Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) telah menyiapkan tiga langkah strategis usai resmi ditunjuk pemerintah untuk mengelola ekspor satu pintu komoditas sumber daya alam (SDA) strategis melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), yang akan dimulai pada 1 Juni 2026. Penugasan ini menandai babak baru dalam pengelolaan sumber daya alam Indonesia.
Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria, menegaskan bahwa prioritas utama adalah memastikan tata kelola perusahaan yang transparan dan akuntabel sejak awal masa transisi. Langkah ini krusial untuk membangun kepercayaan dan efektivitas dalam pengelolaan ekspor.
“Kami di PT Danantara Sumberdaya Indonesia akan memastikan bahwa perusahaan ini berjalan sesuai dengan prinsip good governance, transparan, dan akuntabel,” ujar Dony dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (31/5), menekankan komitmen perusahaan terhadap praktik bisnis yang sehat.
Sebelumnya, pemerintah secara resmi menunjuk DSI sebagai badan usaha milik negara (BUMN) yang akan memegang kendali transaksi ekspor komoditas strategis nasional. Pada tahap awal, penugasan ini akan fokus pada tiga komoditas utama: batu bara, crude palm oil (CPO), dan ferro alloy atau besi paduan.
Baca juga:
* Mantan Menhan Ryamizard Ryacudu Meninggal Dunia di Usia 76 Tahun
* Aturan DHE SDA Berlaku 1 Juni, Purbaya: Penempatan Wajib Lewat Bank Himbara
* Berlaku Mulai 1 Juni: Danantara Kendalikan Ekspor Sawit, Batu Bara, Paduan Besi
Langkah strategis kedua yang disiapkan Danantara adalah memperkuat organisasi melalui perekrutan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan sesuai dengan kebutuhan bisnis serta pengawasan perdagangan komoditas.
Dony menjelaskan bahwa proses seleksi untuk mengisi tim inti DSI sedang berjalan intensif, dan pengumuman jajaran tambahan diharapkan dapat dilakukan dalam waktu dekat. Hal ini menunjukkan keseriusan Danantara dalam membangun tim yang solid dan profesional.
Selain penguatan organisasi, Danantara juga tengah menyiapkan langkah ketiga, yaitu membangun sistem teknologi canggih untuk mendukung transaksi dan pengawasan ekspor. Investasi dalam teknologi menjadi kunci untuk memastikan efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan ekspor.
Menurut Dony, pengembangan sistem digital merupakan bagian integral dari upaya untuk mengelola ekspor komoditas strategis secara lebih terintegrasi dan akuntabel. Sistem ini diharapkan dapat meminimalkan potensi penyimpangan dan meningkatkan efektivitas pengawasan.
“Berkaitan dengan teknologi, kami sedang mengembangkan suatu sistem yang baik dengan harapan ini adalah amanah besar yang dititipkan untuk mengelola sumber daya alam Indonesia dengan maksimal,” tegasnya, menggambarkan komitmen terhadap pengelolaan SDA yang optimal.
Masa Transisi Sampai Akhir Tahun
Implementasi mandat pengelolaan ekspor oleh DSI akan dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama, yang berlangsung dari 1 Juni hingga 31 Desember 2026, merupakan masa transisi yang krusial.
Dalam periode ini, DSI akan berperan sebagai penilai dan perantara antara penjual dan pembeli untuk komoditas ekspor tertentu. Eksportir masih dapat menjalankan transaksi seperti biasa, sementara pemerintah menyiapkan penyesuaian tata kelola sebelum implementasi penuh. Masa transisi ini memberikan waktu bagi semua pihak untuk beradaptasi dengan perubahan.
Dony menilai bahwa pemerintah telah memberikan waktu transisi yang cukup agar implementasi dapat berjalan terukur dan tidak mengganggu kegiatan usaha yang sudah berjalan.
“Pemerintah sangat bijaksana dalam mengimplementasikan program ini karena ada masa transisi kurang lebih tujuh bulan dari 1 Juni sampai dengan 31 Desember,” jelasnya, menggarisbawahi pendekatan hati-hati yang diambil pemerintah.
Selama masa transisi, Danantara juga membuka ruang diskusi dengan para pelaku usaha komoditas untuk membahas pelaksanaan teknis di lapangan, termasuk penentuan patokan harga dan mekanisme perdagangan. Dialog yang konstruktif diharapkan dapat meminimalisir kendala dan memastikan kelancaran implementasi.
“Tentu kita juga berharap keberadaan Danantara Sumberdaya Indonesia ini memberikan manfaat juga untuk para pengusaha,” kata Dony, menunjukkan komitmen untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif.
Implementasi penuh ditargetkan mulai berlaku pada Januari 2027. Pada tahap ini, DSI akan membeli komoditas dari eksportir domestik untuk kemudian menjualnya ke pasar internasional. Perubahan ini akan membawa implikasi signifikan bagi struktur perdagangan komoditas Indonesia.
Dony menegaskan bahwa transparansi adalah faktor utama dalam pelaksanaan penugasan tersebut. Menurutnya, tata kelola yang baik akan menentukan keberhasilan skema ekspor satu pintu yang disiapkan pemerintah.
“Ini menjadi patokan utama kita karena kita tidak mau nanti satu niat yang baik, kalau dikelolanya tidak baik, nanti menjadi problem,” pungkas Dony, menekankan pentingnya integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam Indonesia.
Ringkasan
Danantara Indonesia telah menyiapkan tiga langkah strategis menjelang penugasan resmi pengelolaan ekspor satu pintu komoditas SDA strategis melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) yang dimulai 1 Juni 2026. Langkah-langkah tersebut meliputi memastikan tata kelola perusahaan yang transparan dan akuntabel, memperkuat organisasi melalui perekrutan SDM kompeten, serta membangun sistem teknologi canggih untuk mendukung transaksi dan pengawasan ekspor. Pada tahap awal, penugasan akan fokus pada batu bara, CPO, dan ferro alloy.
Implementasi akan dilakukan dalam dua tahap, dengan masa transisi dari 1 Juni hingga 31 Desember 2026. Selama masa transisi, DSI akan berperan sebagai penilai dan perantara, sementara implementasi penuh ditargetkan mulai Januari 2027, di mana DSI akan membeli komoditas dari eksportir domestik untuk dijual ke pasar internasional. Transparansi menjadi faktor utama dalam pelaksanaan penugasan ini.
