Shoesmart.co.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengambil langkah konkret untuk merespons gejolak pasar modal. Mulai Jumat, 30 Januari, OJK akan berkantor di Bursa Efek Indonesia (BEI). Keputusan ini menyusul terjadinya *trading halt* akibat anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) beberapa waktu lalu.
“Mulai besok, kami akan berkantor di sini, di BEI,” ungkap Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, dalam konferensi pers yang diadakan di Gedung BEI, Jakarta, Kamis (29/1). Kehadiran OJK di BEI diharapkan menjadi simbol komitmen untuk mereformasi pasar modal.
Lebih lanjut, Mahendra menjelaskan bahwa langkah ini merupakan wujud nyata reformasi bursa yang akan dilakukan secara menyeluruh. Fokus utama reformasi ini adalah peningkatan transparansi dan integritas pasar modal Indonesia. “Kunci dasarnya adalah reformasi yang memperbaiki transparansi dan integritas. Fokus kami adalah reformasi itu sendiri. Perbaikan akan dilakukan secara menyeluruh, cepat, tepat, dan efektif,” tegasnya.
Sebelumnya, sentimen negatif datang dari Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang secara mengejutkan menunda evaluasi indeks saham Indonesia hingga Mei 2026. MSCI menyoroti kurangnya transparansi dalam struktur kepemilikan saham dan kekhawatiran akan potensi praktik perdagangan yang dapat merusak pembentukan harga yang wajar.
Keputusan MSCI ini memberikan dampak signifikan. Selama dua hari berturut-turut, IHSG mengalami penurunan tajam hingga lebih dari 8 persen, yang memicu *trading halt* pada kedua hari tersebut. Kondisi ini tentu meresahkan investor dan pelaku pasar.
Imbas dari kebijakan MSCI ini juga dirasakan langsung oleh sejumlah saham milik konglomerat dan *big caps*. Kelompok bisnis milik Prajogo Pangestu, misalnya, mengalami tekanan jual. PT Barito Pacific Tbk (BRPT) terkoreksi hingga menyentuh Auto Reject Bawah (ARB) sebesar 14,81 persen ke Rp 2.300, sementara PT Barito Renewable Energy Tbk (BREN) melemah 11,84 persen ke Rp 8.375.
Saham-saham lain dalam Grup Chandra Asri, juga milik Prajogo Pangestu, turut terkena imbas. PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) terkoreksi 5 persen ke Rp 6.650, sedangkan PT Chandra Daya Investasi Tbk (CDIA) anjlok 12,14 persen ke Rp 1.230.
Kondisi serupa juga dialami oleh kelompok Bakrie. PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS) turun 11,58 persen ke Rp 1.145, PT Bumi Resources Tbk (BUMI) melemah 14,53 persen ke Rp 294, PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR) turun 9,42 persen ke Rp 125, dan PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG) menyentuh ARB 14,97 persen ke Rp 1.420.
Saham-saham yang terkait dengan ‘Happy’ Hapsoro Sukmonohadi juga mengalami penurunan. PT Bukit Uluwatu Villa Tbk (BUVA) turun ARB 15 persen ke Rp 1.445, PT Rukun Raharja Tbk (RAJA) melemah 15 persen ke Rp 4.590, dan PT Raharja Energi Cepu Tbk (RATU) anjlok 14,97 persen ke Rp 6.250.
Kelompok Sugianto Kusuma alias Aguan pun tak luput dari tekanan pasar. PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PANI) terkoreksi 14,89 persen ke Rp 9.575 dan PT Bangun Kosambi Sukses Tbk (CBDK) turun 14,68 persen ke Rp 6.250.
MSCI menegaskan bahwa jika hingga Mei 2026 tidak ada perbaikan transparansi yang signifikan, mereka akan mengurangi bobot (weighting) seluruh saham Indonesia. Bahkan, MSCI mengancam akan menurunkan status Indonesia dari *emerging market* menjadi *frontier market*. Hal ini tentu akan berdampak besar pada investasi asing di pasar modal Indonesia.
Ringkasan
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan berkantor di Bursa Efek Indonesia (BEI) mulai 30 Januari sebagai respons terhadap anjloknya IHSG dan *trading halt* yang terjadi. Langkah ini merupakan bagian dari reformasi pasar modal yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan integritas pasar. Keputusan ini diambil setelah MSCI menunda evaluasi indeks saham Indonesia hingga Mei 2026 karena kurangnya transparansi struktur kepemilikan saham.
Penurunan IHSG dipicu oleh keputusan MSCI yang dapat berdampak pada penurunan bobot saham Indonesia, bahkan penurunan status menjadi *frontier market*. Kondisi ini berdampak pada sejumlah saham milik konglomerat dan *big caps*, seperti kelompok bisnis Prajogo Pangestu dan Bakrie, yang mengalami tekanan jual signifikan. OJK berharap reformasi yang menyeluruh, cepat, tepat, dan efektif dapat memperbaiki kondisi pasar modal Indonesia.
