Homeless Media Tegaskan Independen Usai Dikritik Kepala Bakom Qodari

Sejumlah platform media digital yang tergabung dalam Indonesia New Media Forum (INMF) kompak membantah klaim telah “dirangkul” pemerintah. Bantahan ini muncul setelah Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Muhammad Qodari, mengumumkan strategi baru untuk memperluas komunikasi publik di era digital.

Pengumuman Qodari tersebut disampaikan setelah pertemuan dengan perwakilan INMF di Kantor Bakom, Jakarta Pusat, pada Rabu (5/7). Salah satu langkah yang diungkapkan adalah menggandeng platform-platform media digital untuk memperluas jangkauan informasi kepada masyarakat.

Namun, sehari setelah pertemuan itu, beberapa platform yang diundang Bakom mengunggah pernyataan sikap di media sosial Instagram. USS Feeds, melalui akun Instagram @ussfeeds, menjadi salah satu yang pertama kali menyampaikan bantahan pada Kamis (7/5).

“Jadi, informasi yang saat ini beredar terkait hal tersebut tidak benar. USS Feeds percaya bahwa independensi dan keberpihakan pada aspirasi publik merupakan nilai yang harus dijaga,” tulis @ussfeeds dalam unggahannya, menegaskan bahwa mereka tidak pernah mengikuti pertemuan, agenda, kerja sama, atau kesepakatan dengan Bakom.

Senada dengan USS Feeds, platform Bapak2ID juga menyatakan tidak terlibat dalam pertemuan tersebut dan membantah menjadi anggota INMF. “Kami sama sekali tidak terlibat, kaga hadir dan kaga ngarti soal itu,” tulis akun Bapak2ID di Instagram, menggunakan bahasa informal yang menjadi ciri khas mereka.

Pandemic Talks juga turut menyampaikan pernyataan serupa, membantah direkrut oleh Bakom. Mereka menjelaskan bahwa keterlibatan dalam INMF adalah upaya membangun jaringan antar pelaku new media untuk menciptakan ekosistem yang saling mendukung. “Pandemic Talks tetap berkomitmen sebagai New Media yang menjunjung nilai-nilai independen dan kemanusiaan,” tegas mereka.

Folkative juga membantah adanya pertemuan dengan Bakom atau pihak pemerintah lainnya. Mereka berjanji untuk terus menjaga independensi dalam setiap aktivitasnya. “Folkative juga bukan merupakan mitra resmi pemerintah,” demikian pernyataan resmi dari Folkative.

Pernyataan sikap Folkative ini menyusul pengumuman dari Kepala Bakom Muhammad Qodari. (Instagram/folkative)

Komite Indonesia New Media Forum (INMF) pun mengeluarkan pernyataan melalui akun Instagram @inmf.id pada Kamis, 7 Mei. Unggahan tersebut memuat empat poin sikap, salah satunya menegaskan bahwa tidak ada komitmen maupun kesepakatan antara INMF dan Bakom.

INMF menjelaskan bahwa daftar media yang beredar di publik hanyalah pemetaan ekosistem industri dan media sosial, bukan daftar anggota resmi. Mereka juga menyatakan bahwa INMF masih dalam tahap penggodokan internal dan belum membuka pendaftaran anggota secara formal maupun membangun kemitraan dengan pihak manapun. “Independensi adalah aset utama media baru. Tanpa kepercayaan publik, keberadaan kami tidak memiliki arti,” tulis @inmf.id, menekankan pentingnya menjaga kepercayaan publik.

Alasan Bakom Ingin Menggandeng New Media

Dalam konferensi pers, Qodari menjelaskan bahwa Indonesia New Media Forum adalah wadah kolaborasi bagi pelaku media digital, yang sebelumnya dikenal sebagai homeless media dan kini bertransformasi menjadi entitas media baru.

Forum ini menghimpun beragam platform digital dengan konten spesifik, mulai dari gaya hidup, hiburan, komunitas, hingga Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek). Beberapa nama yang disebutkan antara lain Folkative, Indozone, Dagelan, Indomusikgram, Infipop, USS Feeds, Bapak-Bapak ID, Menjadi Manusia, dan GNFI.

Selain itu, Qodari juga menyebut Creativox, Kok Bisa, Taubatters, Pandemictalks, Kawan Hawa, Volix, Ngomongin Uang, Big Alpha, Goodstats, Hai Dudu, Proud Project, Kumpul Leaders, CXO Media, The Mapple Media, Melodi Alam, Mahasiswa dan Jakarta, serta Mature Indonesia.

Qodari menilai bahwa pelibatan dan penguatan kolaborasi dengan platform-platform ini adalah langkah strategis untuk mendorong peningkatan kualitas konten sekaligus memperluas efektivitas komunikasi publik pemerintah. “Dengan realita bahwa New Media sudah punya followers yang cukup besar, mungkin bisa sampai 100 juta dengan views yang bisa mencapai angka miliaran, 4 sampai 6 miliar satu bulan, hemat kami yang terbaik adalah kita bisa engage,” kata Qodari, seperti yang diberitakan oleh Antara pada Rabu (6/5).

Berisiko Kehilangan Audiens

Pakar Komunikasi Politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wasisto Raharjo Jati, berpendapat bahwa langkah Istana merangkul ‘new media’ adalah bagian dari upaya meningkatkan keterikatan antara pemerintah dan warganet.

Menurutnya, pendekatan ini dilakukan dengan mengemas informasi kebijakan dan aturan pemerintah menggunakan bahasa yang lebih kekinian dan disesuaikan dengan berbagai segmen pemberitaan agar tidak terkesan kaku atau formalistis.

Wasisto mengakui bahwa pendekatan ini memiliki sisi positif, karena dapat memudahkan masyarakat memahami informasi pemerintah secara lebih cepat dan sederhana.

Namun, ia juga melihat adanya tantangan bagi media baru yang berada dalam posisi dilematis. Mereka harus menyajikan konten pemerintah yang belum tentu menarik minat publik yang semakin kritis terhadap informasi resmi.

“Media baru berada dalam posisi dilematis antara mereka dihadapkan pada posting konten negara, namun belum itu menarik minat publik yang kritis,” kata Wasisto melalui pesan singkat WhatsApp pada Kamis (7/5).

Lebih lanjut, Wasisto mengingatkan adanya risiko bagi sejumlah ‘new media’ yang selama ini memiliki segmentasi konten spesifik, seperti gaya hidup, hiburan, komunitas, maupun Iptek.

Menurutnya, jika media-media tersebut mulai diarahkan untuk memuat konten pemerintah, hal itu berpotensi memengaruhi karakter audiens yang sebelumnya terbiasa mengonsumsi konten sesuai minat tertentu. Perubahan pola konten yang terlalu berorientasi pada informasi pemerintah dikhawatirkan dapat mengurangi kedekatan emosional antara platform dan pengikutnya. “Ketika ada arahan posting konten negara, tentu akan berpengaruh pada warganet yang terbiasa dengan konten spesifik,” pungkasnya.