Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya, dengan tegas membantah tudingan bahwa kementeriannya menyalurkan anggaran negara untuk produksi film animasi Merah Putih: One for All. Pernyataan ini muncul di tengah kontroversi terkait dugaan aliran dana pemerintah senilai Rp 6,7 miliar yang disebut-sebut mengalir ke proyek film tersebut.
Dalam keterangannya di Istana Kepresidenan Jakarta, Minggu (17/8), Teuku menjelaskan bahwa peran Kementerian Ekonomi Kreatif adalah memberikan masukan dan evaluasi sebelum film tersebut tayang. Masukan ini, lanjut Teuku, diberikan langsung oleh Wakil Menteri Ekonomi Kreatif, Irene Umar, yang telah berdiskusi intensif dengan para pembuat film.
Teuku menegaskan kembali, “Tidak ada anggaran kementerian kami satu sen pun dalam film tersebut.” Ia juga menambahkan bahwa keputusan seleksi masuknya film untuk tayang di bioskop sepenuhnya berada di tangan manajemen bioskop. Menurutnya, setiap pelaku ekonomi kreatif memiliki kesempatan untuk berkarya, namun produk akhir dari proses kreatif tersebut harus senantiasa berkualitas.
Senada dengan Teuku, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irene Umar juga membenarkan bahwa ia pernah menerima tim produksi film Merah Putih: One For All dalam sebuah audiensi. Namun, pertemuan tersebut semata-mata bersifat konsultatif untuk memberikan masukan. Irene mengapresiasi penayangan film animasi ini menjelang peringatan HUT ke-80 RI, seraya menekankan bahwa semua pejuang ekonomi kreatif bebas memamerkan karyanya selama memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Irene menjelaskan, “Saya menyampaikan beberapa masukan, termasuk teknis terkait cerita, karakter looks and feels, trailer, dan lain-lain.” Ia menambahkan bahwa praktik pemberian masukan semacam ini selalu ia lakukan dalam setiap audiensi dengan pihak mana pun, sebagaimana diungkapkannya melalui unggahan di laman Instagram pada Senin (11/8).
Di sisi lain, produser film Merah Putih: One For All, Toto Soegriwo, juga turut angkat bicara membantah tuduhan aliran dana pemerintah Rp 6,7 miliar. Ia bahkan meluapkan kekesalannya atas banyaknya tuduhan dan hujatan dari warganet yang menimpanya. “Saya, Toto Soegriwo selaku produser, dengan tegas mengatakan bahwa tuduhan tersebut tidak benar dan merupakan fitnah keji,” demikian dikutip dari pernyataan resminya yang diunggah melalui akun media sosial X (dahulu Twitter) pada Senin (11/8).
Dalam pernyataan yang sama, Toto Soegriwo secara lugas menyatakan tidak pernah menerima satu rupiah pun dari pemerintah maupun melakukan tindakan korupsi terkait pembuatan film animasi ini. Pernyataan bersama dari kementerian dan produser ini berupaya meluruskan informasi yang beredar dan menegaskan independensi pendanaan film Merah Putih: One for All.
Ringkasan
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya, membantah tudingan bahwa kementeriannya memberikan dana untuk film animasi “Merah Putih: One for All”. Ia menjelaskan bahwa peran kementerian hanya sebatas memberikan masukan dan evaluasi melalui Wakil Menteri, Irene Umar, sebelum film tersebut tayang di bioskop.
Produser film, Toto Soegriwo, juga membantah tuduhan adanya aliran dana pemerintah sebesar Rp 6,7 miliar. Baik kementerian maupun produser menegaskan bahwa film tersebut didanai secara independen dan tidak menerima bantuan finansial dari pemerintah.
