Shoesmart.co.id JAKARTA. Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI), Tony Wenas, mengungkapkan bahwa rencana peningkatan kepemilikan saham pemerintah Indonesia di PTFI masih dalam tahap negosiasi. Saat ini, Indonesia menguasai 51,23% saham PTFI melalui MIND ID, perusahaan holding pertambangan milik negara. Sisa 48,77% saham dimiliki oleh Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. (FCX) melalui Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). IUPK ini berlaku hingga tahun 2041.
Dalam Indonesia Summit 2025 di The Tribrata, Jakarta, Rabu (27/8/2025), Tony Wenas menjelaskan, “Salah satu gagasan yang sedang dibahas adalah penambahan 10% saham pada tahun 2041. Namun, ini masih dalam tahap diskusi, dan kami berharap dapat mencapai kesepakatan.” 
Laba Bersih Freeport (PTFI) Tergerus 18,4% pada Semester I-2025
Diskusi mengenai peningkatan kepemilikan saham ini didorong oleh potensi sumber daya tambang yang signifikan di Grasberg, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Wenas menambahkan, “Indonesia memang sudah memiliki 51,2% saham hingga 2041. Namun, kami berdiskusi dengan pemerintah karena masih terdapat sumber daya tambang yang belum termanfaatkan. Sangat disayangkan jika potensi ini tidak dikembangkan.”
Ia memperingatkan potensi kerugian besar jika penambahan saham tidak terwujud dan eksploitasi sumber daya tambang tidak optimal. Hal ini dapat mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan negara sekitar US$ 4 miliar per tahun.
Freeport Tawarkan 100.000 Ton Konsentrat Tembaga ke Pasar Spot, Ada Apa?
Lebih lanjut, Wenas menjelaskan dampak negatif yang lebih luas jika pengembangan tambang terhenti: “Jika tidak dikembangkan, kontribusi kami kepada pemerintah sebesar US$ 4 miliar per tahun akan berhenti, begitu pula kontribusi kepada daerah sekitar US$ 700 juta per tahun, dan lapangan kerja bagi 30.000 karyawan juga akan terdampak.”
Wenas menekankan manfaat jangka panjang dari peningkatan kepemilikan saham hingga 10%. Ia menyatakan, “Jika peningkatan kepemilikan saham ini berhasil dan dapat diperpanjang hingga 2061 atau bahkan lebih, manfaat ekonomi akan terus berlanjut.” Dengan demikian, negosiasi peningkatan saham Freeport ini memiliki implikasi besar bagi perekonomian Indonesia dan kesejahteraan masyarakat Papua.
Ringkasan
Pemerintah Indonesia saat ini memiliki 51,23% saham PT Freeport Indonesia (PTFI), sementara sisanya dimiliki Freeport-McMoRan. Sedang dinegosiasikan peningkatan kepemilikan saham pemerintah sebesar 10% pada tahun 2041, guna mengoptimalkan potensi tambang Grasberg yang signifikan. Jika negosiasi berhasil, manfaat ekonomi bagi Indonesia akan berlanjut hingga masa mendatang.
Potensi kerugian besar diproyeksikan jika peningkatan saham tidak tercapai, yaitu hilangnya penerimaan negara sekitar US$4 miliar per tahun dan dampak negatif pada daerah sekitar US$700 juta per tahun, termasuk berkurangnya lapangan kerja bagi 30.000 karyawan. Oleh karena itu, negosiasi ini memiliki implikasi besar bagi ekonomi Indonesia dan kesejahteraan masyarakat Papua.