IHSG Anjlok: Dampak ke Ekonomi Indonesia & Dompet Anda!

Guncangan di Pasar Modal: Pejabat Keuangan Mengundurkan Diri, Pemerintah Ambil Tindakan

Setelah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penurunan tajam selama dua hari berturut-turut, lima pejabat keuangan yang memiliki tanggung jawab atas pengelolaan pasar saham, termasuk dari Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatan mereka. Kondisi yang kurang baik di sektor keuangan ini dikhawatirkan akan “menambah beban fiskal” dan “meluas ke sektor riil, yang berdampak langsung pada masyarakat,” menurut pandangan seorang pengamat.

Kondisi bursa saat ini merupakan titik terendah sejak krisis yang melanda pada tahun 1998.

Situasi ini dipicu oleh penilaian Morgan Stanley Capital International (MSCI) pada tanggal 27 Januari terkait transparansi pasar saham Indonesia. Hal ini menyebabkan IHSG merosot tajam hingga 16,7% dalam dua hari, yaitu pada tanggal 28 dan 29 Januari. Meskipun IHSG menunjukkan sedikit pemulihan pada penutupan hari Jumat (30/1), kewaspadaan tetap menghantui para investor.

Pada tanggal 28 Januari, IHSG ditutup pada level 8.320,56, mengalami penurunan sebesar 7,35% dibandingkan dengan penutupan hari sebelumnya. IHSG kembali turun 1,06% ke level 8.232,20 pada penutupan perdagangan tanggal 29 Januari. Namun, pada tanggal 30 Januari, IHSG naik 1,18% ke posisi 8.329,60.

Di tengah upaya pemulihan pasar yang berjalan lambat, Direktur Utama BEI, Iman Rachman, mengumumkan pengunduran dirinya. Tak lama kemudian, sejumlah pejabat OJK juga mengikuti jejaknya.

Pejabat-pejabat tersebut adalah Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar; Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Mirza Adityaswara; Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (PMDK), Inarno Djajadi; dan Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, I. B. Aditya Jayaantara.

Menanggapi situasi ini, pemerintah segera mengadakan rapat koordinasi internal dengan OJK, Danantara, dan perwakilan Self-Regulatory Organization (SRO) di Wisma Danantara, Jakarta, pada hari Sabtu (31/1).

Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, menilai bahwa beberapa tindakan yang diambil oleh otoritas dan pemerintah terkesan reaktif dan menunjukkan kepanikan. Sikap reaktif ini berpotensi merugikan industri keuangan.

Secara terpisah, Peneliti Makroekonomi dan Pasar Keuangan di LPEM FEB UI, Teuku Riefky Hasan, menyatakan bahwa arah dari pengunduran diri para pejabat ini masih belum dapat dipastikan. “Ini akan tergantung pada siapa penggantinya dan langkah-langkah apa yang akan diambil oleh pimpinan lembaga-lembaga tersebut,” ujarnya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan apresiasi terhadap langkah pengunduran diri para pejabat keuangan ini.

“Tanggapan saya positif, ini adalah bentuk tanggung jawab terhadap masalah di bursa kemarin. Kesalahan fatalnya adalah tidak menindaklanjuti masukan atau pertanyaan dari MSCI, sehingga pasar menganggap ekonomi kita tidak stabil, padahal fundamentalnya kuat,” kata Purbaya.

Sementara itu, jatuhnya IHSG menjelang akhir pekan lalu mendorong pemerintah untuk bertindak cepat.

Langkah-langkah yang Diambil Pemerintah

Pertama, pemerintah memutuskan untuk meningkatkan ambang batas jumlah saham yang diperdagangkan bebas di pasar atau free float menjadi 15% dari sebelumnya 7,5%. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa Indonesia tetap berada pada level Emerging Market.

Kedua, pemerintah akan melakukan reformasi struktural, yaitu percepatan demutualisasi bursa.

“Ini adalah upaya untuk mencegah praktik pasar yang tidak sehat. Ke depan, bursa juga dipersiapkan untuk melantai di bursa (go public) serta membuka peluang investasi dari institusi seperti Badan Pengelola Investasi Danantara,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam jumpa pers pada Jumat (30/1).

Sebelumnya, Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Sjahrir, saat berada di Prasasti Economic Forum 2026, menyampaikan bahwa dirinya telah bertemu dengan direksi MSCI. Ia mengatakan bahwa isu yang diangkat oleh MSCI ini telah dibahas secara intensif selama empat bulan terakhir.

Bhima Yudhistira menyoroti bahwa langkah-langkah yang diambil pemerintah ini belum menjawab persoalan transparansi yang disoroti oleh MSCI.

“Ini harus dijawab, bukan kemudian mencari celah atau mengartikan lain penilaian MSCI. Karena efeknya akan berimbas pada distrust yang berdampak pada naiknya persepsi risiko,” katanya.

“Bank, penyaluran kreditnya bisa naik persepsi risiko. Bagi masyarakat, efeknya adalah inflasi pangan akibat pelemahan nilai rupiah karena tekanan di bursa. Bursa ini juga bisa jadi refleksi bahwa sektor riil kita tidak baik-baik saja.”

Hasil Rapat Koordinasi Internal Pemerintah, OJK, BEI, dan Danantara

Setelah rapat koordinasi internal antara OJK, Danantara, dan perwakilan Self-Regulatory Organization (SRO) di Wisma Danantara, Jakarta, pada Sabtu (31/1), Menteri Airlangga Hartarto menyampaikan pentingnya percepatan reformasi integritas pasar.

Langkah-langkah yang akan dilakukan meliputi demutualisasi bursa, peningkatan likuiditas dengan kenaikan free float menjadi 15%, peningkatan transparansi, pengetatan aturan beneficial ownership, dan kejelasan terkait dengan afiliasi pemegang saham.

“Dengan kenaikan free float ini, semakin banyak saham yang akan dilepaskan ke publik, sehingga bursa menjadi lebih transparan, likuid, dan berintegritas. Demutualisasi ini dilakukan agar sejajar dengan bursa modern internasional,” kata Airlangga saat jumpa pers.

Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mentolerir praktik share pricing yang merupakan praktik spekulatif atau saham gorengan manipulatif. Hal ini dinilai merugikan investor dan merusak kredibilitas serta integritas pasar modal di Indonesia.

“Penyalahgunaan dan manipulasi pasar tidak hanya berdampak pada harga saham dan kepentingan investor, tetapi juga berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan terhadap sistem keuangan nasional dan menghambat arus penanaman modal asing atau foreign direct investment yang diperlukan Indonesia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan pertumbuhan yang berkelanjutan.”

Selain itu, BEI bersama penegak hukum akan mengambil tindakan tegas terhadap siapapun pihak yang bertentangan dengan peraturan bursa, OJK, dan UU jasa keuangan yang berlaku.

“Pesan bapak presiden untuk pasar modal, kepada para investor domestik, mitra internasional, dan seluruh rakyat Indonesia, fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat dan tangguh,” klaim Airlangga.

Friderica Widyasari Dewi, yang kini menjabat sebagai pejabat pengganti sementara Ketua dan Wakil Ketua OJK, menyatakan bahwa program reformasi pasar modal Indonesia akan dilakukan melalui pendekatan yang lebih holistik.

Pendekatan ini meliputi perbaikan kualitas emiten dan saham yang diperdagangkan, peningkatan literasi, perlindungan kepada investor (terutama investor retail), serta penegakan hukum yang tegas dan konsisten.

Selain kenaikan free float menjadi 15%, Friderica juga menyinggung optimalisasi peran liquidity provider, serta peningkatan peran investor institusional.

“Khususnya asuransi dana pensiun yang diberi oleh pemerintah melalui peningkatan batas maksimal investasi di instrumen saham, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, tata kelola, dan governance,” katanya.

Aktivitas bank umum juga akan diperluas di pasar modal melalui revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Ia juga mengungkapkan penguatan due diligence falsafah know your customer (KYC) oleh perusahaan efek.

Penguatan pengawasan dan penegakan hukum akan dilakukan dengan segera memulai “penyelidikan goreng-menggoreng saham atau memanipulasi pasar secara masif”, lalu “set the tone dalam penanganan kasus besar dengan penegakan hukum yang memberikan efek jera”.

“Ada pula penguatan pengawasan market conduct termasuk kepada para influencer. Kemudian penguatan governance untuk mengurangi konflik kepentingan di antaranya melalui demutualisasi bursa,” ujar Friderica.

Direktur Pengembangan BEI, Jeffrey Hendrik, menyampaikan bahwa rapat direksi telah menunjuk pengganti direktur utama yang mengundurkan diri. Selain itu, pihaknya berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dan tata kelola agar setara dengan pasar modal kelas dunia.

“Kami juga mencermati perkembangan terakhir mengenai apa yang diharapkan index provider global. Kami sudah berkomunikasi dengan beberapa index provider global dan menampung apa yang diharapkan. Kami akan tindaklanjuti secepat mungkin untuk memberikan kenyamanan dan perlindungan bagi investor lokal dan global,” ujar Jeffrey.

Dalam jumpa pers di Wisma Danantara tersebut, para pejabat tidak membuka sesi tanya jawab bagi para media.

Peran dan Pengaruh MSCI pada Pasar Saham

MSCI atau Morgan Stanley Capital International (MSCI) adalah perusahaan riset yang menyediakan indeks dan data analisis pasar saham global. Penilaian mereka seringkali menjadi pedoman bagi investor, manajer investasi, dana pensiun, dan pengelola dana indeks (exchange traded fund/ETF) sebagai acuan dalam berinvestasi.

Perusahaan ini dapat dikatakan sebagai pemain utama dalam industri pengelolaan aset global, dengan nilai aset yang dikelola mencapai $139 triliun.

Keputusan dari MSCI memiliki dampak besar bagi negara-negara di seluruh dunia karena posisinya yang sangat krusial di pasar saham global. Perusahaan ini juga membuat klasifikasi pasar saham, salah satunya adalah klasifikasi Indeks Pasar Berkembang atau Emerging Market Index.

Bagi negara yang masuk dalam klasifikasi ini, investasi global berpotensi meningkat. Sebab, portofolio dan aliran modal bisa secara otomatis menyesuaikan pada negara atau perusahaan yang masuk dalam klasifikasi MSCI. Sebaliknya, negara yang dikecualikan oleh MSCI berpotensi kehilangan pemodal.

MSCI secara rutin melakukan kajian terhadap saham yang masuk indeks mereka dan dievaluasi setiap tiga bulan sekali, dimulai pada bulan Januari. Hasil terbaru bagi Indonesia keluar pada 27 Januari 2026.

Dari hasil evaluasi tersebut, Indonesia, yang saat ini berada dalam kelompok Emerging Market, terancam turun level jika penyesuaian yang disampaikan MSCI tidak ditindaklanjuti.

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI), Budi Frensidy, menyatakan bahwa keputusan MSCI memiliki pengaruh signifikan pada kondisi pasar, termasuk Indonesia.

“Karena 35% sampai 40% yang di perusahaan kita itu investor asing, dan investor asing pengelola dana besar. Itu mengacunya ke MSCI,” kata Budi.

Peneliti Makroekonomi dan Pasar Keuangan di LPEM FEB UI, Teuku Riefky Hasan, mengatakan bahwa MSCI cukup berpengaruh untuk saham yang masuk dan keluar indeks mereka. Oleh karena itu, komentar MSCI terkait transparansi dari saham-saham di Indonesia mampu menyebabkan IHSG anjlok, mengingat arus modal keluar cukup masif saat itu.

“Ini mensinyalkan rapuhnya institusi dan transparansi sehingga memicu arus modal keluar secara masif hingga trading halt,” ujar Riefky.

Indonesia sebenarnya pernah berurusan dengan MSCI pada Oktober 2025. Saat itu, MSCI meminta masukan dari para pelaku pasar tentang rencana penggunaan Monthly Holding Composition Report yang dipublikasikan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai tambahan referensi dalam menghitung free float saham emiten Indonesia.

Setelah kabar ini tersiar, respons pasar bergerak negatif dengan investor menjual saham mereka. Akibatnya, IHSG langsung merosot sejak dibuka pada 27 Oktober 2025 pagi hingga siang.

Namun, kondisi berangsur stabil setelah MSCI membuka konsultasi publik hingga 31 Desember 2025, yang hasilnya diumumkan pada Januari 2026.

Isi Pengumuman Resmi MSCI pada Indonesia

Mengacu pada hasil konsultasi publik yang diumumkan MSCI pada 27 Januari 2026, sebagian pelaku pasar global berpandangan bahwa penggunaan data tambahan dari KSEI sebagai referensi bisa saja digunakan.

Namun, persoalannya adalah para investor ini tetap tidak yakin dan cenderung khawatir, mengingat klasifikasi pemegang saham yang dilakukan KSEI belum cukup teruji untuk dijadikan panduan.

Meskipun disebut ada perbaikan minor pada BEI, masalah mendasar yang tidak kunjung diperbaiki adalah tidak transparansinya struktur kepemilikan saham, sehingga dibutuhkan informasi yang lebih rinci dan andal mengenai kepemilikan saham.

Salah satu hal yang digarisbawahi adalah mengenai siapa saja pemilik mayoritas di balik saham yang tercatat atau beneficial ownership.

Permasalahan lainnya yang juga tak kalah penting adalah perilaku perdagangan terkoordinasi yang merusak pembentukan harga yang tepat. Akibatnya, investor maupun manajer investasi kesulitan menakar harga sebenarnya sesuai dengan kinerja tempat mereka akan berinvestasi.

Sebagai jaring pengaman, MSCI menerapkan kebijakan pembekuan sementara. Ada tiga hal yang terimbas, yakni:

* Pembekuan seluruh kenaikan foreign inclusion factor (FIF) dan number of shares (NOS). FIF ini merupakan faktor yang mencerminkan porsi saham yang dapat diinvestasikan oleh investor asing. Sementara, NOS merupakan jumlah saham yang beredar.
* Pembekuan penambahan saham Indonesia ke dalam indeks MSCI Investable Market Indexes (IMI).
* Penangguhan perpindahan saham antarsegmen ukuran, misalnya dari kategori saham berkapitalisasi kecil (small cap) ke standar.

Kebijakan ini dilakukan hingga otoritas Indonesia melakukan perbaikan sesuai masukan dari MSCI dengan tenggat waktu sampai Mei 2026. Apabila tidak ada perbaikan yang signifikan, maka Indonesia harus menanggung dampaknya, yaitu:

* Penurunan bobot dalam Indeks Pasar Berkembang MSCI untuk semua sekuritas Indonesia.
* Kemungkinan penurunan klasifikasi Indonesia dari status Emerging Market ke status Frontier Market.

Dampak Bagi Indonesia Jika Turun Level Klasifikasinya

Jika Indonesia tidak bisa memenuhi perbaikan sesuai tenggat waktu yang diberikan MSCI, maka penurunan level ini akan menjadi kenyataan.

Ekonom UI, Teuku Riefky Hasan, menyatakan bahwa efek dari penurunan level tersebut akan semakin mendorong arus modal asing “keluar sangat deras” dan rupiah bisa melemah.

“Di sisi lain, credit rating kita juga bisa downgrade yang menyebabkan cost of fund meningkat dan membuat beban fiskal semakin tinggi,” ujar Riefky.

Pengamat pasar modal Budi Frensidy juga berpendapat serupa. Arus keluar dari modal investor asing akan besar dan bisa merembet melemahkan nilai tukar rupiah. “Dampaknya bisa ke rupiah karena capital outflow-nya besar sehingga bisa jadi defisit,” kata Budi.

Hal ini terlihat pada Kamis (29/1). Nilai tukar rupiah yang sempat perlahan menguat kembali tertekan pasca IHSG terjun bebas akibat penilaian MSCI terhadap pasar saham domestik yang tidak transparan. Nilai tukar rupiah menanjak hingga 16.800 per USD dari penutupan hari sebelumnya sebesar 16.723 per USD.

Ia juga menyinggung efeknya yang bisa melebar ke pasar obligasi hingga peringkat kredit Indonesia. Sebab, label Indonesia sebagai negara layak investasi juga dilihat dari pengelolaan fiskal.

Apabila efeknya menyebar dan mengakibatkan penurunan peringkat kredit Indonesia, maka negara akan sulit memperoleh pembiayaan. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi berpotensi terhambat karena investasi menurun.

Melansir Bloomberg, Goldman Sachs dan UBS menurunkan peringkat rekomendasi saham-saham Indonesia menjadi underweight. Ini dilakukan sehari setelah kekacauan di bursa Indonesia pada 28 Januari.

Proyeksi Goldman Sachs jika Indonesia turun ke kategori frontier market karena isu transparansi investasi yang disebut MSCI, maka akan ada arus dana keluar lebih dari USD13 miliar.

Selain itu, potensi arus keluar tambahan sebesar 5,6 miliar dolar AS juga bisa terjadi apabila lembaga pengindeks asal Inggris, FTSE Russell, ikut meninjau ulang metodologi free float dan status pasar Indonesia.

“Kami memperkirakan penjualan pasif akan berlanjut dan memandang perkembangan ini sebagai beban yang akan menghambat kinerja pasar,” tulis analis Goldman Sachs, termasuk Timothy Moe, dalam laporannya.

Dalam dua hari, yakni 28-29 Januari, arus modal investor asing yang keluar dari pasar saham dalam negeri mencapai Rp10,61 triliun. Aksi jual masif ini membuat BEI kemudian memberlakukan trading halt atau pembekuan sementara perdagangan karena IHSG terus merosot hingga 8%.

Upaya Meyakinkan Kembali Para Investor

Teuku Riefky Hasan berkata bahwa investor mempertanyakan transparansi dan kepatuhan di pasar saham karena memang ada isu terkait nilai valuasi dari saham-saham di Indonesia.

“Banyak yang tidak bisa dilihat dan dinilai secara transparan. Ini lemah, baik dari sisi regulasi maupun compliance. Untuk bisa menarik investor kembali, perlu perbaikan institusi secara struktural,” kata Riefky.

Keberadaan saham “gorengan” yang selalu mewarnai pasar saham domestik, kata Riefky, juga merupakan salah satu bukti bahwa lemahnya compliance.

Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira berkata bahwa persoalan transparansi ini juga menyasar keterbukaan siapa beneficial ownership dari perusahaan.

“Transparansi jadi penting agar konglomerat ini tidak hanya pura-pura IPO, padahal saham yang beredar juga dimiliki oleh orang yang sama,” katanya.

Kata dia, kalau keterbukaan informasi tak bisa diwujudkan, “isu sebenarnya adalah BEI selama ini memang melindungi beberapa kepentingan-kepentingan tidak terlalu terbuka”.

“Kalau dilihat dari struktur penilaian MSCI itu sebenarnya sebagian besar kan perusahaan BUMN. Kemungkinan kenapa enggak dibuka beneficial ownership-nya, takut ketahuan Danantara ini punya konflik kepentingan, bahwa pengurus Danantara itu sebenarnya juga punya kepemilikan saham di BUMN,” kata Bhima.

Kemunduran para pejabat keuangan juga dinilai belum tentu bisa meyakinkan kembali para investor, katanya.

Bhima bilang, mengenai demutualisasi yang semestinya menjadi upaya pengawasan lebih ketat terhadap BEI agar lebih profesional justru diterjemahkan berbeda. “Danantara seperti mau take over BEI. Konflik kepentingan lagi jadinya.”

Namun, upaya lain, yaitu kenaikan free float, meski menuai pro dan kontra, dinilai bisa menarik minat investor. Sebagian pengamat menilai hal ini bisa menyortir kondisi pasar dan kedalamannya semakin baik.

Namun, Budi Frensidy berpendapat bahwa ini bisa memberatkan karena yang harus diserap bisa lebih dari Rp203 triliun, sedangkan kapasitas pasar selama ini hanya pada puluhan triliun.

Apabila investor asing masih belum kembali, maka penerapan kenaikan free float langsung dua kali lipat pada Maret 2026 itu bisa mengganggu kinerja bursa.

Namun, jika merujuk pada negara tetangga di Asia, persentase free float ini bisa terbilang wajar.

Thailand, misalnya, free float-nya sudah lebih dulu 15%. Malaysia, Hongkong, dan Jepang bahkan telah mencapai 25%. Apabila mengacu pada data OJK, rata-rata free float emiten di Indonesia sudah sampai 23%.

Menko Airlangga juga menyebut pemerintah meningkatkan limit investasi dana pensiun dan asuransi di pasar modal dari 8% menjadi 20%.

Selain peningkatan free float, reformasi struktural juga diklaim dilakukan pemerintah dengan melakukan percepatan demutualisasi bursa.

Menurut Airlangga, hal ini merupakan agenda prioritas pemerintah. Ia juga menambahkan bahwa hal ini dimandatkan oleh Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Pengaruh Situasi Dalam dan Luar Negeri pada Pasar Saham

Selain urusan transparansi dari penilaian MSCI, situasi dalam negeri sebenarnya turut menyumbang kondisi pasar saham. “Ini akumulasi juga, bukan sekadar teknis dari MSCI saja,” ujar Bhima.

Dalam konteks dalam negeri, Bhima menyebut mengenai 28 izin perusahaan yang dicabut operasionalnya terkait banjir Sumatra, tetapi kemudian diakuisisi oleh Danantara.

“Ini kemudian menimbulkan kekhawatiran adanya nasionalisasi aset-aset perusahaan swasta. Salah satu perusahaan swasta yang terlibat dalam 28 izin yang dicabutkan ada anak perusahan Astra Internasional,” kata Bhima.

Selain itu, adanya keraguan terhadap defisit anggaran. Pada akhir 2025, defisit anggaran tercatat 2,92%. Defisit ini merupakan defisit APBN terlebar sejak dua dekade terakhir.

“Apakah betul defisit anggarannya 2,92% di 2025 kemarin atau lebih tinggi sebenarnya? Karena ada pergeseran subsidi dan kompensasi ke 2026 kan. Jadi, fiskal pun juga bermain. Kemudian Thomas Jiwandono jadi Deputi Gubernur Bank Indonesia,” ujar Bhima.

“Hal-hal itulah yang kemudian membuat banyak investor ragu untuk masuk ke saham Indonesia.”

Belum lagi kekhawatiran kebijakan soal 20% asuransi dan dana pensiun masuk ke bursa saham. “Penempatan dana di busa saham ini bisa mengulang Asabri dan Jiwasraya,” tandasnya.

Konteks luar negeri, tentu saja sepak terjang AS dan The Fed turut membawa perspektif sendiri bagi kondisi pasar saham.

Kekuatan Fundamental Ekonomi Indonesia dan Dampaknya bagi Masyarakat Umum

Teuku Rieky Hasan dari UI meragukan pernyataan pemerintah yang selalu menyatakan fundamental ekonomi kuat.

“Ini tidak benar, fundamental ekonomi kita rapuh dari segala indikator. Bahkan tahun lalu, banyak yang mempertanyakan angka pertumbuhan kita,” katanya.

Bhima Yudhistira ikut menimpali. Kata dia, fundamental ekonomi harus dilihat secara detil. Ada beberapa tekanan dari sisi fiskal. Terlihat juga dari penyediaan lapangan kerja.

“Maka apa yang disampaikan Airlangga dan Purbaya ini tidak melihat semua indikator ekonomi. Kalau dilihat sebagian besar indikatornya, kondisi kita memburuk,” katanya.

Lalu, bagaimana dengan masyarakat?

IHSG yang merosot bisa berpotensi pada melemahnya nilai tukar rupiah karena banyaknya modal asing yang keluar.

“Dan ini terjadinya kan jelang Ramadan dan Lebaran. Maka bisa mengakibatkan inflasi pangan yang jauh lebih tinggi. Terlebih beberapa pangan kita masih impor,” ujar Bhima.

Ia menambahkan, situasi di bursa sebenarnya juga bisa memotret sektor riil yang ada. Sektor riil ini adalah sektor yang berwujud, seperti pertanian, pertambangan, manufaktur, konstruksi, dan perdagangan.

“Banyak yang bilang jauh dari sektor riil, padahal sebenarnya bursanya begini bisa jadi refleksi bahwa sektor riil sebenarnya sudah lama enggak baik-baik saja. Jadi, ini dampak fundamental ekonomi juga yang bermasalah. Kebijakan-kebijakan yang bermasalah,” kata Bhima.

Akibatnya, kata dia, ini akan membuat orang lebih menahan belanja. “Makanya masuk ke emas batangan, masuk ke aset yang aman. Sebenarnya ini sedang melakukan lindung nilai terhadap situasi yang lebih buruk ke depan,” katanya.