyesuaian portofolio.
“Dinamika yang tengah berlangsung di pasar modal domestik saat ini berdampak pada terkoreksinya IHSG. Sempat terjadi penurunan yang cukup signifikan dalam satu sesi perdagangan, yang membuat sentimen investor menjadi sangat berhati-hati,” jelas Dolfie kepada wartawan pada hari Sabtu, 31 Januari 2026.
Situasi ini, lanjutnya, membutuhkan respons yang strategis dan terkoordinasi, terutama dari OJK sebagai regulator utama sektor jasa keuangan. Ia menekankan pentingnya penyesuaian kebijakan yang selaras dengan standar internasional, khususnya menjelang pengumuman indeks MSCI yang akan datang pada bulan Mei.
“Prioritas utama yang perlu segera diimplementasikan oleh OJK adalah memastikan kesesuaian dengan standar internasional MSCI melalui berbagai langkah struktural. Hal ini krusial untuk memulihkan dan memperkuat kepercayaan investor,” tegasnya.
Lebih lanjut, Dolfie menjelaskan bahwa Komisi XI DPR RI telah memberikan dukungan kepada OJK dan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui regulasi free float. Regulasi ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola pasar, meningkatkan likuiditas, serta meminimalkan risiko manipulasi harga saham.
“Regulasi free float ini dirancang untuk memperkuat saham-saham dengan kapitalisasi besar, meningkatkan likuiditas pasar, mencegah manipulasi harga, serta meningkatkan transparansi dan kepercayaan investor. Ini merupakan salah satu poin penting yang disimpulkan dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI bersama OJK pada 3 Desember 2025,” ungkapnya.
Dolfie berharap agar kebijakan peningkatan batas minimal free float dari 7,5 persen menjadi 10–15 persen dapat diimplementasikan secara bertahap dan proporsional. Menurutnya, kebijakan ini harus didukung dengan penguatan basis investor domestik, pemberian insentif yang tepat, serta pengawasan yang efektif.
“Pendekatan yang bertahap, terukur, dan diferensiatif sangat penting untuk menjaga stabilitas pasar. Pada saat yang sama, kita perlu memperkuat fondasi pasar modal nasional dalam jangka panjang,” pungkas Dolfie.
Ringkasan
Koreksi IHSG dipicu oleh kebijakan MSCI Inc. terkait pembekuan rebalancing indeks, yang membuat investor, terutama asing, berhati-hati dan melakukan penyesuaian portofolio. Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Dolfie OFP, mendesak OJK untuk menetapkan prioritas kebijakan yang terukur dan berkelanjutan untuk merespons situasi ini, serta menyesuaikan kebijakan dengan standar internasional.
Dolfie menekankan pentingnya implementasi kebijakan peningkatan batas minimal free float secara bertahap dan proporsional, yang didukung dengan penguatan basis investor domestik, pemberian insentif, dan pengawasan efektif. Hal ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola pasar, meningkatkan likuiditas, serta meminimalkan risiko manipulasi harga saham.
