Pemerintah Indonesia secara gencar menawarkan peluang investasi untuk proyek ambisius Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall kepada sejumlah investor internasional. Negara-negara besar seperti China, Korea Selatan, Jepang, hingga berbagai negara di Eropa menjadi target utama untuk menyukseskan megaproyek yang ditaksir menelan biaya lebih dari Rp 1.300 triliun atau setara 80 miliar dolar AS ini.
Proyek vital ini bukan sekadar pembangunan infrastruktur biasa, melainkan telah ditetapkan sebagai Program Strategis Nasional (PSN) pemerintahan Prabowo Subianto. Tujuannya sangat krusial: melindungi kawasan pesisir Indonesia dari ancaman banjir rob yang semakin parah dan dampak jangka panjang dari perubahan iklim. “Jadi Giant Sea Wall itu menjadi program besar Pak Presiden, program unggulan, program andalan yang diharapkan bisa menyelamatkan masyarakat di pesisir terhadap perubahan cuaca, climate change,” jelas Airlangga Hartarto usai berdiskusi dengan Kadin Indonesia di Jakarta, Kamis.
Dalam upaya menarik pendanaan masif, pemerintah akan menawarkan berbagai fase pembangunan Giant Sea Wall untuk skema kerja sama dengan negara-negara mitra. Pendekatan pembiayaan proyek ini difokuskan pada model Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Ini menandakan komitmen pemerintah untuk berbagi risiko dan manfaat dengan sektor swasta global.
Strategi penawaran ini telah berjalan, menyasar berbagai negara. “Fase-fase itu tentunya salah satu nanti akan ditawarkan ke beberapa negara termasuk China. Negara lain sudah juga ditawarkan seperti Korea (Korsel), Jepang, negara Eropa,” tambah Airlangga. Pendekatan komprehensif ini menunjukkan keseriusan Indonesia dalam mencari kemitraan internasional terbaik.
Salah satu entitas yang berperan aktif dalam penjajakan ini adalah Danantara. Perusahaan ini dilaporkan telah menawarkan proyek kepada China Everbright Environment Group. CEO Danantara, Rosan Roeslani, melalui akun Instagramnya juga mengungkapkan serangkaian diskusi penting. Bersama China Railway Construction Corporation (CRCC), mereka membahas proyek kereta cepat dan perlindungan pesisir atau Giant Sea Wall. Selain itu, Danantara meninjau solusi hijau bersama China Everbright Environment Group dan menjajaki peluang besar di sektor energi serta ketahanan pesisir dengan CITIC Group.
Dukungan politik tingkat tinggi terhadap proyek ini juga terlihat jelas. Presiden Prabowo Subianto pada awal September lalu, dalam undangan khusus Presiden China Xi Jinping di Beijing, sempat membahas peluang kerja sama infrastruktur strategis, termasuk proyek Giant Sea Wall. Pertemuan bilateral ini menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antarnegara dalam menghadapi tantangan global.
Sebagai langkah konkret di tingkat domestik, Presiden Prabowo pada akhir bulan lalu juga telah mengumumkan pembentukan Badan Otorita Pengelola Pantura. Badan ini dibentuk dengan mandat untuk merancang, membangun, dan sekaligus mengelola proyek tanggul laut utara Jawa. Keberadaannya difungsikan untuk mempercepat penanganan rob secara efektif sekaligus melindungi jutaan warga yang bermukim di pesisir utara Jawa, memastikan masa depan yang lebih aman dan berkelanjutan bagi mereka.
Ringkasan
Pemerintah Indonesia menawarkan proyek Tanggul Laut Raksasa (Giant Sea Wall) kepada investor internasional, termasuk China, Korea Selatan, Jepang, dan negara-negara Eropa. Proyek yang diperkirakan menelan biaya 80 miliar dolar AS ini ditetapkan sebagai Program Strategis Nasional (PSN) untuk melindungi pesisir dari banjir rob dan dampak perubahan iklim.
Pemerintah akan menawarkan berbagai fase pembangunan Giant Sea Wall dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Beberapa perusahaan seperti Danantara telah menawarkan proyek ini kepada perusahaan-perusahaan China, dan Presiden Prabowo Subianto juga membahasnya dengan Presiden Xi Jinping. Selain itu, pemerintah telah membentuk Badan Otorita Pengelola Pantura untuk mempercepat penanganan rob di pesisir utara Jawa.
