JawaPos.com — Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk mengganti seluruh jajaran direksi bank-bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) menuai sorotan. Langkah ini dinilai berpotensi memperburuk kondisi pasar saham Indonesia yang saat ini tengah rentan.
Bhima Yudhistira, seorang ekonom yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), berpendapat bahwa penggantian direksi bank Himbara bukan hanya tidak mendesak, tetapi juga berisiko menciptakan ketidakpastian baru di kalangan investor. Keputusan ini dianggap dapat menggoyahkan kepercayaan pasar yang sedang berusaha untuk stabil.
Menurut Bhima, wacana perombakan total direksi bank Himbara mengindikasikan adanya intervensi yang berlebihan terhadap tata kelola korporasi. Seharusnya, pengelolaan bank-bank BUMN dilakukan secara profesional dan independen, tanpa campur tangan yang dapat memengaruhi kinerja dan objektivitas.
“Ini sangat tidak urgen karena terkesan mencampuri Danantara sebagai pemegang kendali bank BUMN. Padahal kepemilikan saham bank-bank BUMN sudah tidak lagi sepenuhnya milik pemerintah karena sebagian besar sudah tercatat (listing) di bursa,” ungkap Bhima kepada JawaPos.com, Minggu (1/2). Dengan sebagian saham sudah dimiliki publik, independensi pengelolaan menjadi semakin krusial.
KPK Periksa Orang Kepercayaan Ridwan Kamil Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan Iklan Bank BJB
Bhima mengingatkan bahwa pasar saham saat ini sedang berada dalam situasi yang kurang menguntungkan, terutama setelah keputusan MSCI terkait pasar Indonesia dan pengunduran diri Ketua OJK. Kombinasi faktor-faktor ini telah menciptakan volatilitas yang signifikan.
Dalam situasi yang serba tidak pasti ini, wacana pergantian direksi secara massal dinilai dapat memicu gejolak yang lebih besar. Investor cenderung menghindari risiko dalam kondisi seperti ini, sehingga perubahan mendadak pada pucuk pimpinan bank-bank besar dapat memicu aksi jual.
“Guncangan ke pasar saham bisa makin parah karena sebagian besar bank Himbara sahamnya listing di bursa. Situasi sedang tidak kondusif pasca MSCI dan mundurnya Ketua OJK. Jangan diperburuk lagi dengan inisiasi yang tak berdasar,” tegasnya, menekankan pentingnya menjaga stabilitas di tengah turbulensi.
Lebih lanjut, Bhima menyoroti potensi risiko hukum yang mungkin timbul jika bank-bank BUMN dipaksa untuk menyalurkan kredit program pemerintah dengan skema yang berisiko tinggi. Contohnya adalah pembiayaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau koperasi desa (kopdes).
“Lagipula kalau bank BUMN dipaksa menyalurkan kredit program seperti MBG atau kopdes dengan risiko tinggi, direksi bank Himbara bisa terancam sanksi pidana. Ini bisa membuat direksi berada dalam posisi dilematis antara kepatuhan pada regulasi perbankan dan tekanan kebijakan,” jelasnya. Kondisi ini dapat menghambat pengambilan keputusan yang rasional dan berbasis pada prinsip kehati-hatian.
Oleh karena itu, Bhima menekankan bahwa stabilitas pasar keuangan harus menjadi prioritas utama, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah serta Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).
Jumlah Warga RI yang Belum Punya Rekening Bank Ditargetkan Turun jadi 13 Juta Orang Tahun ini
“Yang dibutuhkan saat ini adalah kepastian kebijakan, bukan manuver yang berpotensi mengganggu kepercayaan investor terhadap bank-bank BUMN dan pasar modal Indonesia,” pungkas Bhima. Kejelasan dan konsistensi kebijakan adalah kunci untuk menjaga kepercayaan investor dan mencegah terjadinya gejolak yang tidak perlu.
Ringkasan
Rencana Presiden Prabowo Subianto mengganti direksi bank Himbara dikritik karena berpotensi memperburuk kondisi pasar saham Indonesia. Ekonom Bhima Yudhistira menilai langkah ini tidak mendesak dan dapat menciptakan ketidakpastian di kalangan investor, menggoyahkan kepercayaan pasar yang sedang berusaha stabil. Bhima berpendapat perombakan total mengindikasikan intervensi berlebihan terhadap tata kelola korporasi.
Bhima mengingatkan pasar saham sedang kurang menguntungkan pasca keputusan MSCI dan pengunduran diri Ketua OJK. Wacana pergantian direksi secara massal dapat memicu gejolak lebih besar, sebab investor cenderung menghindari risiko. Selain itu, Bhima menyoroti potensi risiko hukum jika bank BUMN dipaksa menyalurkan kredit program pemerintah berisiko tinggi, menempatkan direksi dalam posisi dilematis.
